EKONOMI & PEMBANGUNAN Vol. 12 Juli-Desember 2018

PENGARUH  PERUBAHAN SUKU BUNGA PINJAMAN BANK TERHADAP OMSET PEGADAIAN CABANG WIROBRAJAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Helmi Herawati

helmiherawati77@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

ABSTRACT

The effect of changes in bank lending rates on the turnover of branch offices wirobrajan special region of Yogyakarta. How does the interest rate of bank lending to the turnover of branch office wirobrajan Yogyakarta? The purpose of this study is to determine the effect of bank lending rates on turnover pawnshop branch wirobrajan Yogyakarta. The research object is pawnshop that is financial report from year 2002 to 20003, data used primary data that is data obtained from pawnshop and Bank Indonesia, data will be tested with test of normality of data and linear regression. Based on the method and data analysis that has been done can be concluded that the interest rates of bank loans have a very small effect on the turnover of pawnshops because the customers are not dependent on the interest rate of bank loans to take credit on pawnshops. For future researchers to be able to add other variabels to be more accurate explanation of what affects the turnover of pawnshops.

Keywords: Interest Rate, Turnover, Pawnshops

1.      PENDAHULUAN

            Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar USA menyebkan nasabah menarik kembali dana yang sudah ditanam di bank. Suku bunga bank yang sangat tinggi diharapkan sebagai sumber dana yang tidak mampu lagi memberi pinjaman, sehingga debitur mencari alternatif lain untuk mendanai kegiatannya. Salah satu alternatif pendanaan itu adalah pegadaian.

            Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai, pengertian pegadaian menurut undang-undang hukum perdata pasal 1150 adalah hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang oleh seorang lain atas nama orang orang yang mepunyai utang (Susilo,2000:179). Pegadaian merupakan kredit jangka pendek yang dibentuk dan ditujukan untuk rakyat ekonomi lemah untuk mendapatkan dana dengan jaminan atau agunan dan prosedur yang mudah dan cepat. Agunan dapat berbentuk barang bergerak seperti perhiasaan, kendaraan barang elektronik, alat rumah tangga yang dijadikan jaminan agar peminjam melunasi atau memenuhi kewajibannya tepat waktu. Keberadaan pegadaian diharapkan dapat menekan munculnya ijon, pegadaian gelap, bank gelap, rentenir yang cenderung merugikan masyarakat, karena bunga pinjaman yang naik dan meningkat.

            Meskipun terdapat lembaga alternatif pinjaman bagi masyarakat ekonomi lemah. Dengan naiknya suku bunga pinjaman bank maka dapat meningkatkan omset pegadaian. Gutomo (1998) menyatakan bahwa naik turunnya suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap omset pegadaian, dan uniknya suku bunga bank melebihi suku bunga pegadaian menyebabkan omset pegadaian naik. Kenaikan suku bunga bank membuat para penabung memilih memegang uangnya daripada memegang piranti keuangan. Perubahan keinginan untuk meminjamkan dan kesediaan untuk memberi pinjaman mempengaruhi tingkat suku bunga. Dengan naiknya suku bunga menyebabkan para nasabah mengambil kredit di pegadaian atau hanya sekedar memberikan suatu agunan ynag telah ditetapkan oleh pegadaian  guna mendapatkan dana modal. Pegadaian biasanya hanya digunakan dalam keadaan yang sangat mendesak dan tidak ada alternatif lain yang bias ditempuh.

Rumusan masalah

1.      Bagaimana pengaruh suku bunga pinjaman bank terhadap omset pegadaian cabang wirobrajan Yogyakarta?

Ruang lingkup penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah suku bunga pinjaman bank dan omset pegadaian dalan jangka waktu satu bulan dari tahun 2002 sampai dengan 2003.

