Ekonomi & Pembangunan Vol 12 No 1 Januari-Juni 2018

PENGARUH PMDN, PMA DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PDRB

DI PROVINSI BENGKULU

Dedi Lesmana

Fakultas Ekonomi Universitas Ratu Samban Bengkulu Utara

ABSTRACT

Gross Domestic Product of a region can be achieved in many ways one of them managing the resources of potential/existing base in a region. This research to analysis how much contribution Domestic Investment, Foreign Investment And Government Expenditure for Gross Domestic Product in Bengkulu province. This research uses secondary data (time series) from 2000-2014. Estimation result with series data using multiple linear regression showed that Domestic Investment hasn’t significant influenced on GDP in Bengkulu province, with coefficient regression 0,122, with significant level 0,173 > 0,025. Foreign Investment hasn’t influenced on GDP in Bengkulu province, with coefficient regression 0,083, with significant level 0,736 > 0,025. Goverment Expenditure has significant influenced on GDP in Bengkulu province, with coefficient regression 2791,721, with significant level 0,000 < 0,025.

Keywords: GDP, Domestic Investment, Foreign Investment, Government Expenditure

1.        PENDAHULUAN

Setiap negara atau wilayah di berbagai belahan dunia ini pasti melakukan kegiatan pembangunan ekonomi, dimana kegiatan pembangunan tersebut bertujuan untuk mencapai social welfare (kemakmuran bersama) serta menghapuskan kemiskinan, atau paling tidak mengurangi tingkat kemiskinan di negara atau wilayah tersebut. Tidak hanya negara yang relatif sudah maju (negara berkembang) saja yang melakukan kegiatan pembangunan, negara yang belum maju pun juga melakukan kegiatan pembangunan. Dalam suatu negara atau wilayah, pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang sangat penting karena ketika berbicara mengenai pembangunan ekonomi berarti di dalamnya terdapat sebuah proses pembangunan yang melibatkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan beberapa perubahan. Perubahan-perubahan itu antara lain mencakup perubahan struktur ekonomi (dari pertanian ke industri atau jasa) dan perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri (Kuncoro dalam Fajriani, 2011: 1).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi (Wihda, 2013: 1).

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata, amat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu, selain karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, juga karena satuan ukurannya berbeda. Karena itu angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah nilai moneternya yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan. (Rahardja dan Manurung, 2008: 117).

Provinsi bengkulu yang merupakan provinsi yang terdapat di Indonesia merupakan provinsi yang cukup dikenal hingga saat ini. Perkembangan infrastruktur dan pariwisatanya yang cukup bagus membuat provinsi Bengkulu termasuk provinsi yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan pada saat ini. Perkembangan pembangunan infrastruktur dan pariwisata ini pada akhirnya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Suryono, 2010 dalam Afrizal, 2013: 4).

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa PDRB Provinsi Bengkulu setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dimulai dengan nilai PDRB sebesar Rp.4.868.099.000.000 pada tahun 2000 kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai  Rp.10.610.130.780.000 hingga tahun 2014. Adanya peningkatan PDRB ini mengidentifikasikan bahwa Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang cukup maju dan memiliki daya saing yang cukup baik untuk bersaing dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1

Perkembangan PDRB Provinsi Bengkulu Tahun 2000-2014

Tahun	PDRB (Rupiah)
2000	4.868.099.000.000
2001	5.070.101.000.000
2002	5.310.016.000.000
2003	5.595.029.000.000
2004	5.896.255.000.000
2005	6.239.364.000.000
2006	6.610.626.000.000
2007	7.037.404.030.000
2008	7.441.873.080.000
2009	7.857.329.600.000
2010	8.339.746.560.000
2011	8.878.823.980.000
2012	9.464.834.390.000
2013	10.052.308.470.000
2014	10.610.130.780.000

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Menurut Todaro (2008: 124-130) ada tiga faktor atau komponen utama yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, ketiganya adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal (capital accumulation) meliputi semua jenis investasi baru baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta yang ditanamkan dengan bentuk tanah, peralatan fisik, dan modal sumber daya. Akumulasi modal akan terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabungkan (diinvestasikan) kembali dengan tujuan untuk memperbesar output atau pendapatan di kemudian hari.

Pertumbuhan PDRB merupakan fungsi dari investasi yang berarti tergantung dari jumlah modal dan teknologi yang ditanam dan dikembangkan dalam masyarakat. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2012: 367).

Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Ada beberapa hal yang sebenarnya berpengaruh dalam soal investasi ini. Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta dapat berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya (Rustiono, 2008: 4)

Dalam teori pertumbuhan Harrod-Domar, kenaikan kapasitas produksi dan pendapatan nasional suatu negara juga ditentukan oleh kenaikan pengeluaran masyarakat yang dapat berupa investasi. Menurut Ernita dkk (2013: 2) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investasi. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang investasi akan meningkatkan produktivitas suatu negara atau daerah. Investasi adalah pembelian barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa (Mankiw, 2007: 12).

Menurut Sukirno (2012: 437) dalam teori Neo-Klasik pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pengembangan faktor-faktor produksi antara lain tingkat pertumbuhan modal, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan teknologi. Seperti halnya di Provinsi bengkulu, pertumbuhan modal provinsi Bengkulu tercermin antaran lain dari adanya investasi langsung.

Investasi langsung berupa penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) akan mempertinggi tingkat penanaman modal dan selanjutnya mempercepat pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat. Dengan tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat perkembangan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Untuk perkembangan penanaman modal dalam negeri setiap tahunnya mengalami fluktuasi mulai Rp.1.505.480.000.000 pada tahun 2000 hingga mencapai Rp.5.320.788.721.052  pada tahun 2014. Sedangkan Penanaman Modal Asing pada tahun 2000 sebesar Rp. 250.561.336.000 hingga tahun 2014 mencapai Rp. 1.986.685.779.809.

Tabel 1.2

Perkembangan PMDN dan PMA Provinsi Bengkulu Tahun 2000-2014

Tahun	PMDN (Rupiah)	PMA (Rupiah)
2000	1.505.480.000.000	250.561.336.000
2001	1.225.433.570.100	290.406.200.000
2002	1.280.683.570.000	292.259.200.000
2003	2.879.440.680.000	404.908.900.000
2004	4.593.056.680.000	1.245.437.965.460
2005	5.764.811.668.000	1.909.557.897.880
2006	1.074.135.955.430	1.998.875.698.889
2007	1.652.664.239.864	2.078.885.254.302
2008	1.327.729.970.800	2.158.207.709.155
2009	1.376.914.722.423	1.177.806.440.931
2010	3.657.132.623.587	1.360.408.729.878
2011	4.145.076.208.734	1.488.577.307.085
2012	4.403.688.021.814	1.610.068.774.363
2013	5.649.775.134.004	1.814.728.492.353
2014	5.320.788.721.052	1.986.685.779.809

      Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah mengubah konsep dan kewenangan daerah yang ada selama ini. Undang-undang ini memiliki makna substansial dalam pemberian kewenangan daerah yang semula ditujukan atas dasar porsi kebijakan pusat yang menonjol dalam pembagian kewenangan pusat-daerah selanjutnya diarahkan menjadi kemandirian daerah dalam mengelola kawasannya termasuk kebijakan-kebijakan pembiayaan. Konsekuensi logis dari hal tersebut berdampak terhadap kemajuan perekonomian daerah yang pada akhirnya terciptanya peningkatan pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu sudah menjadi tuntutan daerah untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Pertumbuhan PDRB sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono dalam Rustiono, 2008: 6).

Secara umum gambaran pengeluaran pemerintah seperti pengeluaran publik, yaitu infrastruktur fisik atau human capital, dapat mempertinggi pertumbuhan tetapi keuangan khususnya pengeluaran dapat memperlambat pertumbuhan (because of disincentif effect). Aktivitas pemerintah baik langsung maupun tidak langsung akan menaikkan total output sehingga mengalami interaksi dengan private sector (Sodik, 2007: 27).

Untuk mengetahui perkembangan belanja pemerintah atau yang disebut juga dengan pengeluaran pemerintah dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3

Perkembangan Belanja Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2000-2014

Tahun	Belanja Pemerintah (Ribu rupiah)
2000	126.358.000
2001	175.756.000
2002	193.109.000
2003	308.658.000
2004	339.862.000
2005	373.510.532
2006	504.874.261
2007	673.760.149
2008	1.249.666.188
2009	932.490.304
2010	971.198.561
2011	1.009.215.053
2012	1.518.452.805
2013	1.727.006.358
2014	1.934.721.598

     Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan belanja pemerintah selama tahun 2000 hingga 2014 terus mengalami peningkatan dimulai dari belanja pemerintah sebesar Rp.126.358.000 ribu pada tahun 2000 hingga mencapai Rp.1.934.721.598 ribu pada tahun 2014.

