Ekonomi & Pembangunan Vol 11 No 2 Juli-Desember 2017
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Rini Efrianti
Fakultas Ekonomi
Universitas Baturaja OKU Sumatera Selatan
Riniallianz@gmail.com
ABSTRACT
This
study aims to analyze economic growth and income disparities among district in
South Sumatera Province. This research used secondary data have been applied
Klassen Typology and Williamson Index methods. Klassen typology analysis result
that Sumatera Selatan Province in divided in to four classifications of growth:
rapid growth region, retarted region, growing region, relatively backward
region. According to Williamson index disparity income in South Sumatera
Province generally decreasing from the period 2005 until 2015 is still
relatively high, but in generaly declining trend. Kuznets Hypothesis does not
apply in South Sumatra province during 2005-2015. Precisely the correlation
between GDP growth with disparity of income distribution showed a negative
correlation means that if GDP growth increased the income distribution
disparity decreased, otherwise if GDP growth
decreasing disparity distribution of income will increase.
Keywords:
Economic growth, disparity, Kuznets hypothesis
1.
PENDAHULUAN
Proses
pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan secara optimal. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat
keberhasilan suatu daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab
itu pemerintah selalu menetapkan target laju pertumbuhan didalam perencanaan
dan tujuan pembangunannya. Selain pertumbuhan yang tinggi pembangunan daerah
harus juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
Setiap daerah atau wilayah pada dasarnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang
berbeda-beda
antara satu wilayah dengan wilayah lainnya (Raswita, 2013).
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat, dalam
banyak kasus di negara berkembang, tidak otomatis menghilangkan ketimpangan
dalam pembangunan (disparity). Ketimpangan pembangunan umumnya terjadi
pada aspek pendapatan, spasial dan sektoral. Petunjuk awalnya adalah golongan
kaya makin kaya sedangkan kaum miskin makin miskin, wilayah maju terus
berkembang pesat meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor unggulan
yang berkontribusi besar bagi pembangunan, sedangkan sektor non unggulan yang
membebani (Mopangga, 2011).
Ketimpangan pendapatan
dapat terjadi antar individu, sektor maupun daerah. Ketimpangan pendapatan di
setiap daerah disebabkan perbedaan komposisi jumlah penduduk, sumber daya yang
ada dan karakteristik setiap daerah (Amrillah, 2013). Ketimpangan pendapatan
menggambarkan perbedaan pendapatan antar masyarakat maupun daerah yang maju
dengan daerah yang tertinggal. Kesenjangan antar daerah telah menjadi fokus
utama dalam kebijakan dan kepentingan pemerintah maupun masyarakat, terutama
Indonesia yang merupakan negara dengan masyarakat majemuk dimana kondisi
geografis mempengaruhi kegiatan ekonomi di suatu daerah (Irawan, 2015 dalam
Pradnyadewi, 2016).
Pada
permulaan proses pembangunan menurut Hipotesa NeoKlasik, ketimpangan
pembangunan antar wilayah cenderung meningkat sampai ketimpangan tersebut
mencapai titik puncak (divergence). Bila pembangunan terus berlanjut,
secara berangsurangsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan
menurun atau berkurang (convergence). Berdasarkan hipotesa ini kurva
ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf U terbalik
(Syafrizal, 2008).
Provinsi
Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 kabupaten/kota memiliki potensi, baik
potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia, yang berbeda-beda.
Perbedaan potensi di masing-masing kabupaten/kota ini akan mendorong
terciptanya proses pembangunan yang berbeda-beda sehingga berpotensi untuk
menciptakan gap atau jarak yang semakin lebar baik dari aspek pembangunan,
pendapatan, dan juga kesejahteraan.
Hipotesis
Kuznets
Hubungan antara
kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan Kuznets
Hypothesis. Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal
dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris
pada tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada tingkat kesenjangan pendapatan
rendah hingga sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu selanjutnya
menurun. Indikasi yang diberikan oleh Kuznets di atas didasarkan pada riset
dengan menggunakan data time series terhadap indikator kesenjangan
negara Inggris, Jerman dan Amerika Serikat.
