Ekonomi & Pembangunan Vol 12 no 1 Januari-Juni 2018
HUBUNGAN
KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN
FISKUS DAN
SANKSI PAJAK DENGAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KECAMATAN
KAMPUNG
MELAYU KOTA BENGKULU
Karona
Cahya Susena
Nenden
Restu Hidayah
Suhendar
karona_cs@yahoo.co.uk
Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu
ABSTRACT
Generally paying taxes is a
sacrifice that citizens make voluntarily for state financing in accordance with
the tax laws. But in reality there are still many people who do not pay taxes,
this is because the lack of awareness to pay taxes and sanctions are still
light by the government. In order for tax compliance to be carried out
properly, the taxpayers must get good tax service and be given severe sanctions
for those who violate. The problem studied is the relationship of taxpayer
awareness, tax service and tax sanctions with the compliance of individual
taxpayers in Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. The method of analysis
used is Spearman Rank Correlation analysis. From the result of research there
is a strong correlation between taxpayer awareness (X) to personal taxpayer
compliance (Y) with correlation value equal to 0,646. For the correlation of
the tax service (X2) to the individual taxpayer compliance (Y) there is a
correlation value of 0.707 with strong scoring criteria. While the test results
of tax sanction relationship (X3) on taxpayer compliance person (Y) there is a
strong correlation, with correlation value of 0.815. The result of hypothesis
testing of taxpayer awareness relationship to taxpayer compliance is known tcount>ttable
(5,483> 1,681). The result of hypothesis test of relation of tax service to
obedience of individual taxpayer in Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
known tcount>ttable (6,480> 1,681). Means taxpayer and taxpayer
compliance have a positive and significant relationship. The result of
hypothesis testing of tax sanction relation to taxpayer compliance is known
tcount>ttable (9,112> 1,681). So between taxpayer sanctions have a
positive and significant relationship to the compliance of individual
taxpayers.
Keywords:
Taxpayer Awareness, Fiscal Services, Taxpayer
Compliance
1.
PENDAHULUAN
Kata
pajak seringkali didengar dan diucapkan, entah pada saat berbelanja, makan
direstoran, atau saat parkir diterminal. Kita selalu dikenakan pajak saat kita
melakukan pembayaran terhadap produk yang kita beli dan gunakan disana. Bahkan
tanpa disadari, secara tidak langsung bayi yang masih ada di dalam kandungan
ibunya pun sudah dikenai pajak. Hakikatnya pembayaran pajak merupakan wujud
dari rasa pengabdian, kewajiban dan partisipasi rakyat, yang dalam hal ini
sebagai wajib pajak untuk membiayai pengeluaran Negara dan pembangunan sarana
dan prasarana negara/ nasional.
Pada
realisasi penerimaan pajak per 30 November Tahun 2015, pertumbuhan tertinggi
dicatatkan oleh PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi diyakni 40,53%, atau sebesar Rp
5,745 triliun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp
4,088 triliun. Pertumbuhan ini lebih baik daripada bulan sebelumnya Oktober
2015 yang hanya mencatat pertumbuhan sebesar 33,83% dibanding dengan periode
yang sama ditahun 2014. Dengan kinerja tersebut, penerimaan dari PPh Pasal
25/29 Orang Pribadi sudah mencapai 110,17% dari target yang ditetapkan di tahun
2015. Pada tahun 2015, pemerintah melalui Institusi Kementrian Keuangan
menetapkan Rp. 2.039,5 triliun untuk membiayai penyelenggaraan Negara mulai
dari pembayaran bunga utang, belanja lainnya, transfer kedaerah, dana desa,
belanja kementrian Negara/lembaga serta subsidi. Pemerintah masih tetap masih
mengandalkan penerimaan pajak dalam sumber penerimaan negara. Pada tahun 2015
pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.294,2 triliun dari total
penerimaan negara. Untuk merealisasikan angka tersebut, tentu saja pemerintah
menginginkan adanya peningkatkan persentase kepatuhan wajib pajak.
Pajak
orang pribadi adalah setiap orang yang memiliki penghasilan diatas pendapatan
tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan
mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam
undang-undang. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan
negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Karena
membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan
sukarela, tentunya ini menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang luar
biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakannya.
Rendahnya
kesadaran wajib pajak akan pajak dan ditambah lagi dengan pelayanan yang kurang
baik dari fiskus akan mempengaruhi tindakan untuk melakukan penghindaran pajak
baik secara legal (Tax Avoidance)
yang tidak melanggar undang-undang maupun illegal (Tax Evation) yang melanggar undang-undang. Salah satu contoh
kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah bisa dilihat dari wajib
pajak tidak mau mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
Pelayanan
adalah cara melayani dan mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang
dibutuhkan seseorang. Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan
fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau
menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu,
fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Oleh
karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan
tegas setiap saat wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang
tanggung jawab membayar pajak.