Tujuan dan manfaat penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suku bunga pinjaman bank terhadap omset pegadaian cabang wirobrajan Yogyakarta

Manfaat penelitian ini adalah:

1.  Bagi pegadaian sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sikap dalam memberikan pelayanan kepada nasabah

2.      Bagi penulis adalah untuk menganalis suatu peristiwa

Landasan Teori

Suku bunga bank

      Tingkat bunga (interest rate) adalah kompensasi yang dibayar oleh kreditur kepada debitur. Bagi peminjam, suku bunga merupakan biaya pinjaman,atau harga yang harus dibayar atas uang yang dipinjam, yang merupakan tingkat pertukaran dari konsumsi masa mendatang. Biasanya di ekpresikan sebagai presentase pertahun yang dibebankan atas uang yang di pinjam atau dipinjamkan. Tingkat bunga bisa bersifat variabel atau tetap(Shahrul,2000:461).

           Menurut Diolio (1990:42) suku bunga adalah harga sewa yang diterima oleh unit surplus karena menyediakan dana bagi unit deposit. Suku bunga terdiri dari suku bunga tetap (suku bunga kupon tertentu) yang dibayarkan atas sejumlah uang yang dipinjam (nilai pari dari piranti utang) dan sejumlah uang  tertentu yang diterima dengan mendiskontokan nilai pari dari kewajiban utang termaksud. Sedangkan menurut Pass dan Lowes (1997) bunga (interest) merupakan biaya atas pinjaman uang. Bunga dapat dibayarkan atas sejumlah bentuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang termasuk pinjaman bank, hipotik, kredit cicilan,sewa, pinjaman stok, surat hutang, obligasi, surat-surat berharga pemerintah dan surat perintah untuk membayar.

           Bunga merupakan sumber pendapatan sehingga termasuk dalam pendapatan nasional (national income). Sedangkan menurut teori penawaran(theory of supply) bunga merupakan pembayaran atas pemakaian modal (capital) sebagai faktor produksi (factor of production). Suku bunga merupakan harga dana yang dapat dipinjamkan dan besarnya ditentukan oleh sumber pinjaman dari pelaku ekonomi di pasar. Pada setiap kegiatan pinjam meminjam selalu ada pemungutan bunga. Bunga atas kredit adalah suatu kontra prestasi atas penyerahan uang dan bunga kredit yaiutu suatu jumlah ganti kerugian atas balas jasa atas penggunaan uang oleh nasabah.

           Menurut Sinangun (1994:200) Pada dasarnya bunga dapat ditinjau dari dua sudut pandang, dari sudut pandang bank bunga merupakan suatu pendapatan atau suatu keuntungan atas pinjaman uang oleh pengusaha atas nasabah, sedangkan bagi perusahaan bunga dianggap sebagai ongkos produksi atau biaya modal Setiap bank mempunyai  suatu kebijakan untuk mengukur suku bunga yang biasa disebut (interest policy). Kebijakan suku bunga dalam bentuk simpanan atau suku bunga kredit.

           Pada umumnya Bank Indonesia memberikan suatu pedoman penetapan tentang suku bunga untuk bank-bank umum pemerintah, dan bank-bank swasta berlandaskan pada bank-bank umum tersebut. Di Amerika Serikat bunga bank disebut prime tare atau tingkat suku bunga dasar yang dijadikan pedoman oleh bank komersial. Bank Indonesia selaku bank sentral adalah suatu alat bagi pemerintah untuk mengatur segi moneter yang digunakan untuk tujuan kelancaran pembangunan nasional.

           Menurut undang-undang No.13 tahun 1968 yaitu tentang tugas pokok Bank Indonesia yaitu  membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi, pembangunan dan kesempatan kerja, guna meningkatkan teraf hidup rakyat.

           Bank Indonesia sebagai alat pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan merupakan pemegang kas pemerintah, peranan bank Indonesia sebagai penciptaan uang( money creator) dengan cara subsitusi. Antara bank dan masyarakat memang tidak dapat dipisahkan, masyarakat sangat membutuhkan bank dengan berbagai macam pelayanaannya.