Ketimpangan
pembangunan antar daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan
ekonomi suatu daerah. Terdapat beberapa peneliti diantaranya Esmara (1975),
Sediono dan Igusa (1992), Azis (1994), Hill (2000), Sondakh (1994), Ibrahim
(1974), Uppal dan Handoko (1988), Akita dan Lukman (1999) dan Sjafrizal (1997,
2000 dalam Tambunan, 2001) yang telah melakukan penelitian mengenai ketimpangan
ekonomi regional di Indonesia dan faktor-faktor penyebabnya. Terdapat beberapa
faktor-faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah yaitu
sebagai berikut:
1)
Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah;
2)
Alokasi investasi;
3)
Tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah;
4)
Perbedaan sumber daya alam antar daerah;
5)
Perbedaan kondisi demografis antar daerah;
6)
Kurang lancarnya perdagangan antar daerah.
Dalam tulisannya berjudul “Inequality
and Growth in a Panel of Countries”, Barro (2000) menjelaskan hubungan antara kesenjangan
dengan pertumbuhan dengan memperhatikan peran sektor-sektor dalam perekonomian.
Kajian Barro menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara ketidakmerataan
pendapatan (income inequality) dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan
investasi.
Arbia,
Dominicis & Piras (2005) meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi
regional dengan kesenjangan antar daerah di Uni Eropa dan negara-negara
transisi Uni Eropa. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif
antara pertumbuhan ekonomi dengan disparitas antar wilayah. Artinya, bahwa
disparitas antar wilayah telah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
Alasannya, bahwa disparitas antar wilayah memberikan konsekuensi
terjadinya proses aglomerasi dan pada
akhirnya akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi.
Noegroho
dan Soelistianingsih (2007) dalam kajiannya menganalisis hubungan antara kedua variabel tersebut. Mereka
mengunakan data panel dengan strategi estimasi Random Effect. Lokus
penelitiannya adalah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten/kota,
sedangkan periode waktunya selama 13 tahun yaitu dari Tahun 1993 sampai dengan
2005. Hasil penelitian Noegroho dan Soelistianingsih menyimpulkan bahwa tingkat
disparitas antar daerah berpengaruh positif
sebesar 4,1599 terhadap pertumbuhan ekonomi, pada tingkat kepercayaan
99%. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 1% tingkat kesenjangan pendapatan
yang diukur dengan Indeks Entropi Theil, maka akan terjadi kenaikan pertumbuhan
ekonomi regional Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,1599%.
Farid
dan Irawan (2007) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh disparitas antar
daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data panel provinsi.
Penelitian Farid dan Irawan menyimpulkan bahwa hubungan antara disparitas
antar daerah dan pertumbuhan ekonomi adalah positif
dan signifikan pada tingkat kepercayaan 95%.
Hubungan positif yang dihasilkan dalam hasil estimasi merupakan gambaran dari dampak jangka pendek disparitas terhadap
pertumbuhan ekonomi, karena data yang
digunakan hanya mencakup 3 (tiga) tahun. Pada jangka pendek, disparitas berguna
untuk mengintegrasikan faktor-faktor produksi sehingga mencapai efisiensi tinggi dan akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi
yang lebih cepat.
2.
METODE PENELITIAN
Teknik Analisis Data
1.
Analisis Tipology Klassen
Alat
analisis Klassen Typology (Tipologi Klassen) digunakan untuk mengetahui
gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.
Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama,
yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Melalui
analisis ini diperoleh empat karateristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi
yang berbeda, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (high growth and
high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth),
daerah berkembang cepat (high growth but low income),
dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income) (Kuncoro dan
Aswandi, 2002: 27-45).
