Ekonomi & Pembangunan Vol 12 No 1 Januari-Juni 2018
ANALISIS KINERJA
KEUANGAN BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VII
PROVINSI BENGKULU
Efriani
Wagini
wagini980@gmail.com
Fakultas Ekonomi, Universitas Dehasen Bengkulu
ABSTRACT
This study
aims to determine the financial performance of
Balai Wilayah Sungai Sumatera VII of Bengkulu Province. The Data
collection method was used documentation to collect the data through the balance sheet
report Balai Wilayah Sungai Sumatera VII
of Bengkulu Province. The analysis
method was used descriptive quantitative based on the calculation of
ratio liquidity and solvability level. Based
on the results, the level of liquidity ratios from the calculation of the
financial results that the financial position of Balai Wilayah Sungai Sumatera
VII of Bengkulu Province for the current
ratio of each year is at percentage> 1, for the ratio (ratio) each year is
at percentage = 1, for quick ratio ratio each year is at percentage = 1. Then
for the level of solvency ratio based on the recapitulation result each year is
at percentage> 1.
Keywords: Liquidity Ratio and
Solvability
1.
PENDAHULUAN
Dari
sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang
aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang atau pelayanan
publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Oleh karena selama ini
sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi,
nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan.
Laporan
keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan
sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu
perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas
perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan sumber informasi sehubungan dengan posisi
keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Data keuangan tersebut dianalisis
lebih lanjut sehingga akan diperoleh informasi yang dapat mendukung keputusan
yang dibuat. Menurut Mamduh M. Hanafi
dan Abdul Halim, dalam buku Analisis Laporan Keuangan (2011: 63), Laporan keuangan adalah
laporan yang diharapkan bias member informasi mengenai perusahaan, dan
digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bias memberikan gambaran yang lebih
baik mengenai prospek dan risiko perusahaan.
Analisis laporan keuangan yang meliputi perhitungan dan interpretasi
rasio juga diperlukan untuk dapat memahami informasi tentang laporan keuangan.
Dari sisi eksternal, rasio keuangan digunakan untuk memprediksi kekuatan
keuangan instansi di masa mendatang. Analisis rasio keuangan dapat membantu para pelaku sektor publik,
pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya untuk menilai kondisi
keuangan suatu perusahaan. Pemakaian rasio keuangan mewakili kinerja keuangan
berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa terdapat pengaruh
dan hubungan yang kuat antara rasio keuangan dalam mengukur dan memprediksi
kinerja keuangan. Tujuan analisa
laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi
sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh instansi yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan
lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut
diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan
dianalisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan mendukung
keputusan yang akan diambil.
Rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan atau
perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat
menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau
buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu instansi terutama apabila angka
rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan standar.
Balai Wilayah Sungai Sumatera VII perlu melakukan
analisis kinerja keuangan agar dapat diketahui tingkat keberhasilan instansi
yang telah dicapai. Hal ini sangat penting, karena dengan adanya pengukuran
kinerja tersebut maka seluruh aktivitas instansi dapat diukur secara lebih
menyeluruh dan tidak semata-mata hanya berpedoman kepada proses input (masukan) program saja namun lebih
ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak bagi instansi tersebut
dimasa yang akan datang. Dalam hal ini peranan analisis kinerja keuangan dalam
kehidupan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII memanglah sangat penting, karena
adanya analisis kinerja keuangan ini maka kita akan dapat mengetahui kondisi
keuangan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII secara keseluruhan.
Dengan adanya analisis kinerja keuangan ini maka selanjutnya dapat diketahui gambaran keadaan
keuangan instansi, sehingga interprestasi laporan terhadap laporan
keuangan Balai Wilahyah Sungai Sumatera VII dapat menjadi bahan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan, terutama bagi Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera
VII sebagai pimpinan instansi bersangkutan dalam rangka menetapkan kebijakan,
menyusun rencana yang lebih baik, serta menentukan kebijaksanaan yang lebih
tepat agar kondisi keuangan instansi bersangkutan semakin baik pada tahun-tahun
berikutnya. Mengingat pentingnya
upaya analisis kinerja keuangan sebagai sumber informasi mengenai kondisi keuangan
serta prestasi (keberhasilan) suatu instansi bagi pihak-pihak yang
berkepentingan seperti yang telah diuraikan di atas,
maka peneliti tertarik mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu “Analisis Kinerja Keuangan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu”.
2.
METODE
PENELITIAN
Jenis
Penelitian
Jenis penelitian
pada penelitian ini adalah
penelitian kuantitatif.