Dari
sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika
kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa
terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.
Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan
kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata
lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Itulah sebabnya,
penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui
konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.
Jenis-jenis
sanksi perpajakan dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak:
sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut
adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau
kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya
berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai
bunga, denda atau kenaikan).
Dalam
hal ini potensi wajib pajak yang ada di wilayah Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu masih cukup besar dikarenakan wilayah ini merupakan salah satu kawasan
yang sangat potensial di Kota Bengkulu. Di wilayah ini terdapat pelabuhan Pulau
Baai Bengkulu yang menjadi pintu masuk utama perdagangan ekspor dan impor hasil
pertambangan, perkebunan, perikanan dan hasil olahan lainnya yang ada di
Provinsi Bengkulu. Di wilayah ini juga banyak terdapat perusahaan swasta dan
BUMN yang bergerak dibidang perdagangan, perkebunan, pertambangan, perhubungan,
dan sektor wiraswasta mulai dari skala kecil, menengah, sampai skala besar.
Seharusnya KPP Pratama Bengkulu mendapatkan sumber pemasukan yang cukup besar
dengan terus menggali sumber penerimaan dari pajak dengan cara mengoptimalkan
jumlah wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ini. Kepatuhan dan kesadaran dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang ada di wilayah ini
harus selalu ditingkatkan lagi dan lagi, agar penerimaan pajak dapat diserap
secara optimal dan tidak adanya upaya penghindaran pajak yang dapat merugikan
negara.
Berbagai
cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib
pajak yang masih rendah. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan fiskus
(pegawai pajak) dan sanksi pajak. Peningkatan pelayanan dan sanksi pajak
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kepuasan wajib pajak sebagai
pelanggan, sehingga meningkatkan kepatuhan dan kewajiban dalam bidang
perpajakan. Upaya peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan
kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan dalam
infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan
sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak orang pribadi lebih rentan
dalam melakukan pelanggaran pajak. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan
pembukaan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukaan atau pencatatan
yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli
dalam akuntansi.
LANDASAN TEORI
Pajak
Pada hakekatnya
pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang
masalah pajak kini, namun substansi dan tujuan dari pajak itu sama. Prof. Dr.
Soemitro Rochmat, S.H. Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum. Sedangkan K Judisseno Rimsky, Pajak merupakan suatu
kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan
anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan Negara berupa pembangunan
nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk
tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.
Pajak memiliki peran
yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya.
Secara umum, pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi
mengatur.
1.
Fungsi Anggaran (Budgetair); disebut juga sebagai fungsi utama pajak, atau fungsi
fisikal (fisical function), yaitu
fungsi dimana pajak yang digunakan sebagai alat untuk memasukkan dan secara
optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
Disebut fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali
muncul. Pajak digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada
konterprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan.
Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk
membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.
2.
Fungsi Mengatur (Regulerend); disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan
alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain
dari pajak sebagai fungsi Budgetair.
Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak
dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur
dan bila mana mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.
Fungsi Regurelend juga disebut
sebagai fungsi tambahan, karena fungsi Regurelend
ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi Budgetair.
3.
Fungsi Distribusi; pada dasarnya pajak
yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, pemanfaatannya tidak hanya
dinikmati oleh masyarakat tersebut atau di wilayah sekitarnya, atau oleh
kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi distribusi
itu sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan sektor dan wilayah. Fungsi
distribusi berdasarkan sektor dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan
tugas pokoknya. Sedangkan fungsi distribusi berdasarkan wilayah, dilakukan
melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.
4.
Fungsi Demokrasi; sesuai dengan
pengertian dan ciri khasnya, pajak merupakan salah satu wujud pelaksanaan
demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal dari masyarakat, yaitu dibayar
masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat
oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen (DPR) dalam bentuk undang-undang perpajakan.
Di negara kita, hal ini diamanatkan UUD 1945 dan amandemennya, yakni pada pasal
23 ayat (2). Disitu disebutkan bahwa pajak untuk keperluan negara disusun
berdasarkan undang-undang. Pada akhirnya, pajak yang dipungut tersebut
digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa
publik yang dibutuhkan masyarakat.”
Menurut
pasal 1 angka 1 UU KUP, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang
meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Wajib
pajak orang pribadi yang di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat
menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena
Pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang-barang atau jasa, guna
perhitungan jumlah pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi wajib pajak yang karena
kemampuannya kurang memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban
mengadakan pembukuan, dalam arti bahwa sepanjang kemampuan untuk mengadakan
pembukuan belum dimiliki, wajib pajak dibenarkan untuk hanya membuat
catatan-catatan yang merupakan pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok
yang dapat dipakai untuk melakukan perhitungan pajak yang terhutang bagi wajib
pajak yang bersangkutan.
