MAJALAH ILMIAH EKONOMI PEMBANGUNAN Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2019
INVESTASI SWASTA
DAN INVESTASI PEMERINTAH DI
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Rini Efrianti
Fakultas Ekonomi
Universitas Baturaja
ABSTRACT
This study aims
to find out the influence of private investment, government investment, labor
and competitiveness of the region to economic growth in the Districts / Cities
of South Sumatera Province, as well as the effect of economic growth,
government investment, regional competitiveness and the quality of regional
financial management on the private investment in districts / cities of South
Sumatera Province. This study uses panel data, which consists of time series
data for 2010-2017 and cross-section data of 15 districts/cities in South
Sumatera Province with fixed effect model analysis technique. The result of the analysis
is obtained that economic growth and government investment have a positive
and significant effect on private investment, while the regional
competitiveness and BPK opinion have no significantly effect on private
investment in the districts/ cities of South Sumatera Province.
Keywords: Economic
growth, private investment, government investment, regional competitiveness and
BPK opinion
1.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Investasi
merupakan salah satu pilar utama yang fundamental dalam pembangunan ekonomi. Investasi
dapat dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah.Investasi swasta memainkan
peranan penting dalam proses pertumbuhan dan pengembangan perekonomian (Jongwanich
& Kohpaiboon, 2008). Melalui investasi swasta, arus
modal yang digunakan untuk perbaikan usaha dan membangun usaha yang baru dapat
meningkatkan kesempatan kerja, mendukung prosesproduksi, transfer teknologi,
akses pasar internasional melalui produk-produk ekspor, serta pengendalian
mutu. Kegiatan produksi itulah yang akan memberikan manfaat bagi perekonomian
suatu wilayah.
Salah satu
topik yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli ekonomi baik secara
teoritis maupun empiris adalah hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan
kinerja perekonomian khususnya kegiatan ekonomi sektor swasta. Secara teoritis
ada dua pandangan yang berbeda mengenai dampak pengeluaran pemerintah terhadap
investasi swasta.Ekonom Klasik berpendapat bahwa peningkatan pengeluaran
pemerintah menyebabkan meningkatnya suku bunga dan mendorong investasi swasta
menurun (Crowding out). Crowding Out terjadi ketika kebijakan
fiskal ekspansioner menyebabkan suku bunga meningkat, sehingga mengurangi
pengeluaran swasta, terutama investasi (Dornbusch, Fischer, dan Startz, 2008 :
259). Dengan demikian Klasik berpendapat bahwa aktivitas sektor publik (pemerintah)
bersaing dengan sektor swasta terhadap sumber daya yang langka dan mendorong
harga tinggi. Hal ini terjadi terutama pada kasus dimana aktivitas sektor
publik dibiayai melalui pinjaman yang mengarah pada peningkatan suku bunga
pasar dan peningkatan biaya modal terhadap sektor swasta. Hasilnya adalah crowding-out investasi swasta melalui
investasi sektor publik. Secara umum dipercaya bahwa investasi sektor swasta
mampu mempercepat kegiatan ekonomi karena swasta fokus terhadap efisiensi dan
maksimisasi profit, selain itu peningkatan pengeluaran pemerintah atas biaya
atau biaya sektor swasta berdampak negatif pada investasi swasta (Hussain,
Mohammad, Akram, dan Lal, 2009).
Di sisi
lain, Keynesian berpendapat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah menyebabkan
infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan lebih baik sebagai hasil merangsang
investasi swasta, karena pengeluaran ini dapat mengurangi biaya produksi
perusahaan dan konsekuensinya terjadi crowding-in
terhadap investasi swasta. Jadi menurut Keynesian, investasi swasta menjadi
media penting bagi efektivitas investasi pemerintah dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi (Ahmad dan Qayyum,
2008).
Beberapa hasil penelitian telah membuktikan secara empiris
bahwa pengeluaran pemerintah berupa investasi pemerintah memberikan efek Crowding Out terhadap investasi swasta
(Narayan, 2004; Kustepeli, 2005; Basar dan Temurlenk, 2007; Ang, 2009). Hasil
penelitian yang dilakukan oleh Gannely (2000) lebih lanjut menemukan adanya
efek Crowding Out secaralangsung
investasi pemerintah terhadap investasi swasta yang memberikan efekpositif
terhadap output dalam jangka pendek pada perekonomian tertutup.