2.        METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kuantitatif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk pencandraan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata, 2005: 76). Sedangkan menurut Kuncoro (2009: 12), penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian  yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda.

3.        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi atas ketergantungan suatu variabel yaitu variabel yang tergantung pada variabel yang lain yang di sebut dengan variabel bebas. Model analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh PMDN, PMA dan belanja pemerintah terhadap PDRB di provinsi Bengkulu.

Tabel 3.1

Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig
			Coefficients
	B	Std Error	Beta
(Constant)	4.56212	3.08411		14.793	.000
PMDN	.122	.083	.118	1.458	.173
PMA	.083	.239	.031	.346	.736
Belanja Pemerintah	2791.721	305.737	.888	9.131	.000
R	: 0,773		F hitung	: 65,163
R2	: 0,747		F tabel	: 3,49
T tabel	: 2,200		Sig F	: 0,000

          Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda diatas maka didapat persamaan sebagai berikut:

Y =   4,56212 + 0.122X1 + 0,083X2 +  

         2791,721X3

Persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.        Konstanta sebesar 4,56212 menunjukkan nilai tetap, artinya tanpa adanya PMDN, PMA dan belanja pemerintah, maka nilai PDRB tetap sebesar 4,56212 

2.        Variabel  X₁ memiliki koefisien regresi sebesar  0,122,  artinya apabila nilai PMDN meningkat sebesar 1%  maka nilai PDRB akan meningkat sebesar 0,122%.

3.        Variabel  X₂ memiliki koefisien regresi sebesar  0,083,  artinya apabila tingkat PMA meningkat sebesar 1%  maka nilai PDRB akan meningkat sebesar 0,083%.

4.        Variabel  X₃ memiliki koefisien regresi sebesar  2791,721, artinya apabila belanja pemerintah meningkat sebesar 1%  maka nilai PDRB akan meningkat sebesar  2791,721%.

1.         Analisis Korelasi (R) dan Analisis Determinasi (R²)

Berdasarkan tabel 3.1 diatas diketahui bahwa nilai R sebesar 0,773 atau 77,3%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa hubungan antara variabel independen (PMDN, PMA dan belanja pemerintah) terhadap variabel dependen (PDRB) sebesar 0,773 atau 77,3%. Hubungan tersebut dapat dikatakan kuat karena mendekati 100%.

Sedangkan nilai R² sebesar 0,747 atau 74,7%. Angka tersebut mengidentifikasikan bahwa variebel independen (PMDN, PMA dan belanja pemerintah) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (PDRB) sebesar 0,747 atau 74,7% sedangkan sisanya 0,253 atau 25,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2.        Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen (PMDN, PMA dan belanja pemerintah) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (PDRB). Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, dan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Artinya variabel PMDN, PMA dan belanja pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel PDRB.

Berdasarkan tabel 3.1, diperoleh nilai F hitung sebesar 65,163 lebih besar dari F tabel  sebesar 3,49 (65,163 > 3,49) dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 (sig = 0,000 < 0,05). Sehingga H₀ ditolak dan H₁ diterima. Artinya semua variabel independen yaitu PMDN, PMA dan belanja pemerintah secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB.

3.        Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t).

Pengujian hipotesis secara individu (uji-t) digunakan untuk menguji apakah  variabel independent (PMDN, PMA dan belanja pemerintah) berpengaruh terhadap variabel dependen (PDRB). Untuk menguji masing-masing variabel digunakan uji-t dengan tingkat kepercayaan 0,025%.

a.        Uji Hipotesis Untuk Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Variabel PMDN (X1) diperoleh t hitung = 1,458 dan t tabel = 2,200, dengan nilai sig 0,173 > 0,025 dengan nilai df = 11,  maka t hitung lebih kecil dari  t tabel sehingga H₀ diterima dan H₁ ditolak. Artinya bahwa PMDN tidak berpengaruh terhadap PDRB. Hasil perhitungan regresi tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan bahwa PMDN berpengaruh terhadap PDRB.

Gambar 3.a

Kurva Uji t Untuk Variabel PMDN

                               

b.        Uji Hipotesis Untuk Variabel Penanaman Modal Asings (PMA)

Variabel PMA (X2) diperoleh t hitung = 0,346 dan t tabel = 2,200, dengan nilai sig 0,736 > 0,025 dengan nilai df = 11,  maka t hitung lebih kecil dari  t tabel sehingga H₀ diterima dan H₁ ditolak. Artinya bahwa PMA tidak berpengaruh terhadap PDRB. Hasil perhitungan regresi tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan bahwa PMA berpengaruh terhadap PDRB.