1.
Subyek Pajak
Siapa
yang dimaksud dengan subyek pajak? Pasal 2 ayat (1) UU PPh menyebutkan bahwa
subyek pajak adalah: (1a) orang pribadi, (2b) warisan yang belum terbagi
sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, (2) badan, dan (3) bentuk usaha
tetap. Adapun uraian tentang subyek pajak tersebut sebagai berikut.
a. Orang
Pribadi
Oleh sebab itu UU perpajakan, sejak tahun 1983-2008,
mengandaikan pengertian orang pribadi begitu saja tanpa memberi batasan yang
jelas, pengertian yang digunakan disini mengacu pada ketentuan hukum lainnya sebagai
sumber hukum formal di Indonesia. Sebagai subyek pajak, orang pribadi dapat
bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Dalam hal
waris, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subyek pajak
pengganti, yaitu menggantikan ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi
sebagai subyek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas
penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
Wajib pajak
orang pribadi merupakan orang yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan kewajiban untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya, dimana kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membayar pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan perpajakan.
b. Badan
Badan merupakan
sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun tidak. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan
subyek pajak, tanpa memperhatikan nama dan bentuknya. Dengan begitu, setiap unit
tertentu dari badan pemerintah misalnya lembaga, badan dan sebagainya yang
dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjelaskan usaha
atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subyek pajak.
c. Bentuk
Usaha Tetap
Bentuk usaha
tetap (BUT) merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 hari dalam jangka waktu12 bulan dan badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan di Indonesia.
Bagaimanapun juga, menuju wajib pajak yang patuh
adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan kepatuhan ini hanya akan
terwujud jika setiap orang memiliki kesadaran yang baik. Kesadaran merupakan
unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak
atau bersikap terhadap realitas. Menurut Nasution (2003:113) Kesadaran wajib
pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan ingin melaksanakan
kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya
tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lain halnya
dengan Nurmantu (2006:247) menyatakan bahwa, kesadaran wajib pajak menyatakan
penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara
oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk
membayar pajak.
Kesadaran untuk memenuhi ketentuan (hukum pajak)
yang berlaku tentu berkaitan danga faktor-faktor apakah ketentuan hukum
tersebut telah diketahui, diakui, dan dihargai. Bila seseorang hanya
mengetahui, berarti kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang mengetahui
demikian seterusnya. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, wajib
pajak harus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati
ketentuan perpajakan yang berlaku.
Mewujudkan wajib pajak yang sadar dan peduli pajak
tidak bisa berlandaskan adagium hukum, semua orang dianggap tahu atas
undang-undang yang telah dikeluarkan pemerintah. Pikiran idealisme tidak
efektif, karena tidak memperhitungkan kondisi lainnya, seperti kondisi
sosiologis agar ia menaati ketentuan yang berlaku. Upaya sosialisasi peraturan
menjadi salah satu faktor keberhasilan mewujudkan wajib pajak yang sadar dan
peduli pajak.
Nasution (2003:119) dalam mewujudkan wajib pajak
yang sadar dan peduli pajak, telah dijalankan berbagai macam cara seperti:
a. Pelayanan Prima; memberikan pelayanan yang prima
kepada wajib pajak telah menjadi program khusus Direktorat Jendral Pajak
seperti penunjukkan Account
Representative (AR) untuk melayani wajib pajak secara khusus, dengan
pencepatan pemberian restitusi wajib pajak patuh, pembayaran pajak secara
online (online payment), pembayaran
wajib pajak serta pelaporannya melalui e-regisration,
segala informasi peraturan terbaru bisa diketahui wajib pajak melalui website: www.pajak.go.id,
dll.
b. Penyuluhan Pajak; pada dasarnya setiap petugas
pajak (fiskus) adalah penyuluh pajak. Sebagai konsekuensi logis self assessment system yang dianut, maka
wajib pajak mempunyai hak mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
c. Pemeriksaan Pajak; kegiatan pemeriksaan dalam
rangka menguji kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Harapan meningkatkan
efektifitas law-enforcement telah
diwujudkan melalui kualitas pemeriksaan, profesionalisme tenaga pemeriksa,
metode dan prosedur pemeriksaan dengan sistem informasi manajemen pemeriksaan
pajak melalui otomatis komputer. Sistem pemeriksaan yang terus disempurnakan
ini diharapkan akan menghilangkan tumpang tindih pemeriksaan, sehingga kepastian
hukum utang pajak segera dapat diketahui oleh wajib pajak.
d. Penagihan; upaya membangun wajib pajak yang sadar
dan peduli pajak dilakukan melalui tindakan menagih utang pajak yang belum
dilunasi wajib pajak.