Kriteria yang digunakan untuk membagi
daerah kabupaten/kota dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut: (1) daerah
cepat-maju dan cepat-tumbuh, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata
Provinsi Sumatera Selatan; (2) daerah maju tapi tertekan, daerah yang
memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan
ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Selatan; (3) daerah
berkembang cepat, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi
tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi
Sumatera Selatan; (4) daerah relatif tertinggal adalah daerah yang
memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapat per kapita yang lebih rendah
dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Selatan. Dikatakan “tinggi” apabila
indikator di suatu kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan digolongkan “rendah” apabila
indikator di suatu kabupaten/kota lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Analisis pola dan struktur pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di
Provinsi Sumatera Selatan menggunakan analisis Tipology Klassen seperti yang
digambarkan dalam tabel di bawah ini:
Tabel. 2.1
Matrik Tipology Klassen Provinsi Sumatera Selatan
Tahun
2005-2015
 PDRB Perkapita
Laju
Pertumbuhan
|
yi >
 (+) |
yi <
(-) |
|
rdi > rpi
(+)
|
Daerah Maju dan
Tumbuh Cepat
|
Daerah berkembang
Cepat Tapi Tidak Maju
|
|
rdi < rpi
(-)
|
Daerah
Maju tapi
Tertekan
|
Daerah
Relatif Tertinggal
|
Sumber: Van Den Berg,
2001
dimana:
rdi = Laju pertumbuhan PRDB
kabupaten/kota
i
rpi = Laju Pertumbuhan PDRB
Provinsi
Sumatera Selatan yi = PDRB perkapita di
kabupaten/kota
i
= PDRB perkapita Provinsi
Sumatera Selatan
2.
Indeks Williamson
Tingkat ketimpangan
distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan dihitung
dengan angka Indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah sebagai berikut (Kuncoro, 2004).
dimana:
Iw
= Indeks Williamson
yi = PDRB perkapita di
kabupaten/kota i
=
Rata-rata PDRB perkapita
di Provinsi Sumatera
Selatan
fi = Jumlah penduduk di
kabupaten/kota i
n = Jumlah
penduduk di
Provinsi Sumatera Selatan
Nilai angka indeks (Iw)
yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukan ketimpangan yang semakin kecil
atau makin merata dan bila semakin jauh dari nol atau mendekati satu menunjukan
ketimpangan yang semakin melebar.
3.
Hipotesis Kuznets ”U Terbalik” di
Provinsi Sumatera Selatan
Untuk menguji apakah hipotesis Kuznets
berlaku di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan maka digunakan analisis trend dengan cara menganalisis
kecenderungan perkembangan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan
dengan perkembangan ketimpangan
distribusi pendapatan yang diukur melalui
Indeks Williamson. Selanjutnya
hubungan antara pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Selatan dengan
tingkat ketimpangan distribusi pendapatan digambarkan dengan sebuah kurva
sehingga dapat dilihat apakah hubungan antara pertumbuhan PDRB per kapita dan
ketimpangan distribusi pendapatan membentuk huruf terbalik atau tidak.
Kurva
U Terbalik oleh Kuznets (Todaro, 2000) yaitu dimana pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi ketimpangan
memburuk atau membesar dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpang menurun, namun
pada suatu waktu ketimpangan akan menaik dan demikian seterusnya sehingga
terjadi peristiwa yang berulangkali dan jika digambarkan akan membentuk kurva
U-terbalik. Dalam hal ini pembuktian kurva U-Terbalik digunakan dengan cara
menghubungkan antara angka indeks Williamson dengan Pertumbuhan PDRB per kapita
Provinsi Sumatera Selatan dengan ketentuan apabila kedua angka indeks tersebut
menggambarkan kurva U terbalik, maka teori Kuznets berlaku di Provinsi Sumatera
Selatan, sebaliknya apabila kedua angka tersebut tidak menggambarkan kurva U terbalik, maka
teori Kuznets tidak berlaku di Provinsi Sumatera Selatan (Kuncoro, 2004).