Gambar 3.b

Kurva Uji t Untuk Variabel PMA

                              

c.         Uji Hipotesis Untuk Variabel Belanja Pemerintah

Berdasarkan tabel 3.1 diatas untuk variabel Belanja Pemerintah (X3) diperoleh t hitung = 9,131 dan t tabel = 2,200, dengan nilai sig 0,000 < 0,025 dengan nilai df = 11,  maka t hitung lebih besar dari  t tabel sehingga H₁ diterima dan H₀ ditolak. Artinya bahwa belanja pemerintah berpengaruh terhadap PDRB. Hasil perhitungan regresi tersebut sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan bahwa belanja pemerintah berpengaruh terhadap PDRB.

Gambar 3.c

Kurva Uji t Untuk Variabel Belanja Pemerintah

                             

1.        Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap PDRB di Provinsi Bengkulu

Penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor yang ikut berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Penanaman modal dalam negeri yang dilakukan oleh para investor domestik dalam suatu negara atau daerah akan memberikan kontribusi yang cukup membantu pertumbuhan ekonomi. Dengan dilakukannya penanaman modal untuk proyek-proyek pembangunan di suatu daerah yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan ataupun sarana dan prasarana lainnya maka akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian di daerah tersebut, sehingga pada gilirannya akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Penanaman modal yang dilakukan oleh para investor biasanya dalam bentuk modal atau disebut juga dengan finansial. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam banyak teori bahwa modal atau dalam bahasa Inggrisnya disebut capital sangat dibutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan laju pembangunan ekonomi. Terlebih lagi di negara yang berkembang seperti Indonesia, dimana jumlah modal untuk pembangunan sangat minim sekali, sedangkan pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan sarana dan prasarana lainnya harus tetap dilaksanakan. Maka dengan adanya permasalahan tersebut, investasi atau penanaman modal sangat dibutuhkan agar pembangunan dibidang ekonomi maupun sosial dapat direalisasikan.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda diatas, diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel PMDN sebesar 0,122 artinya  apabila PMDN   naik sebesar 1%  maka PDRB  akan meningkat sebesar 0,122%. Sedangkan uji statistik menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,458 dengan tingkat signifikan  α = 0,173 > 0,025 artinya bahwa PMDN tidak berpengaruh terhadap PDRB.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi (PDRB), sebab investasi dapat meningkatkan stok modal, yang memungkinkan peningkatan output. Sumber dana domestik untuk keperluan investasi berasal dari bagian produksi (Rahadja dan Manurung, 2008: 143).

Tidak berpengaruhnya PMDN terhadap PDRB di provinsi Bengkulu disebabkan karena kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh provinsi Bengkulu belum mampu untuk memanfaatkan sumber daya modal yang ada, sehingga sumber daya modal belum mampu untuk membantu meningkatkan produk domestik regional bruto di provinsi Bengkulu.

2.    Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap PDRB di Provinsi Bengkulu

Penanaman modal asing (PMA) merupakan salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah. Penanaman modal asing sangat dibutuhkan oleh suatu negara atau daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Pesatnya arus modal asing saat ini sudah bukan menjadi hal yang tabu bagi suatu negara atau daerah. Investasi sebagai indikator dari tumbuh kembangnya ekonomi di suatu wilayah atau daerah. Investasi merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi.

Investasi yang salah satunya adalah penanaman modal asing (PMA)  merupakan langkah awal dari kegiatan produksi di suatu wilayah. Pada dasarnya penanaman modal asing memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Setiap daerah selalau berusaha untuk melakukan berbagai cara agar para investor asing bergairah untuk melakukan penanaman modal. Penanaman modal asing berfungsi sebagai penunjang dalam penciptaan lapangan pekerjaan yang mana penciptaan lapangan pekerjaan akan memberikan peluang bagi para angkatan karja yang akan menjadi tenaga kerja di sektor ekonomi. Adanya interaksi antara penanaman modal asing dan tenaga kerja akan mendorong sektor ekonomi untuk memproduksi output dalam jumlah yang lebih besar, dimana dengan meningkatnya jumlah output maka akan meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi melalui PDRB, peningkatan PDRB sektor akan mendorong peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang letaknya di bagian selatan pulau Sumatera. Posisi provinsi Bengkulu yang strategis menjadi tujuan utama para investor asing untuk berinvestasi. Potensi dan peluang investasi yang ditawarkan di provinsi Bengkulu meliputi bidang infrastruktur, industri, pertambangan, pariwisata, pertanian serta properti.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda diatas, diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel PMA sebesar 0,083 artinya  apabila PMA   naik sebesar 1%  maka PDRB  akan meningkat sebesar 0,083%. Sedangkan uji statistik menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,346 dengan tingkat signifikan  α = 0,736 > 0,025 artinya bahwa PMA tidak berpengaruh terhadap PDRB. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sukirno yang menyatakan bahwa dalam teori Harrod-Domar pertumbuhan ekonomi akan berlaku apabila pengeluaran agregat melalui kenaikan investasi bertambah secara terus menerus pada tingkat pertumbuhan yang ditentukan, yaitu sebesar (I + ∆I).