Kesadaran perpajakan
masyarakat yang rendah sering kali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi
pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran perpajakan sering kali menjadi
kendala masalah dalam pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak
atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat
kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang
tentang arti, fungsi dan peran pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib
pajak maka semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pelayanan
Fiskus
Memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat telah menjadi program khusus Direktorat Jendral Pajak.
Ini sesuai dengan visi yang telah dicanangkan untuk menjadi model pelayanan
masyarakat yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Penunjukan Account Representative (AR) untuk
melayani wajib pajaksecara khusus, merupakan upaya khusus agar wajib pajak
benar-benar memahami seluk-beluk perpajakan (Nasution, 2003:131).
Asubonteng, Mc.Clearl
dan Swan (1996) dalam Aryobimo (2012:130) menekankan bahwa: Kualitas pelayanan
itu penting bagi penyedia jasa karena sebagai evaluasi kualitas pelayanan yang
diberikan dan tingkat kepuasan pelanggan.
Oliver (1980) dalam
Aryobimo (2012:130) mengungkapkan bahwa: Pelanggan akan menilai kualitas
pelayanan yang mereka dapatkan rendah jika kinerja tidak sesuai dengan yang
mereka harapkan dan kualitas pelayanan akan meningkat jika kinerjanya sesuai
dengan yang mereka inginkan.
Dikaitkan dengan
pelayanan perpajakan maka dapat didefinisikan sebagai pelayanan dalam bentuk
jasa dibidang perpajakan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui satuan kerja
yang ada dibawahnya dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang telah
ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan terbesar penerimaan negara. Salah satu
aspek yang menjadi peran penting bagi fiskus yang dalam hal ini Direktorat
Jendral Pajak adalah aspek pelayanan terhadap wajib pajak.
Brady dan Cronin dalam
Aryobimo (2012:131) menyatakan bahwa: Pelayanan fiskus merupakan penilaian atau
prilaku dari wajib pajak yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh
fiskus di dalam kantor pajak kepada wajib pajak.
M.Zain (2008:35)
menyatakan bahwa: Para petugas di instansi pajak, hendaknya dilatih untuk
memahami bahwa wajib pajak bukanlah merupakan lawan tetapi lebih merupakan
anggota masyarakat yang perlu ditolong dalam rangka memenuhi kewajiban
perpajakannya atau dengan perkataan lain, rasa hormat-menghormati, dan respek
hendaknya muncul dari kedua belah pihak.
Kegiatan yang dilakukan
petugas pajak atau fiskus dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat
waktu, termasuk penyuluhan secara berkelanjutan (continue) melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP dijalan,
patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus kepada masyarakat
agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan
tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.
1.
Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan.
2.
Menertibkan Surat Tagihan Pajak.
3.
Melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
4.
Melakukan penyidikan.
5.
Menerbitkan Surat Paksa dan melaksanakan
penyitaan.
Terdapat kewajiban
fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan diantaranya:
1.
Kewajiban untuk melakukan penyuluhan
kepada wajib pajak.
2.
Menerbitkan surat ketetapan pajak.
3.
Merahasiakan data wajib pajak.
Sanksi
Pajak
Terdapat undang-undang
yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi adalah suatu
tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi
diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar dan dapat
dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.
Menurut Mardiasmo (2009:103)
adalah sebagai berikut: Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti,
ditaati dan dapat dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan
alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
Penerapan sanksi pajak
disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah
lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya
sanksi, mudah-mudahan wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari
kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya dimasa yang akan datang juga bisa lebih baik lagi.
Dengan diberikannya
sanksi terhadap wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika wajib pajak akan
melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal
pemenuhan kewajiban perpajakannya dari pada wajib pajak harus mendapat sanksi
pajak yang diberikan. Hal serupa ini juga dikemukakan oleh M.Zain (2008:47)
yaitu:
“Sesungguhnya tidak
diperlukan tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman
(sanksi dan pidana) saja wajib pajak juga sudah akan mematuhi kewajiban
perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh
untung mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah
berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan
kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”.
Mardiasmo (2009:104)
undang-undang perpajakan dikenal ada dua macam sanksi pajak yaitu, sanksi
pidana dan administrasi. Sanksi pidana merupakan sanksi siksaan atau
penderitaan, suatu alat pencegah atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar
norma perpajakan dipatuhi. Sedangkan sanksi administrasi merupakan pembayaran
kerugian kepada Negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.
Mardiasmo (2009:104)
menjelaskan bahwa menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam
sanksi pidana yaitu:
1. Denda
pidana merupakan sanksi yang dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat
pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
2. Pidana
kurungan merupakan sanksi yang hanya dikenakan kepada tindak pidana yang
bersifat pelanggaran.