Sekarang ini masyarakat modern membutuhkan pelayanan yang cepat dan tepat. Bank sebagai saran dengan segala peralatan dan jaringan yang tinggi bisnisnya. Mitranya adalah masyarakat yang terampil dan terpercaya dan oleh karena aktivitas bank tidak akan terlepas dari otonomi dan perdagangan yang turut didalamnya. Masyarakat yang berhubungan dengan bank yaitu nasabah dan masyarakat umum.

Nasabah adalah masyarakat yang mempunyai kepentingan langsung dengan bank. Pada umumnya mereka adalah:

1.      Penyimpan uang dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan

2.      Peneriam kredit bank (debitur)

3.      Penerima transfer uang

4.      Pengirim transfer uang

5.      Para pedagang perantara pasar modal

Pada umumnya nasabah itu terbuka dan membutuhkan pelayanan yang ramah, tepat sasaran dan cepat. Dan bila pelayanan lamban dan tidak ramah maka para nasabah akan melampiaskan kekesalannya itu. Untuk itu demi mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya maka bank selalu  memeberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga para nasabah tetap bertahan pada bank tersebut.

Di Indonesia tingkat suku bunga kredit ditetapkan oleh pemerintah yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral. Ditinjau dari segi ekonomi dan perbankan sebagai perusahaan maka faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat suku bunga yaitu:

a.       Keadaan ekonomi keuangan

b.      Degree of risk

c.       Hubungan rekening nasabah

d.      Kemampuan dalam perdagangan dan persaingan

e.        Cost of money dan bank

Dana yang dipinjamkan itu sebagian dana dari luar bank, yaitu dana masyarakat yang berbentuk giro, deposito, dan surat berharga, tabungan, bantuan likuiditas dari bank sentral. Seluruh biaya yang dikeluarkan bank untuk dana atau kegiatan bank lain dalam bentuk cost of money.

Suku bunga pinjaman bank dan omset pegadaian

Kamus besar bahasa Indoneaia mengartikan omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang tertentu selama suatu masa jual. Omset pegadaian didapat dari seberapa banyak transaksi yang dilakukan oleh pegadaian dalam jangka tertentu dan mempunyai suku bunga tersendiri yang telah ditetapkan oleh pegadaian menurut jangka waktu kredit.

Dengan demikian omset pada dasarnya merupakan hasil dari proses penjualan dalam masa tertentu yang berupa kas, piutang, dan surat-surat berharga. Hal ini berarti bahwa semakin banyak omset yang didapatkan semakin baik perusahaan tersebut, karena jumlah kekayaan perusahaan secara kuantitatif lebih besar dari juumlah biaya yang dikeluarkan. Untuk mendapatkan omset yang besar, pegadaian membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang agar dapat digunakan secara efisien dan efektif. Nasabah sebagai subyek merupakan bagian yang sangat penting dan seseorang yang dapat mengatur dan melaksanakan pekerjaannya dan mendapatkan hasil sesuai target adalah orang yang bearti besar dalam pegadaian untuk itu perlu diterapkan unsur-unsur manajemen.

Menurut Gutomo(1998) terdapat hubungan yang positif signigfikann antar suku bunga bank terhadap omset pegadaian. Rivai (2000) menyatakan bahwa kebijakan bunga bank mendatangkan perubahan dalam tingkat bunga pinjaman.

2.      METODE PENELITIAN

      Obyek penelitian adalah pegadaian yaitu laporan keuangan dari tahun 2002- 20003, data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh dariperusaan pegadaian dan Bank Indonesia, data akan diuji dengan uji normalitas data dan regresi linear. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data distribusi normal dan menyebar disekitar garis diagonal dan memenuhi asumsi normalitas.

model yang digunakan adalah:

Y= a + b x

Dimana :

Y adalah omset pegadaian

X adalah suku bunga pinjaman bank

A,b konstanta

3.      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.    Sejarah pegadaian