Sama halnya dengan PMDN, tidak berpengaruhnya PMA terhadap PDRB juga dikarenakan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada di provinsi Bengkulu. Sumber daya manusia di provinsi Bengkulu masih sangat rendah sehingga belum mampu untuk mengolah sumber modal yang masuk dari luar negeri di provinsi Bengkulu.

3.    Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap PDRB di Provinsi Bengkulu

Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah merupakan bentuk dari akumulasi modal pemerintah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peranan strategis dari investasi pemerintah ini sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah yang diukur dari pengeluaran rutin dan pembangunan mempunyai peranan dan fungsi cukup besar mendukung sasaran pembangunan dalam menunjang kegiatan pemerintah serta peningkatan jangkauan dan misi pelayanan yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda diatas, diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel belanja pemerintah sebesar 2791,721 artinya apabila belanja pemerintah   naik sebesar 1%  maka PDRB  akan meningkat sebesar 2791,721 %. Sedangkan uji statistik menunjukkan nilai t hitung sebesar 9,131 dengan tingkat signifikan  α = 0,000 < 0,025 artinya bahwa belanja pemerintah  berpengaruh terhadap PDRB.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan bahwa belanja pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikan aktivitas ekonomi kemudian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selain itu, belanja modal pemerintah dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja sehingga akan memperbesar penyerapan tenaga kerja, yang berarti pengangguran akan menurun, lebih banyak orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan, yang pada akhirnya akan menuju pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

4.        KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.  Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Belanja Pemerintah secara simultan berpengaruh  terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Bengkulu.

2.   Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara parsial tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di provinsi Bengkulu dengan nilai tingkat signifikan sebesar 0,173. Namun dilihat dari nilai koefisiennya PMDN memiliki nilai koefisien sebesar  0,122,  artinya apabila nilai PMDN meningkat sebesar 1%  maka nilai PDRB akan meningkat sebesar 0,122%.

3.   Penanaman Modal Asing (PMA) secara parsial tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di provinsi Bengkulu dengan tingkat signifikan sebesar 0,736. Namun jika dilihat dari nilai koefisiennya, PMA memiliki nilai koefisien sebesar  0,122,  artinya apabila nilai PMA meningkat sebesar 1%  maka nilai PDRB akan meningkat sebesar 0,122%.

4.        Belanja pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di provinsi Bengkulu dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Kemudian dilihat dari nilai koefisiennya, belanja pemerintah memiliki nilai koefisien sebesar 2791,721, artinya apabila belanja pemerintah meningkat sebesar 1%  maka nilai PDRB akan meningkat sebesar  2791,721%.

DAFTAR PUSTAKA

Mankiw, N. Gregory. 2006. Macroeconomics, Edisi ke-6, Worth Publisher, New York.

Nazir, M. 2003. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Nopirin. 2000. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro. BPFE. Yogyakarta.

Riduwan. 2008. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. ALFABETA. Bandung.

Rosyidi, Suherman. 2009. Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro). PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial. PT. Remaja Rosdakarya.  Jakarta.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung. 

Sukadjo. 2002. Teori Ekonomi Mikro. BPFE. Yogyakarta.

Suryabrata, Sumadi. 2005 Metodologi Penelitian. PT Raja Grafindo Persada.  Jakarta.

Trenggonowati. 2009. Teori Ekonomi Mikro. BPFE. Yogyakarta.

Wirartha, Made. 2006. Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi. ANDI. Yogyakarta.

Zakaria, Junaiddin. 2009. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Gaung Persada Press. Jakarta.