3. Pidana
penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan
kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.
Menurut ketentuan dalam
undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu:
1. Denda
merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang
berkaitan dengan kewajiban pelapor.
2. Bunga
merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang
berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
3. Kenaikan
merupakan sanksi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap
pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.
Kepatuhan
Wajib Pajak
Kondisi perpajakan yang
menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya
membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu, kepatuhan dalam pemenuhan
keewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar
pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak,
bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam self assessment system, dengan tujuan
pada penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan memenuhi perpajakan secara
sukarela merupakan tulang punggung selfassessment
system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban
perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan
pajaknya tersebut.
Dalam perpajakan kita
dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk,
dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh
adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan
(Devano dan Rahayu, 2006:110).
Predikat wajib pajak
patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang
berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara
kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan kepada kas
negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria
sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara,
jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak
dapat diberi predikat wajib pajak patuh.
Kepatuhan wajib pajak
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
1. Kondisi
sistem administrasi perpajakan suatu negara.
2. Pelayanan
pada wajib pajak.
3. Penegakan
hukum perpajakan.
4. Pemeriksaan
pajak.
5. Tarif
pajak.
Administrasi perpajakan
di Indonesia masih diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih
termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan alat untuk mencapai
suatu sistem telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh.
Administrasi baik karena instansi pajak, daya aparat pajak, dan prosedur
perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan
bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan wajib pajak.
Dampaknya akan tampak
pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak, wajib pajak akan patuh (karena
tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal
dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut
terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan
terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak juga akan
mempengaruhi motivasi wajib pajak yang berkompeten dan memiliki integrasi yang
tinggi, melakukan tindakan Tax Evasion.
Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk
membayar pajak dan dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang
dibayarpun tidak banyak.
Ada dua macam kepatuhan, yaitu:
1. Kepatuhan
Formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan
Material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya
memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa
undang-undang perpajakan.
Misalnya ketentuan
batas waktu Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPP PPh) Tahunan tanggal 31
Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak
Penghasilan (SPP PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib
pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi semua
ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif
memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang
perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak
yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur,
lengkap dan benar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai ketentuan dan
menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelu batas waktu terakhir.
2.
METODE
PENELITIAN
Penelitian
ini adalah jenis penelitian survei korelasi yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan satu variabel tertentu dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2011:5). Sesuai dengan tujuan penelitian ini
yaitu untuk mengetahui hubungan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan
sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, data penelitian
diperoleh melalui penyebaran kuisioner pada 44 orang wajib pajak orang pribadi
di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
a. Analisis
Korelasi Rank Spearman
Korelasi Rank
Spearmana adalah sebagai alat uji statistik yang digunakan untuk menguji
hipotesis assosiatif dua variabel bila datanya berskala ordinal (ranking).
Untuk itu sebelum dilakukan pengelolahan data, data kuantitatif yang akan
dianalisis perlu disusun dalam bentuk formulasi atau rumus dari korelasi Rank Spearman yaitu:
Keterangan:
Pada
tingkat keyakinan 95% dilakukan uji hipotesis korelasi Rank Spearman
Tabel 1. Interpretasi
Koefisien Korelasi
Intervasi Koefisien Korelasi
|
Tingkat Hubungan
|
0,000 – 0,199
0,200 – 0,399
0,400 – 0,599
0,600 – 0,799
0,800 – 1,000
|
Sangat Lemah
Lemah
Cukup/Sedang
Kuat
Sangat Kuat
|
Sumber: Sugiyono (2011:250)
b. Uji
t
Uji t digunakan
untuk melakukan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Rumus
yang digunakan adalah:
(Sugiyono, 2011:354)
Distribusi (Tabel t) untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n-2)
Kriteria pengujian hipotesisnya
adalah:
jika thitung> ttabel,
maka Ho ditolak dan Ha diterima
Jika thitung< ttabel,
maka Ho diterima dan Ha ditolak
3.
HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hubungan
Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana
hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu dianalisa dengan Korelasi rank spearman dengan rumus :
Berdasarkan
lampiran tabel untuk menghitung koefisien korelasi rank spearman untuk hubungan
kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dapat diketahui :
Apabila
hasil penentuan ranking dari semua jawaban responden dimasukan dalam korelasi
rank spearman, maka hasilnya akan dapat diketahui sebagai berikut :
Diketahui bahwa besar
korelasi antara hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak di
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sebesar 0,646.