Kontras dengan hipotesiscrowding
out Klasik, dampak pengeluaranpemerintah terhadap investasi swasta bersifat
crowding in yang mendukunghipotesis
Keynes.Sejumlah studi empiris yang menemukan efek crowding in ataspengeluaran pemerintah terhadap investasi
swasta.Bahmani dan Oskooee (1999); Hyder (2001); Ang (2009); Hasan, Othman dan
Zaini (2011) menemukan bahwa investasi publik memberikan efek crowding in terhadap investasi
swastasecara signifikan dalam jangka panjang.
Investasi yang tercipta di sebuah wilayah juga
ditentukan oleh daya saing yang dimiliki oleh wilayah tersebut.Daya saing
daerah bersifat dinamis, artinya dapat mengalami peningkatan atau penurunan
tergantung pada kemampuan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah itu
sendiri (Soebagiyo, 2014). Dalam era
globalisasi, penguatan daya saing semakin menentukan keunggulan posisional (posisition advantage) daerah dan sangat
diperlukan dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi (Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah, 2013).
Faktor
lain yang juga menjadi pendorong masuknya investor ke suatu daerah adalah
kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kinerja pemerintah daerah adalah pemegang
peran utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menjamin
kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik adalah tugas wajib dari
pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang kinerja keuangannya baik akan
memiliki tingkat pelayanan publik yang baik.
Kualitas
pengelolaan keuangan pemerintah daerah seringkali diukur menggunakan hasil
audit BPK yang berupa opini. Ada 5 jenis opini yang dapat dikeluarkan oleh BPK,
yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf
Penjelasan (WTP DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan
Tidak Memberi Pendapat (TMP). Setiap pemerintah daerah selalu berusaha untuk
meraih dan mempertahankan opini WTP, karena dengan mendapatkan opini ini maka
kinerja keuangan pemerintah daerah dianggap baik (Ilmiyyahet al, 2017)
Berdasarkan
data Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) jumlah pemerintah daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 yang mendapat opini
terbaik atauWajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya Kota Palembang, sedangkan 14 kabupaten/kota
lainnya masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini berarti
bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah belum menunjukkan kinerja yang
baik.Namun pada tahun 2017 terjadi peningkatan atas kinerja pengelolaan
keuangan pemerintah daerah dimana15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
berhasilmemperoleh opini WTP.
Berdasarkan uraian di atas maka dibutuhkan studi mendalam
dan sistematis terhadap investasi swasta dan investasi pemerintah di
kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Pertanyaan mendasar yang perlu
dikembangkan terhadap kajian ini adalah sejauh manakah investasi pemerintah,
dalam hal inibelanja modal, dapat mendorong meningkatnya investasi swasta
melalui peningkatan infrastruktur sehingga dapat mendorong meningkatnya
pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Studi Kepustakaan
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai
peningkatan pendapatan domestik bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional (daerah) yaitu keseluruhan
nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu perekonomian dalam periode
tertentu. Perhitungan nilai barang dan jasa (PDB) dapat dilakukan dari sisi
permintaan (demand side) dan
sisi penawaran (supply side).
Pertumbuhan ekonomi melalui sisi permintaan dipicu oleh peningkatan konsumsi
masyarakat, sementara pertumbuhan ekonomi melalui sisi penawaran diakibatkan
oleh peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi seperti tenaga
kerja, kapital, perubahan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia.
Investasi
Pemerintah
Dalam kaitannya dengan kebijakan otonomi daerah yang mulai
diterapkan pada era orde baru, pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan
tanggung jawab kepada pemerintah daerah (pemerintah tingkat provinsi/
kabupaten) untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan
masyarakatnya sendiri.Adanya kebijakan mengenai otonomi daerah ini muncul
karena melihat bahwa masing-masing daerah memiliki potensi dan ciri khas yang
berbeda. Kesempatan untuk menjadi daerah yang mandiri terbuka lebar seiring
dengan diberlakukannya otonomi daerah. Namun hal ini juga menjadi suatu
tantangan besar bagi daerah yang bersangkutan (Halim, 2008).
Struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas pendapatan, belanja,
transfer dan pembiayaan, yang masing-masing secara tegas harus dicantumkan
bersamaan dengan jumlah anggarannya dan realisasi anggaran pada periode
sebelumnya. Dalam pengeluaran pembiayaan yang mencakup item-item untuk
menyalurkan “kelebihan” dana anggaran (APBD), salah satunya adalah untuk
investasi dalam konteks “bisnis” yakni kegiatan untuk menghasikan pendapatan
seperti bunga, dividen, atau yang lain. Pengertian investasi publik dalam konteks
pemerintah daerah tercermin dalam belanja modal.