      Pegadaian pertama kali dikenal di eropa timur yaitu Negara Italia utara yang pada saat itu terjadi perbedaan yang sangat mencolok antar kehidupan majikan dengan kaum buruh. Buruh yang kekurangan uang meminjam kepada orang kaya dengan jaminan barang dan dikenakan bunga yang sangat tinggi. Frateran (pemimpin gereja) merasa prihatin maka timbul keinginan untuk menolong yaitu dengan cara memebentuk lembaga keuangan.  Buruh yang membutuhkan uang datang ke lembaga keuangan untuk menjual barang berharga dan dalam jangka tertentu orang tersebut boleh membeli kembali barangnya. Sistem ini meluas keseluruh Negara Italia pada abad XIII dan berkembang didaratan eropa, lembaga ini merupakan lembaga perkreditan tertua dengan sistem gadai.

      Indonesia mengenal pegadaian pada akhir abad ke 19 dengan masuknya penjajahan Belanda atau colonial Belanda ke Indonesia. Pegadaian merupakan  suatu lembaga kredit bank yang bernama bank van leening. Lembaga dengan sistem gadai merupakan sebuah institusi yang menyelenggarkan usaha yang pada waktu itu dikelola oleh swasta. Pada awal abad ke 20 pemerintah hindia Belanda berusaha mengambil alih dengan cara monopoli dan megeluarkan staatsblad No. 131 Tahun 1901. Hal ini menandakan pendirian rumah gadai pertama pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi (Jawa Barat). Rumah Gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi dinas pegadaian sejak berlakunya Staatsblad No. 266 Tahun 1960 (Susilo.2000:180). Setelah itu banyak bermunculan rumah gadai sebagai imbas dari dikeluarkanya staadsblad yang lain seperti staadsblad No.143bTahun 1903 Staadsblad No. 28 tahun 1921 dan Staadsblad No.420 tahun 1921.

      Perusahaan jawatan (perjan) pegadaian menjadi perusahaan umum (Perum) pegadaian melalui PP No.10 Tahun 1990, dengan berubah menjadi perum diharapkan dapat mengalami keuntungan atau mampu menutup seluruh biaya dan pengeluaran sendiri. Perusahaan dikelola seperti PT yang modalnya berbentuk penyertaan modal pemetintah (PMP), program yang dilakukan adalah restrukurisasi didalam bidang keuangan, SDM, Operasional, Struktur Organisasi. Dan tata kerja pemasaran, budaya organisasi, citra perusahaan,kesejahteraan karyawan. Ternyata hasilnya sangat mengembirakan bagi perkembangan perusahaan umum pegadaian.

      Pegadaian berkantor pusat di Jakarta dan dibantu oleh 12 kantor daerah, 2 kantor perwakilan daerah, setiap kantor daerah membawahi 35 sampai 45 cabang pegadaian, sedangkan kantor perwakilan daerah membawahi 18 cabang. Pada saat ini jaringan usaha perum pegadaian telah meliputi 579 cabang yang tersebar di seluruh kota di Indonesia.

Pegadaian   yang terbentuk masa penjajahan terdiri dari:

a.       Pegadaian masa VOC (1746-1780)

Pada abad ke XVII  maskapai perdagangan Belanda yang dikenal dengan Vercenigde Indiche Companignie (VOC) datang ke Indonesia untuk berdagang. Pada saat itu pendududk Indonesia masih terbelakang, terpisah-pisah dan tanahnya subur, Belanda tergoda untuk mengcengramkan kekuasaannya ke Indonesia. Pada akhirnya tujuannya tidak hanya sekedar berdagang tetapi untuk menguasai perekonomian penduduk. Dalam rangka untuk memperlancar kegiatannya VOC mendirikan bank van leening di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 dengan modal 7,5 gulden melalui surat keputusan gubernur jendral Van Imhoff dan dapat dikelola dengan baik dan lancar.

b.      Pegadaian masa pemerintahan Belanda (1880-1811)