Keterangan
:
0,00
- 0,19 = sangat lemah
0,20
– 0,39 = lemah
0,40
– 0,59 = sedang
0,60
– 0,79 = kuat
0,80
– 1,00 = sangat kuat
(Sumber : Sugiyono, 2013 : 184)
Artinya antara hubungan Kesadaran Wajib
Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu memiliki korelasi yang kuat
karena angka 0,646 terletak pada interval angka 0,60-0,79. Hal ini menunjukan
bahwa terdapat korelasi yang kuat antara hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan
Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Hal ini
menggambarkan semakin baik kesadaran membayar pajak maka akan semakin tinggi
pula kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
Karena dengan adanya kesadaran membayar
pajak maka kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu akan
semakin meningkat.
Hubungan
Pelayan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana
hubungan Pelayanan Fiskus dengan
Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dianalisa
dengan Korelasi rank spearman dengan
rumus :
(Sugiyono,
2013:245)
Berdasarkan
lampiran tabel untuk menghitung koefisien korelasi rank spearman untuk hubungan
Pelayan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib pajak dapat diketahui :
Apabila
hasil penentuan ranking dari semua jawaban responden dimasukan dalam korelasi
rank spearman, maka hasilnya akan dapat diketahui sebagai berikut :
Diketahui bahwa besar korelasi antara
hubungan Pelayan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu sebesar 0,707.
Keterangan
:
0,00
- 0,19 = sangat lemah
0,20
– 0,39 = lemah
0,40
– 0,59 = sedang
0,60
– 0,79 = kuat
0,80
– 1,00 = sangat kuat
(Sumber : Sugiyono, 2013 : 184)
Artinya antara Pelayan Fiskus dengan
Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu memiliki korelasi yang kuat karena angka
terletak pada interval angka 0,60-0,79. Hal
ini menunjukan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara pelayanan fiskus dengan
Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Hal ini
menggambarkan semakin baiknya pelayan fiskus maka semakin baik pula kepatuhan
wajib pajak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Karena Pelayanan Fiskus
sudah sangat baik terhadap masyarakat di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
khususnya.
Hubungan
Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana
hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Kampung Melayu
Kota Bengkulu dianalisa dengan Korelasi rank
spearman dengan rumus :
Berdasarkan
lampiran tabel untuk menghitung koefisien korelasi rank spearman untuk hubungan
Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak dapat diketahui :
Apabila
hasil penentuan ranking dari semua jawaban responden dimasukan dalam korelasi
rank spearman, maka hasilnya akan dapat diketahui sebagai berikut :
Diketahui bahwa besar korelasi antara
hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan
Wajib Pajak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sebesar 0,815.
Keterangan
:
0,00
- 0,19 = sangat lemah
0,20
– 0,39 = lemah
0,40
– 0,59 = sedang
0,60
– 0,79 = kuat
0,80
– 1,00 = sangat kuat
(Sumber : Sugiyono, 2013 : 184)
Artinya antara Sanksi Pajak dengan
Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu memiliki korelasi yang sangat kuat karena angka
terletak pada interval angka 0,80-1,00.
Hal ini menunjukan bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat antara Sanksi Pajak dengan Kepatuhan
Wajib Pajak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Hal ini menggambarkan
bahwa sanksi pajak sangatlah penting dilakukan dengan tujuan agar wajib pajak
takut untuk melanggar undang-undang perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak
akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya.
Uji
Hipotesis
Guna menguji tingkat
signifikansi korelasi rank spearman, maka dilakukan uji hipotesis statistik
dengan uji t sebagai berikut :
1.
Uji Hipotesis Produk terhadap keputusan pembelian. Uji
hipotesis digunakan untuk membuktikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak, dapat diketahui:
r = 0,646
n = 44
Rumus untuk uji
thitung adalah sebagai berikut:
Dari hasil uji hipotesis diperoleh nilai thitung adalah 5,483 kemudian dibandingkan dengan nilai ttabel dengan level of signifikan ditetapkan 95% dengan perhitungan satu arah dan dk = n-2 = 44 - 2 = 42, maka diketahui nilai ttabel sebesar 1,681. Hasil uji hipotesis diketahui bahwa thitung lebih besar dari ttabel (5,483>1,681), maka Ha1 diterima dan H01 ditolak, artinya terdapat hubungan yang signifikan (meyakinkan) antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
2.
Uji Hipotesis Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak. Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan pelayan fiskus terhadap
kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak, dapat
diketahui:
r = 0,707
n = 44
Rumus untuk uji thitung
adalah sebagai berikut:
Dari hasil uji hipotesis diperoleh nilai thitung
adalah 6,480 kemudian dibandingkan dengan nilai ttabel dengan level of signifikan ditetapkan 95% dengan perhitungan satu arah dan dk = n-2
= 44 - 2 = 42, maka diketahui nilai ttabel
sebesar 1,681. Hasil uji hipotesis diketahui bahwa thitung lebih
besar dari ttabel
(6,480>1,681), maka Ha2 diterima dan H02
ditolak, artinya terdapat hubungan yang
signifikan antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu.