3.
HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.
Analisis
Tipology Klassen
Untuk mengetahui
gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah
di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan digunakan analisis Tipology Klassen. Dengan menentukan
rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan
per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibedakan
menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (high growth and high income), daerah
maju tapi tertekan (high income but low
growth), daerah berkembang cepat (high
growth but low income), dan daerah relatif tertinggal (low growth
and low income).
Berdasarkan
hasil analisis Tipology Klassen maka
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dikelompokkan ke dalam 4
(empat) kategori sebagai berikut:
Tabel 3.1 Matrik Tipology
Klassen Provinsi Sumatera Selatan
Periode 2005-2015
PDRB Per Kapita
(Y)
Laju Pertum-
buhan (r)
|
Yi
> Yp
|
Yi
< Yp
|
|
ri >
rp
|
1.
Muara Enim
2.
Palembang
|
1.
OKI
2.
Banyu Asin
3.
OKU Selatan
4.
OKU Timur
5.
Prabumulih
6.
Lubuk Linggau
7.
Ogan Ilir
8.
Empat Lawang
|
|
ri <
rp
|
1.
Muba
|
1.
OKU
2.
MURA
3.
Pagar Alam
4.
Lahat
|
Sumber:
Data olahan
Berdasarkan
analisis Tipology Klassen maka 15 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan
dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi yang digambarkan oleh 4 kuadran kriteria
wilayah,
1.
Kuadran
I
menunjukkan bahwa Kabupaten/kota yang berada di kuadran tersebut memiliki
rata-rata laju pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata laju
pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, kabupaten/kota yang
berada pada kuadran I memiliki rata-rata PDRB per kapita yang lebih tinggi
dibandingkan dengan rata-rata PDRB per kapita Provinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan hasil analisis data laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita
Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2005-2015, maka
terdapat 2 kabupaten/kota yang berada pada kuadran I, yaitu Kabupaten Muara
Enim dan Kota Palembang.
2.
Kuadran
II menunjukkan
bahwa kabupaten/kota yang berada dikuadran tersebut memiliki rata-rata laju pertumbuhan
PDRB yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi
Sumatera Selatan, namun rata-rata PDRB per kapita yang lebih rendah
dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan
hasil analisis maka terdapat 7 kabupaten/kota yang masuk dalam klasifikasi ini,
yaitu Kabupaten OKI, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU
Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau.
3. Kuadran
III
menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang berada di kuadran tersebut memiliki
kriteria rata-rata laju pertumbuhan PDRB yang yang lebih rendah dibandingkan
dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan, namun
rata-rata PDRB per kapitanya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata PDRB
per kapita Provinsi Sumatera Selatan selama periode2005-2015. Berdasarkan hasil
analisis maka terdapat 1 kabupaten yang berada pada kuadran III yaitu Kabupaten
Musi Banyu Asin.
4.
Kuadaran
IV menunjukkan
bahwa kabupaten/kota yang berada pada kuadran tersebut memiliki kriteria
rata-rata laju pertumbuhan PDRB yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata
laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Demikian pula dengan rata-rata
PDRB per kapitanya, kabupaten/kota yang diklasifikasikan ke dalam kuadaran IV
ini juga memiliki rata-rata PDRB yang lebih rendah dibandingkan dengan
rata-rata PDRB per kapita Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil analisis
maka terdapat 5 kabupaten/kota yang berada diklasifikasikan ke dalam kuadran IV
yaitu Kabupaten OKU, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten
Lahat dan Kota Pagar Alam.
2.
Hasil
Perhitungan Indeks Williamson
Angka indeks ketimpangan Williamson yang semakin kecil atau
mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau makin merata, sebaliknya
bila angka yang ada semakin mendekati satu berarti terjadi ketimpangan yang
semakin besar.