Tangal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda dan bank Van leening di ambil alih pemerintah Indonesia, pemerintah memberikan pinjaman modal dengan suku bunga 6% pertahun, bank sendiri memungut Bunga 9 %. Gubernur jendral Daendels mengeluarkan peraturan merinci jenis barang yang dapat digadaikan seperti: Emas, perak, permata, kain dan sebagian perabotan rumah tangga dan sejenisnya yang dapat disimpan selama13,5 bulan.

c.       Pegadaian masa pemerintahan Inggris (1811-1818)

Kertika Inggris mengambil alih kekeuasaan di Indonesia dari tangan Belanda. Pada saat itu gubernur Thomas Stamport Rafless yang menjadi penguasa berpendapat bahwa bank semacam itu harus dikelola sendiri oleh pemerintah. Bank Van leening dibubarkan dan sebagai gantinya pemerintah mengeluarkan Licentie stelsel yang artinya setiap orang diperbolehkan menerima gadai dengan syarat mendapat ijin (licentie) dari pemerintah setempat dan pemerintah mendapat tambahan pendapatan. Namun pada prakteknya ternyata pemegang lisensi telah menggunakan kesempatan melakukan praktek riba yang merugikan rakyat, atau menjalankan praktek rentenir secara terselubung. Oleh karena itu pemerintah Inggris mengeluarkan peraturan untuk membatasi pemegang hak usaha gadai dengan mengganti menjadi Pacth Stelsel, yang artinya bahwa hak mendirikan usaha gadai diberikan pada mereka yang mampu membayar sejumlah pajak yang tinggi kepada pemerintah.

d.      Pegadaian masa pemerintahan Belanda (1816-1942)

Belanda kembali di Indonesia pada tahun 1816 dan keberadaan pacth stelsel tetap dipertahankan. Dalam perkembangannya pola ini membawa dampak yang sama dengan licentie stelsel. Para pemegang hak gadai melakukan penyelewengan, menetapkan bunga pinjaman yang sewenang-wenang, dan tata usaha kacau. Pemerintah hindia Belanda mendapat kritikan yang tajam dari tokoh-tokoh humanis Belanda. Para humanis merasa malu mengusulkan kebijakan yang terkenal dengan cultuur stelsel. Hal ini dilakukan dalam rangka gerakan moral yaitu agar pemerintah Belanda lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat miskin yang selama ini banyak diperas tenaganya dan dikuras kekayaannya. Gubernur hindia Belanda melakukan saran humanis langkah yang ditempuh yaitu melakukan pengkajian kembali kebijakan operasional lembaga gadai dengan membentuk lembaga penelitian yang meneliti  dapat tidak lembaga gadai  diusahakan sendiri pemerintah. Hasil dari penelitian bahwa pegadaian dapat memberi manfaat kepada peminjam dan merupakan sarana pembebasan dari para rentenir.

e.       Pegadaian masa pemerintahan Jepang (1942-1945)

Pemerintahan Jepang banyak melakukan perampasan dan penindasan untuk menguras harta rakyat Indonesia, tidak terkecuali pegadaian lelang terhadap barang jaminan ditiadakan dan barang dijual pada Nippon. Akibatnya rakyat jadi semakin melarat dan secara otomatis pagadaian tidak berfungsi lagi. Jepang menyerah pada sekutu dan para pejuang Indonesia memproklamirkan kemerdekaan berbagai jawatan dan kelembagan diserahkan kepada pemerintah bangsa Indonesia.

f.       Pegadaian masa perjuangan kemerdekaan (1945-1950)

Proklamir kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 belum ada artinya pertempuran masih terjadi dimana-mana, ini mengakibatka kondisi kantor jawatan pusat pegadaian dan juga daerah tidak lancar. Perjanjian linggarjati yang mengakui RI ada dua yaitu Jawa dan Sumatera membuat pegadaian terpecah. Adanya perjanjian Room Royen yang melahirkan Republik Indonesia serikat (RIS) dan pemerintahan dipulihkan kembali Ke Yogyakarta, dan pada tanggal 27 Desember 1949 terjadi penyerahan kedaulatan membuat bersatunya kemabli pegadaian dan diberi nama pegadaian RIS.