Tenaga Kerja
Mulyadi
(2003) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia
15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi
barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika
mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.
Penduduk usia kerja
menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2009) sesuai dengan yang disarankan oleh International Labor Organization( ILO )
adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang dikelompokkan ke dalam angkatan kerja
dan bukan angkatan kerja. BPS membagi tenaga kerja ( Employed) menjadi 3 macam, yaitu: 1. Tenaga kerja penuh ( Full Employed ), adalah tenaga kerja
yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja
tertentu sesuai dengan uraian tugas. 2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah
pengangguran (UnderEmployed ), adalah
tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu. 3. Tenaga kerja yang belum
bekerja atau sementara tidak bekerja (Unemployed),
adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 > 1 jam per minggu.
Daya Saing Daerah
Daya saing wilayah
menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai
kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan
domestik dan internasional. Konsep daya
saing daerah berkembang dari konsep daya saing yang digunakan untuk perusahaan
dan negara. Pemikiran Porter (1990) banyak mewarnai pengembangan dan aplikasi
konsep daya saing di tingkat perusahaan. Selanjutnya konsep tersebut
dikembangkan untuk tingkat negara sebagai daya saing global, khususnya melalui
lembaga WEF yang menerbitkan laporan Global
Competitive-ness Report. Indeks daya saing global ini telah menjadi ukuran
dan referensi dari kinerja ekonomi dan iklim investasi suatu negara.
Merujuk pada penelitian Abdullah
(2002), daya saing
daerah dalam penelitian menggunakan proksi nilai indeks daya saing daerah yang
dihitung menggunakan varibel perekonomian daerah, infrastruktur dan sumber daya
alam, serta sumber daya manusia.
Opini
BPK
Laporan keuangan
pemerintah daerah menunjukkan capaian kinerja keuangan Kabupaten/Kota pada
tahun pelaporan. Masing-masing laporan keuangan kabupaten/kota menyampaikan
kondisi keuangan kabupaten/kota yang dilaporkan pada tahun pelaporan.
Kabupaten/kota memiliki kondisi yang berbeda sesuai dengan sumber daya keuangan
atau APBD dan penggunaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena
itu masing-masing kabupaten/kota memiliki karakteristik atau ciri khas
tersendiri yang akan berbeda dengan kabupaten/kota lain, walaupun format
laporan keuangan adalah sama atau standar sesuai dengan ketentuan penyusunan
laporan keuangan daerah (Prasetyaningsih, 2014).
Berdasarkan UU Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 30 dan 31, pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada
DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan BPK
terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu. Hasil akhir dari pemeriksaan keuangan adalah opini;
pemeriksaan kinerja adalah kesimpulan dan rekomendasi; sedangkan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu adalah kesimpulan.
Hasil audit keuangan
adalah opini terhadap laporan keuangan yang terdiri dari Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat
(TMP) dan Tidak Wajar (TW). WTP diberikan apabila bukti pemeriksaan cukup
memadai, LK disajikan lengkap dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
serta tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksa memodifikasi opini. WDP
diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan menyajikan secara wajar,
kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. kabupaten/kota Provinsi
Sumatera Selatan.
Investasi Swasta
Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh sektor
swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi
yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing
(PMA).Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan
memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan.Jika
pendapatan bertambah konsumsi pun bertambah pula (effective demand). Investasi yang diakibatkan oleh bertambahnya
permintaan yang bersumber pada peningkatan pendapatan disebut induced investment.
Dana investasi swasta menurut
asalnya terdiri dari dua macam, yaitu; PMA, jenis investasi yang sumber
modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN ialah jenis investasi yang
sumber modalnya berasal dari dalam negeri.
2.
METODE PENELITIAN
Ruang
Lingkup Penelitian
Penelitian ini membahas pertumbuhan ekonomi dan investasi
swasta di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Unit analisis penelitian
ini adalah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yakni sebanyak 11
Kabupaten dan 4 Kota. 2 Kabupaten lainnya yakni Kabupaten PALI dan Kabupaten
Muratara tidak dimasukkan dalam unit analisis karena 2 Kabupaten tersebut
merupakan Kabupaten pemekaran yang baru terbentuk pada tahun 2013, sehingga
data yang tersedia masih sangat terbatas.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder berupa data time series
periode 2010 - 2017 dan data cross-section
antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang diperlukan
meliputi : data-data PDRB kabupaten/kota atas dasar harga konstan 2010, jumlah
kredit investasi yang disalurkan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan,
realisasi belanja modal pemerintah daerah, jumlah tenaga kerja, daya saing
daerah dan opini BPK atas hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.