Berdasarkan hasil
analisis ketimpangan pendapatan regional kabupaten/kota Provinsi Sumatera
Selatan dengan menggunakan perhitungan Indeks Williamson maka diperoleh hasil
seperti yang digambarkan dalam tabel 3.2 berikut:
Tabel 3.2 Indeks Williamson Provinsi Sumatara Selatan
Periode 2005-2015
|
Tahun
|
Indeks
Williamson
|
|
2005
|
0,74
|
|
2006
|
0,67
|
|
2007
|
0,63
|
|
2008
|
0,73
|
|
2009
|
0,58
|
|
2010
|
0,62
|
|
2011
|
0,70
|
|
2012
|
0,71
|
|
2013
|
0,72
|
|
2014
|
0,72
|
|
2015
|
0,69
|
|
Rata-rata
|
0,68
|
Sumber: BPS Sumatera Selatan, berbagai terbitan, diolah
Tabel
3.2
menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan regional kabupaten/kota di
Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2005-2015 berdasarkan Indeks Williamson.
Berdasarkan hasil perthitungan Indeks Williamson seperti yang digambarkan dalam
tabel 3.2
tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata ketimpangan pendapatan regional
kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan selama periode tersebut adalah tinggi,
yaitu sebesar 0,68 per tahun.
Angka
indeks Williamson sebesar 0,68 menunjukkan bahwa ditribusi pendapatan antar
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat distribusi
pendapatan yang relatif kurang merata, dengan kata lain distribusi pendapatan
antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat ketimpangan
yang cukup tinggi. Meskipun demikian, secara keseluruhan selama periode
2005-2015 ketimpangan distribusi pendapatan cenderung mengalami penurunan. Pada
tahun 2005, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur menggunakan
Indeks Williamson adalah sebesar 0,74, sedangkan pada tahun 2015 turun menjadi
sebesar 0,69.
Selama
periode 2005-2015, ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi terjadi pada
tahun 2005 dengan Indeks Williamson sebesar 0,74. Sedangkan tingkat ketimpangan
distribusi pendapatan terendah terjadi pada tahun 2009 dengan Indeks Williamson
sebesar 0,58.
3.
Analisis
Hipotesis Kusnetz di Provinsi Sumatera Selatan
Hipotesis Kuznets yang menunjukkan
hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan dengan pertumbuhan PDRB per
kapita yang berbentuk kurva U terbalik
yang menyatakan bahwa pada awal pembangunan ekonomi, peningkatan dalam
pertumbuhan ekonomi cenderung akan mempertinggi tingkat ketimpangan distribusi
pendapatan antar daerah atau wilayah, atau dengan kata lain terdapat korelasi
posistif antara pertumbuhan PDRB per kapita dengan tingkat ketimpangan
distribusi pendapatan. Namun dalam
jangka panjang, terjadi korelasi yang negatif antara pertumbuhan PDRB per
kapita dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya apabila
pertumbuhan PDRB mengalami peningkatan, maka ketimpangan distribusi pendapatan
akan mengalami penurunan. Gambaran tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan
distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan disajikan dalam Tabel 3.3:
Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Williamson
Provinsi Sumatara Selatan Periode 2005-20015
|
Tahun
|
Pertumbuhan
Ekonomi
|
Indeks
Williamson
|
|
2005
|
4,84
|
0,74
|
|
2006
|
5,20
|
0,67
|
|
2007
|
7,31
|
0,63
|
|
2008
|
6,31
|
0,73
|
|
2009
|
5,06
|
0,58
|
|
2010
|
6,99
|
0,62
|
|
2011
|
8,09
|
0,70
|
|
2012
|
7,93
|
0,71
|
|
2013
|
5,31
|
0,72
|
|
2014
|
4,70
|
0,72
|
|
2015
|
4,50
|
0,69
|
|
Rata-rata
|
6,02
|
0,68
|
Sumber:
BPS Sumatera Selatan, berbagai terbitan,
diolah
Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan
ekonomi Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2005-2015 tertinggi dicapai
pada tahun 2011, dimana PDRB pada tahun tersebut tumbuh sebesar 8,09 persen dan
pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015, yaitu hanya tumbuh sebesar 4,50
persen. Sejak tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan terus
mengalami penurunan dari 8,09 persen pada tahun 2011 turun menjadi 7,93 persen
pada tahun 2012, selanjutnya tahun 2013 turun lagi hingga sebesar 5,31 persen.