3.
Uji Hipotesis Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Uji
hipotesis digunakan untuk membuktikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak, dapat diketahui :
r = 0,815
n = 44
Rumus untuk uji thitung
adalah sebagai berikut:
Dari hasil uji hipotesis diperoleh nilai thitung
adalah 9,112 kemudian dibandingkan dengan nilai ttabel dengan level of signifikan ditetapkan 95% dengan perhitungan satu arah dan dk = n-2
= 44 - 2 = 42, maka diketahui nilai ttabel
sebesar 1,681. Hasil uji hipotesis diketahui bahwa thitung lebih
besar dari ttabel (9,112
>1,681), thitung > ttable,
maka Ha3 diterima dan H03 ditolak, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara
sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu.
Pembahasan
Berdasarkan pengujian analisis korelasi rank spearman dan uji hipotesis uji t maka dapat dijelaskan hasil dari pengujian
tersebut seperti pada tabel 2 di bawah ini :
Tabel 2. Hasil pengujian Korelasi Rank Spearman
dengan Hipotesis
No
|
Variable
|
Ket
|
thitung
|
ttable.(-2)
|
|
1
|
Kesadaran
Wajib Pajak
|
Kuat
|
1,681
|
||
2
|
Pelayanan
Fiskus
|
Kuat
|
1,681
|
||
3
|
Sanksi Pajak
|
Sangat Kuat
|
1,681
|
Sumber: Data Diolah, 2017
Dari hasil pengujian
rank spearman terdapat hubungan yang kuat antara kesadaran wajib pajak dengan
kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan nilai
korelasi sebesar 0,646. Hal ini diperkuat dengan hasil pengujian hipotesis
diketahui nilai thitung = 5,483 lebih
besar dari nilai ttable yaitu 1,681 atau
(5,483 > 1,681). Jadi nilai thitung lebih
besar dari ttable. berarti antara
kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Hal ini
memberikan makna bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang
telah memahami dan ingin melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan
telah melaporkan semua penghasilannya pada kantor pajak di Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu.
Dengan demikian adanya
kesadaran wajib pajak mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan
yang berlaku serta memiliki keunggulan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban
pajaknya pada wajib pajak orang pribadi.
Begitu pula sebaliknya apabila wajib pajak tidak memahami ketentuan
hukum tentang peraturan undang-undang perpajakan dan kurang peduli akan
pentingnya membayar pajak maka bisa menurunkan kesadaran wajib pajak dalam
melakukan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dari itu kesadaran wajib
pajak haruslah mengetahui ketentuan tentang kewajiban pajak dan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian para wajib pajak yang telah
memahami ketentuan dan peraturan perpajakan memiliki kesadaran untuk melakukan
pembayaran pajak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Hal ini sesuai
dengan yang disampaikan oleh (Nasuton, 2003) Kesadaran
Pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan
ingin melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua
penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Nilai korelasi rank
spearman untuk hubungan pelayanan fiskal terhadap kepatuhan wajib pajak di
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan nilai korelasi sebesar
dengan kriteria penelitian kuat. Hal ini
diperkuat dengan hasil pengujian hipotesis diketahui nilai thitung
= 6,480 lebih besar dari nilai ttable
yaitu
1,681 atau (6,480 > 1,681). Jadi
nilai thitung
lebih
besar dari ttable. Berarti antara
pelayanan fiskus memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
Pelayan Fiskus merupakan
penilaian atau perilaku dari wajib pajak yang berhubungan dengan pelayanan yang
diberikan oleh fiskus di dalam kantor pajak kepada wajib pajak M.Zain
(2008:35). Jadi dalam membayar pajak apabila para wajib pajak tidak memahami,
mengetahui, mengakui menghargai dan mentaati ketentuan pajak oleh wajib pajak
maka kesadaran wajib pajak tersebut tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam
melakukan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti KPP Pratama di Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu sudah memiliki pelayanan fiskus yang baik, memahami seluk
beluk perpajakan, rasa saling menghormati, selalu menyapa masyarakat agar
menyampaikan SPT tepat waktu sehingga dapat mendorong para wajib pajak untuk
melakukan kepatuhan wajib pajak.
Nilai korelasi rank
spearman untuk hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan nilai korelasi sebesar 0,815
dengan kriteria penilaian sangat kuat. Hal ini diperkuat dengan hasil uji
hipotesis diketahui nilai thitung =
9,112 lebih besar dari nilai ttable 1,681
atau ( 9,112 > 1,681). Dengan demikian nilai thitung lebih
besar dari ttable, berarti antara sanksi
pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib
pajak di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
Sanksi Pajak adalah
salah satu faktor terpenting dalam kepatuhan wajib pajak itu terbukti dari
hasil korelasi rank spearman bahwa yang
memiliki kriteria penilaian tertinggi adalah hubungan sanksi pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak.