Metode
Analisis
Metode analisis yang digunakan
adalah analisis kuantitatif dengan metode regresi data panel (pooled data)
yaitu kombinasi data time series dan
data cross-section (Gujarati,
2003). Untuk mengetahui bagaimana
pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi pemerintah, daya saing daerah, tenaga
kerja dan opini BPK terhadap investasi swasta digunakan model sebagai berikut:
Berdasarkan hasil audit BPK terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Selatan selama periode 2010-2017, terdapat 4 kriteria opini BPK, yaitu Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas
(WTPDPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Tidak Memberikan Pendapat/Disclaimer (TMP). Dengan demikian dapat
ditentukan jumlah variabel dummy untuk opini BPK menggunakan rumus k-1, dimana
k adalah jumlah kriteria, sehingga jumlah variabel dummy untuk opini BPK adalah
3, yaitu Dummy1 (dummy WTP), Dummy2 (dummy WTP DPP) dan Dummy3 (dummy WDP),
sedangkan kriteria TMP dijadikan sebagai dummy dasar karena merupakan kriteria
paling rendah dari opini BPK.
3.
HASIL
DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan
hasil estimasi model regreasi linier berganda dengan metode estimasi
menggunakan fixed effect model menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi
(PDRB) dan investasi pemerintah (INVG) berpengaruh signifikan terhadap investasi
swasta (INVP) di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan daya saing
daerah (DYS) dan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang diproksi menggunakan opini BPK (Opini),
tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Nilai
koefisien variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 1,68 menunjukkan bahwa investasi
swasta bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefsien elastisitas
investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,68 dan bernilai positif
memberikan indikasi bahwa apabila pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen
maka mendorong naiknya investasi swasta sebesar 1,68 persen. Persentase
kenaikkan investasi swasta yang lebih besar dibandingkan dengan persentase
kenaikkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi
merupakan order condition dalam
mendorong meningkatnya investasi swasta di kabupaten/kota Provinsi Sumatera
Selatan.
Selanjutnya
koefisien elastisitas investasi swasta terhadap investasi pemerintah sebesar
0,32 menunjukkan bahwa investasi swasta in-elastis
terhadap investasi pemerintah. Nilai koefisien tersebut memberikan indikasi
bahwa kenaikkan investasi pemeritah akan mendorong kenaikkan investasi swasta
dengan persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan persentase kenaikkan
investasi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa investasi swasta kurang efektif
dalam mendorong terciptanya investasi swasta di kabupen/kota Provinsi Sumatera
Selatan.
Pengaruh
positif investasi pemerintah terhadap investasi swasta memberikan indikasi
bahwa investasi pemerintah crowding in
terhadap investasi swasta. Peningkatan investasi pemerintah dalam bentuk
belanja modal, terutama yang dialokasikan pada pembangunan dan perbaikan
infrastruktur, akan mendorong masuknya investasi swasta ke dalam wilayah
tersebut.
Daya
saing daerah tidak signifikan terhadap investasi swasta. Hal ini memberikan
indikasi bahwa pertimbangan untuk melakukan investasi oleh pihak swasta di
kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2010-2017 bukan
ditentukan oleh daya saing daerah, yang dalam penelitian ini diukur menggunakan
indikator perekonomian daerah, infrastruktur dan sumber daya alam, serta sumber
daya manusia. Melainkan lebih kepada faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkat
pengembalian modal, seperti suku bunga kredit dan tingkat resiko. Kualitas
pengelolaan keuang daerah yang diproksi menggunakan opini BPK juga tidak
sinifikan terhadap investasi swasta. Hal ini memberikan justifikasi bahwa tidak
terdapat perbedaan investasi swasta yang tercipta di kabupaten/kota yang
memperoleh opini WTP, WDP dan TMP. Temuan ini terjadi karena memang semua
kabupaten/kota yang dijadikan sebagai objek penelitian, selama empat tahun
terakhir telah memperoleh opini WTP.