Begitu juga pada tahun 2014 dimana pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 4,70
persen dan tahun 2015 turun lagi menjadi 4,50 persen.
Untuk mengetahui hubungan antara laju
pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan distribusi antar Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Selatan yang terjadi selama tahun 2005-2015 yaitu dapat
dibuktikan apakah Hipotesis Kuznet berlaku disini. Kecenderungan kenaikan
ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera
Selatan yang ditunjukkan dengan indeks Williamson menunjukkan tidak berlakunya
Hipotesis “U” terbalik dari Kuznets di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Selatan. Meskipun terdapat pembangunan ekonomi yang terus meningkat secara
positif tetapi tidak mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Faktor-faktor yang menyebabkan
tidak berlakunya Hipotesis Kuznet ini adalah faktor sumber daya alam yang tidak
merata pada tiap Kabupaten/Kota, perpindahan tenaga kerja yang terlalu terpusat
di perkotaan, perpindahan modal, dan kebijakan pemerintah daerah yang belum
terlalu fokus pada pemerataan pembangunan.
Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa
trend perkembangan laju pertumbuhan PDRB dan ketimpangan distribusi pendapatan
tidak berbentuk U terbalik sesuai Hipotesis Kuznets. Gambar 3.2 justru membentuk huruf U yang
menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang negatif antara pertumbuhan pertumbuhan
PDRB per kapita dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur
melalui Indeks Williamson. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi peningkatan
PDRB per kapita, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan akan mengalami
penurunan, dan sebaliknnya apabila pendapatan per kapita mengalami penurunan,
maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan justru akan mengalami
peningkatan.
Dengan kata lain dapat
dikatakan bahwa tingkat ketimpangan yang tercipta di Provinsi Sumatera
Selatan disebabkan oleh laju pertumbuhan
ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Chan (1993) yang menunjukkan
bahwa begitu kondisi ekonomi di China mengalami peningkatan, maka ketimpangan
pendapatan justru meningkat. Dalam artikel yang ditulis Samanta & Allison
(2006) disebutkan bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan
ketimpangan pendapatan. Orientasi mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi
tidak dibarengi dalam distribusi pembangunan yang lebih merata sehingga
menciptakan ketimpangan.
4.
KESIMPULAN
1.
Masih sangat terbatasnya jumlah
kabupaten/kota yang berada pada klasifikasi
daerah maju dan tumbuh cepat di Provinsi Sumatera Selatan, bahkan hampir
sebagian besar masih berada dalam klasifikasi
daerah tertinggal. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pembangunan di
Provinsi Sumatera Selatan masih terfokus kepada daerah kabupaten/kota yang
menjadi pusat pertumbuhan.
2. Ketimpangan distribusi pendapatan antar
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih relatif tinggi, hal ini dapat
dilihat dari rata-rata Indeks Williamson selama periode 2005-2015 adalah
sebesar 0,68 per tahun, namun secara keselurahan memperlihatkan kecenderungan
menurun.
3. Hipotesis Kuznets tidak berlaku di
Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2005-2015. Justru korelasi antara
pertumbuhan PDRB dengan ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan adanya
korelasi yang negatif yang berarti bahwa apabila pertumbuhan PDRB meningkat
maka ketimpangan
distribusi pendapatan mengalami penurunan, dan sebaliknya apabila pertumbuhan
PDRB menurun maka ketimpangan distribusi pendapatan akan meningkat.