4.
KESIMPULAN
DAN SARAN
Kesimpulan
1.
Koefesien korelasi rank spearman
terdapat hubungan yang kuat antara kesadaran wajib pajak (X1) dengan
kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dengan nilai korelasi sebesar 0,646.
2.
Koefesien korelasi rank spearman hubungan pelyanan fiskus (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
dengan nilai korelasi sebesar
dengan kriteria penelitian kuat.
3.
Koefesien korelasi rank spearman untuk
hubungan sanksi (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
(Y) dengan nilai korelasi sebesar 0,815 dengan kriteria penilaian sangat kuat
4.
Hasil
pengujian hipotesis hubungan kesadaran wajib pajak dengan keputusan
kepatuhan wajib pajak diketahui nilai thitung =
5,483 lebih besar dari nilai ttable yaitu
1,681 atau (5,483 > 1,681). Jadi nilai thitung lebih
besar dari ttable. Berarti antara
kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
Hasil pengujian hipotesis hubungan
pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diketahui nilai thitung
= 6,480 lebih besar dari nilai ttable
yaitu
1,681 atau (6,480 > 1,681). Jadi
nilai thitung
lebih
besar dari ttable. Berarti antara
Pelayanan Fiskus memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengulu.
Uji hipotesis hubungan Sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak diketahui nilai thitung
=
9,112 lebih besar dari nilai ttable 1,681
atau ( 9,112 > 1,681). Dengan demikian nilai thitung lebih
besar dari ttable, berarti antara sanksi
pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib
pajak orang pribadi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengulu.
Saran
1.
Variabel Sanksi memiliki pengaruh yang
sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu, dalam hal ini KPP Pratama Kota Bengkulu harus
memberikan Sanksi cukup berat agar pentingnya kesadaran wajib pajak.
2. KPP Pratama Kota Bengkulu hendaknya
memberikan sanksi yang cukup berat kepada wajib pajak yang tidak patuh membayar
membayar pajak, jika dengan pemberian sanksi administrasi masih jjuga
dilanggar, maka hendaknya pihak perpajakan akan memberikan sanksi pidana berupa
penjara atau kurungan.
DAFTAR
PUSTAKA
Arikunto,
Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian.
Rineka Cipta. Jakarta.
Aryobimo.
2012.Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi
Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang
Pribadi). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Devano,
Sony, dan Rahayu, Siti. R. 2006. Perpajakan,
Konsep, Pemikiran, dan Isu. Pernada Media Group. Jakarta.
Harjanti
Puspa Arum. 2001. Pengaruh Kesadaran Wajib
Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap).
Skripsi. UNDIP. Semarang.
Irianto,
Selamet Edi. 2005. Politik Perpajakan:
Membangun Demokrasi Negara. UII Press.
Yogyakarta.
Jatmiko,
Nugroho,dan Agus. 2006. Pengaruh Sikap
Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran
Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang).
Tesis. UNDIP. Jawa Tengah.
Mardiasmo.
2009. Perpajakan I. Edisi Revisi.
Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
Martono,
Nanang. 2011. Statistik Sosial Teori dan
Aplikasi Program SPSS.
Munari.
2005. Pengaruh Tax Payer terhadap
Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus di Wilayah KPP Batu). Skripsi. Universitas Brawijaya
Malang. Jawa Timur.
Marwiyansyah,
Ade. 2013. Pengaruh Kesadaran,
Pengetahuan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi
Kasus di Wilayah Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu). Skripsi.
Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Bengkulu.
Mauliani,
Al-Azim. 2012. Pengaruh Kualitas
Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak: Dimoderasi oleh Kondisi Keuangan dan
Preferensi Risiko Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di
Duri). Skripsi.
Nurmantu.
2006. Pengantar Perpajakan.Edisi 3.
Jakarta. Granit.
Nasution.
2003. Analisis Potensi dan Pertumbuhan
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)
di Indonesia Periode 1990-2000.
Volume 7 Nomor 2. Jakarta. Kajian Ekonomi dan Keuangan.
Sugiyono,
2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif
dan Research Development. Alpabeta. Bandung.
Susyanti,
Jenidan Dahlan, Ahmad. 2015. Perpajakan
Untuk Praktisi dan Akuntansi. Malang. Empat Dua Media.
Supadmi,
Ni Luh, 2009. Meningkatkan Kepatuhan
Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Universitas Udayana Bali.
Zain,
Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan.
Jakarta. Salemba Empat.
Komentar
Posting Komentar