LOG_INVP= -12.4632 + 1.6759*LOG_PDRB +
0.3248*LOG_INVG - 0.108923247936*DYS +
0.0815*DUMMY1 + 0.0169*DUMMY2 - 0.06319*DUMMY3
Hasil pengujian koefisien
determinasi pada model pertumbuhan ekonomi dengan nilai R square adalah sebesar 0,995479 yang berarti bahwa variabel eksogen
yang terdiri dari investasi swasta, investasi pemerintah, jumlah tenaga kerja
dan daya saing daerah mampu menjelaskan 99,5 persen perubahan pertumbuhan
ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan 0,5 persen
dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Sedangkan model investasi swasta
nilai R square adalah sebesar
0,952631 yang berarti bahwa variabel eksogen yang terdiri dari pertumbuhan
ekonomi, investasi pemerintah, daya saing daerah, dummy WTP, dummy WTPDPP dan
dummy WDP, mampu menjelaskan 95 persen perubahan invesatsi swasta di
Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan sekitar 5 persen variasi
perubahan investasi swasta diakibatkan oleh faktor lain di luar model.
4.
KESIMPULAN
Kesimpulan
Berdasarkan
pada permasalahan dan tujuan dari penelitian serta dihubungkan dengan analisis
hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Pertumbuhan ekonomi dan investasi
pemerintah berpangaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta,
sedangkan daya saing daerah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah
pengaruhnya tidak signifikan terhadap investasi swasta di kabupaten/kota Provinsi
Sumatera Selatan.
2. Investasi swasta bersifat elastis
terhadap investasi pemerintah, artinya apabila terjadi peningkatan investasi
pemerintah maka akan mendorong meningkatnya investasi swasta dengan persentase
yang lebih besar dibandingkan dengan persentase peningkatan investasi
pemerintah
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, F., Mohamed, S. &
Hassan, T. (2002). A Comparative
Performance of Malaysian Islamic and Conventional Mutual Funds. Pertanika
8: 30-49.
Abdullah, Piter dkk., 2002. Daya Saing Daerah:Konsep dan Pengukurannya
Di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
Ahmad, I. & Qayyum, A.,
(2008). Effect of Government Spending and
Macro- Economic Uncertainty on Private Investment in Services Sector: Evidence
from Pakistan. European Journal of Economics, Finance and Administrative
Sciences, 11(11), p.13.
Ang, J.B. (2009). Determinants of Private Investment in
Malaysia: What Causes the Postcrisis Slumps? Contemporary Economic Policy,
28(3), pp.378– 391.
Basar, S. & Temurlenk, M. S.
(2007). Investigating Crowding-Out Effect
of Government Spending For Turkey: A Structural VAR Approach. İktisadi ve
İdari Bilimler Dergisi, 21 (2), 96–104.
Dornbusch, R., Fischer, S. and
Startz, R. (2008). Makro Ekonomi,
Jakarta: PT Media Global Edukasi.
Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah. (2013). Membangun
Daya Saing Daerah.
Halim, A. (2008). Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor
Publik- Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
Ganelly, G. (2000). Useful Government Spending, Direct
Crowding-Out and Fiscal Policy Independence. Policy, PP. 1-38.
Hasan, S., Othman, Z. &
Zaini, M. (2011). Private and Public
Investment in Malaysia : A Panel Time-Series Analysis. International
Journal ofEconomics and Financial Issue, 1(4), pp.199-210
Hussain, Adnan, Mohammad D.
Sulaiman, LaI. (2009). Effectiveness of
Government Expenditure Crowding-In or Crowding-Out: Empirical Evidencein Case
of Pakistan. Economics, Finance and Administrative Sciences,16(16), pp1-7.
Hyder, K. (2001). Crowding-Out Hypothesis in a Vector Error
Correction Framework: A Case Study of Pakistan, The Pakistan Development Review,
Volume 40., Number 4 Part II. Pp 633 – 650.
Ilmiyyah, N. M., Dewata, E. &
Sarikadarwati. (2017). Faktor – Faktor
yang Menpengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Selatan. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 5 No.
1, July 2017, 147-162 E-ISSN: 2548-9836.
Jongwanich, J. & Kohpaiboon,
A. (2008). Private Investment: Trends and
Determinants in Thailand. World Development, 36(10), pp.1709–1724.
Kustepeli, Y. (2005). Effectiveness of Fiscal Spending: Crowding
out and / or crowding in? YÖNETMVE EKONOM, 12(1), pp.185–192.
Mulyadi. (2003). Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif
Pembangunan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Narayan, P. K.
(2004). Do public investments crowd out
private investments? Fresh evidence from Fiji. Journal of Policy Modeling,
26(6), pp.747–753.
Soebagiyo, D.
(2014). Implications and Competitiveness
of Regions on Regional Development of Central Java. 15 (2): 158–71.
Voss, G. M.
(2002). Public and private invesment in
the United States and Canada. Economic Modelling, 641-664.
Komentar
Posting Komentar