DAFTAR PUSTAKA
Akita, T., R.A. Lukman and Y. Yamada. 1999. Inequality
in the Distribution of Household Expenditures in Indonesia: A Theil
Decomposition Analysis. The Developing Economies, 37(2): 197-221.
Arbia,
Giuseppe; Laura de Dominicis; Gianfranco Piras. 2005. Regional Growth and Regional
Inequality in EU and Transition Countries: a Spatial Econometric Approach. 45th Congress of the
European Regional
Science Association, Amsterdam.
Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan
Ekonomi Daerah.BPFE. Jogjakarta.
Azis, I. J. 1994. Ilmu
Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia. Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, Jakarta.
Barro, Robert J. 2000. Inequality and Growth in a
Panel of Countries.
Journal of Economic Growth, 5: 5–32, Littauer Center, Department of Economics. Harvard University,
Cambridge.
Boediono, 1985, Teori
Pertumbuhan Ekonomi. BPFE. Yogyakarta.
Chan, K. S. 1993. Consistency
and Limiting Distribution of The Least Squares Estimator of A Threshold
Autoregressive Model. Annuals of
Statistics,
21: 520–533.
Esmara, H. 1975. Regional income disparities, Bulletin of
Indonesian Economic Studies, 11(1): 41-57.
Farid,
Miftah; Ferry Irawan 2007. Pengaruh Disparitas Antar Daerah dan Ekspor
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Menggunakan Data Panel Provinsi. Paralel
Session IVC: Trade IV.
Wisma Makara, Kampus UI Depok.
Hill, H. 2000. Intra-Country
Regional Disparities. Paper for Presentation at the Second Asian
Development Forum Singapore, Singapore.
Kuncoro,
Mudrajat. 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah-Reformasi,
Perencanaan, Strategi dan Peluang. Erlangga. Jakarta.
Kuncoro, M dan
Aswandi, H. 2002. Evaluasi
Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.
Vol.17, No. 1. 27 – 45. UGM. Jogjakarta.
Majidi,
Nasyith. 1997. Anggaran
Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah. Prisma. LP3ES No. 3; 3
– 16.
Mopangga,
Herwin. 2011. Analsis
Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo.
Trikonomika, Volume 10, No. 1, Juni 2011, Hal 40-51. ISSN 1411-514X.
Noegroho,
Yoenanto Sinung; Lana Soelistianingsih. 2007. Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional, Paralel
Session IVA: Urban & Regional. Wisma Makara, Kampus UI Depok.
Pradnyadewi
T, Diah & Purbadharmaja, Ida Bagus Putu. 2016.
Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi
dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribus Pendapatan di Provinsi
Bali. E-Jurnal Ekonomi
Pembangunan Universitas Udayana. Vol.6, No.2,
Februari 2016. (PP 115-285).
Raswita,
NPM Eka. 2013. Analisis
Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kecamatan di
Kabupaten Gianyar. E-Jurnal
Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 2 No. 3, Maret 2013. (PP
119-172).
Samanta, Subarna
K. and Allison Heyse. 2006. Income Inequality and Economic Growth in
Developing Countries: An Empirical Analysis. Indian Journal of Economics and Business 5 no. 2.
Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi.
Baduose Media. Padang.
Sjafrizal. 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah
Indonesia Bagian Barat. Prisma. LP3ES, Nomor 3, 27-38.
Sumitro,
Djojohadikusumo. 1987. Dasar
Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Pembangunan. LP3ES. Jakarta.
Suryana. 2000. Ekonomi
Pembangunan-Problematikan dan Pendekatan.
Salemba Empat. Jakarta.
Tambunan, Tulus
2001. Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Todaro, Michael,
P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi
Ketujuh (diterjemahkan oleh Haris Munandar). Erlangga. Jakarta.
Van Den Berg, H. 2001. Economic Growth and Development.
McGraw Hill. International Edition.
Komentar
Posting Komentar