g.      Pegadaian masa pembangunan (1950-Sekarang)

Setelah perjuangan melawan penjajah usai Indonesia harus melawan kemiskinan dan ketebelakangan. Penataan yang mencakup seluruh bidang dilakukan tidak terkecuali pegadaian. Pegadaian banyak mengalami perubahan status hukum dan mempunyai karakteristik sendiri. Pegadaian ini juga beberapa kali berubah bentuk badan hukum yaitu:

1.      Jawatan pegadaian(1930-1961)

2.      Perusahaan Negara (PN) Pegadaian (1961-1969)

3.      Perusahaan jawatan (Perjan) pegadaian (1969-1990)

4.      Tahun 1990 mealui PP No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 berubah menjadi perusahaan Umum (PERUM)

B.     Perum pegadaian cabang Wirobrajan

      Perusahaan umum pagadaian Wirobrajan merupakan anak cabang dari perusahaan umum pegadaian pusat wilayah Yogyakarta yang berkantor di Jl. Gadean No.3 Ngupasan Yogyakarta. Sebagai kantor cabang perum pegadaian wilayah Yogyakarta bekerja dibawah pengawasan kantor wilayah Yogyakarta. Pegadaian Wirobrajan didirikan pada tanggal 2 Januari 2002, terletak di Jl. Kapten Tendean No. 48 Wirobrajan Yogyakarta.

      Perusahaan umum pegadaian cabang Wirobrajan mempunyai tenaga kerja sebanyak 7 orang yang masing –masing mempunyai tugas tersendiri. Susunan struktur organisasi  kantor cabang perum pegadaian Wirobrajan terdiri dari 1 orang manajer cabang, 1 orang penaksir barang, 1 orang kasir, 1 orang petugas gudang, dan 1 orang satpam yang menjaga pegadaian. Pegadaian mempunyai dasar hukum yaitu pasal 1150 KUH-Perdata dan Staadblads.

       Ketentuan gadai guna memberikan kredit atau dana kepada masyarakat dengan uang pinjaman (UP) yang diurutkan berdasarkan golongan. Golongan adalah pengelompokan terhadap besarnya jumlah kredit pada pegadaian. Bentuk kredit perusahaan umum pegadaian berdasarkan golongan:

1.      Golongan A Rp.20.000,- sd Rp. 150.000,- masa jatuh tempo 4 bulan

2.      Golongan B Rp. 151.000,- sd Rp. 500.000,- masa jatuh tempo 4 bulan

3.      Golongan C Rp. 505.000,- sd Rp. 20.000.000,- masa jatuh tempo 4 bulan

4.      Golongan D Rp. 20.000.000,- sd Rp. 200.000.000,- masa jatuh tempo 4 bulan

Sedangkan tarif yang digunakan yaitu tarif sewa modal dengan ketentuan sebagai berikut:

1.        Golongan A ,1 hari sampai 15 hari: 1,125 % sampai jatuh tempo 9 %

2.        Golongan B, 1 hari sampai 15 hari: 1,625 % sampai jatuh tempo 13 %

3.        Golongan C 1 hari sampai 15 hari: 1,625 % sampai jatuh tempo 13 %

4.        Golongan D 1 hari sampai 15 hari: 1,625 % sampai jatuh tempo 13 %

      Kredit yang diberikan kepada orang yang memiliki agunan dilakukan dengan prosedur yang sangat sederhana dan hampir semua barang bergerak dapat dijadikan agunan. Barang yang telah ditaksir ditentukan jumlah kredit atau uang yang dapat diambil dan kasir akan memberikan uang serta surat bukti kredit. kebijakan suku bunga yang diharapkan bisa mencapai sasaran kebijakan moneter dan mengurangi menggunakan modal secara berlebihan. Kebijakan realistis dimkasudkan tercapai oleh para nasabah atau kreditur, kebijkan suku bunga juga harus fleksibel cepat disesuaikan, dengan perubahan tingkat suku bunga yang riil dan dilakukan secara selektif yang berdasarkan pada pembiayaan dan jangka waktu pinjaman atau kredit yang diberikan.

Barang yang akan dijadikan agunan terlebih dahulu ditaksir dengan cara sebagai berikut:

1.      Untuk barang gudang (selain emas dan permata)

a.melihat harga pasar setempat (HPS) barang

b melakukan penaksiran

c.Perhitungan pinjaman berdasarkan golongannya

2.      Untuk barang kantong (emas dan permata)

EMAS

a.melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam (STL)

b. melakukan pengujian karatase dan diukur beratnya

c. menaksir dan mencari uang pinjaman berdasarkan golongannya

PERMATA

a.       Melihat standar taksiran permata (STP)

b.   Melakukan pengetesan dengan jarum penguji, mengukur besarnya berlian, dan menentukan kualitas berlian

c.       Menaksir dan member uang pinjaman berdasarkan golongannya

Pembahasan 

1.      Statistik deskriftif

                                          

Tabel 1

Statistik deskriftif

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Predictid Value	8.568E-02	.1630	.1245	2.314E-02
Residual	-3.33E-02	4.492E-02	-1.33E-17	1.893E-02
Std.Predicted Value	-1.675	1.665	.000	1.000
Std.residual	-1.719	2.321	.000	.978

2.      Hasil regresi

Dari hasil analisis diperoleh persamaan regresi:

Y= 0,203 +(-0,0000000002282 X)

Penjelasan dari konstanta dan koefisien adalah sebagai berikut:

 konstanta  sebesar 0,203 artinya bahwa apabila tidak ada suku bunga pinjamna bank maka omset sebesar 0,203

Koefisen sebesar -0,0000000002282, artinya bahwa setiap penambahan suku bunga pinjaman bank akan menurunkan omset pegadaian sebesar -0,00000000002282.

Analisis uji t digunakan untuk mengatahui pengaruh variabel suku bunga terhadap omset pegadaian dengan cara membandingkan probabilitas dengan konstanta yaitu 0,000<0,005 yang artinya dapat disimpulkan hipotesis diterima dan suku bunga berpengaruh terhadap omset pegadaian. Dari hasil olah data R Square sebesar 0,599 yang artiya 59,9 % omset sebagai variabel bebas yang diteliti  dan sisanya sebesar 40,1% ditunjukkan oleh faktor lain.

  

4.        KESIMPULAN DAN SARAN

      Berdasarkan metoda dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa suku bunga pinjaman bank berpengaruh sangat kecil terhadap omset pegadaian karena para nasabah tidak tergantung kepada suku bunga pinjaman bank untuk mengambil kredit pada pegadaian. Untuk peneliti slanjutnya agar dapat menambah variabel lain agar dapat penjelasan yang lebih teliti apa yang mempengaruhi omset pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

Depdikbud,1990. Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Diulio. Eugene.1990. Teori dan soal uang dan bank. Jakarta: Erlangga.

Djarwanto, Ps. 1996. Edisi 4. Statistik Induktif. Yogyakarta: BPFE.

Fabozzi, Frank J. 1999. Pasar & Lembaga Keuangan. Jakarta: salemba empat.

Gutomo.1999. Skripsi: Pengaruh Perubahan Suku Bunga Bank Terhadap Omset Pegadaian Cabang Tugukulon Daerah Istimewa Yogyakarta. UJB. Yogyakarta.

Lowes Dan Pass. 1997. Edisi kedua. Kamus Lengkap Ekonomi. Jakarta : Erlangga.

Shahrul, Afdi Nizar. 2000. Kamus Akuntansi. Jakarta:Citra Harta Prima.

Subagyo.1999. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.Yogyakarta: STIE YKPN.

Susilo, Y. 2000. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Salemba Empat.

Sinungan. 1994. Cetakan Pertama. Strategi Manajemen Bank. Jakarta: PT Rineka Cipta.