Menurut
Sugiyono (2012: 7) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada
umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk
menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Metode
Pengumpulan Data
Dalam melakukan
pengumpulan data untuk penelitian ini maka penulis menggunakan metode dokumentasi (Arikunto, 2006: 158), yaitu mengumpulkan
dokumen-dokumen dari tempat dilakukannya penelitian yaitu berupa laporan neraca keuangan tahun
2015-2016.
Metode Analisis
1. Analisis
Rasio Keuangan
Penggunaan Analisis rasio keuangan
yang menjadi ukuran kinerja seperti Balai Wilayah Sungai Sumatera VII adalah
rasio likuiditas dan utang.
a. Rasio Likuiditas
Rasio
Likuiditas menunjukkan kemampuan organisasi memenuhi kewajiban jangka pendek
dengan aset lancarnya Mahmudi
(2011: 163)
Terdapat
beberapa jenis rasio likuiditas, yaitu:
1)
Rasio lancar (current
ratio) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka
pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar (Mahmudi, 2011: 163).
Rasio lancar dirumuskan sebagai berikut:
 |
2)
Rasio Kas (Cash
Ratio) menunjukkan kemampuan organisasi dalam membayar utang yang segera
harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan (Mahmudi, 2011: 164).
3)
Rasio Cepat (Quick
Ratio) menunjukkan kemampuan organisasi dalam membayar utang yang segera
harus dapat dipenuhi dengan aktiva lancar yang likuid (quick assets). (Mahmudi, 2011: 164).
Rasio Cepat dirumuskan sebagai berikut:
b. Rasio Solvabilitas
Rasio Solvabilitas mengukur kemampuan
organisasi dalam membayar seluruh kewajiban finansialnya apabila sekiranya
organisasi pada saat itu dilikuidasi (Madmudi, 2011: 165).
Rasio Solvabilitas
dirumuskan sebagai berikut:
Adapun standar ukuran
Rasio Likuiditas dan Solvabilitas yang dikemukakan oleh Mahmudi dalam bukunya yang
berjudul Akuntansi Sektor Publik, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Standar Ukuran Rasio Likuiditas dan Solvabilitas
|
No.
|
Rasio
Keuangan
|
Skala
|
Standar
Ukuran
|
|
1.
2.
|
Rasio
Likuiditas
a.
Rasio
Lancar (Current Ratio)
b.
Rasio
Kas (Cash Ratio)
c.
Rasio
Cepat (Quick Ratio)
Rasio Solvabilitas
|
> 1
= 1
< 1
> 1
= 1
< 1
> 1
= 1
< 1
> 1
= 1
< 1
|
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
|
Sumber: (Mahmudi, 2011
:
163-166)
Masing-masing rasio
dihitung berdasarkan tata cara perhitungan yang telah ditentukan dan sesuai
dengan standar ukuran rasio yang dikemukakan oleh Mahmudi (2011: 163-166).
3.
HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Balai Wilayah Sungai Sumatra VII, disebut sebagai “
BWS SUMATERA VII”, terbentuk pada tahun 2006, sejalan dengan diterapkannya
otonomi daerah yang membagi tugas, wewenang dan kekuasaan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11A/PRT/ M/2006 tanggal 26
Juni 2006 tentang Kriteria dan Petetapan Wilayah Sungai, pengelolaan wilayah
sungai terbagi atas wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas
provinsi, wilayah sungai strategis nasional, wilayah lintas kabupaten/kota dan
wilayah sungai dalam 1 (satu)
kabupaten/kota. Pembagian ini secara nyata memberikan batasan atas
pengelolaan wilayah sungai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan
Pemeritah Kabupaten/Kota.
Hasil penelitian yang
diperoleh adalah:
1.
Rasio Likuiditas
Kemampuan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII
dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Rasio likuiditas
dapat mengindikasikan apakah Balai Wilayah Sungai Sumatera VII sedang mengalami
permasalahan likuiditas ataukah tidak.
a.
Rasio lancar (Current Ratio)
Kemampuan Balai Wilayah Sungai Sumatera
VII dalam membayar utang yang segera harus dibayar dengan aktiva lancarnya.
Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan
utang lancar yang datanya diperoleh dari neraca.
Tabel
2. Data Keuangan Aktiva Lancar dan Utang Lancar tahun 2015 dan 2016
|
Keterangan
|
Tahun
|
|
|
2015
|
2016
|
|
|
Aktiva Lancar
|
Rp 121,719,500
|
Rp 215,627,500
|
|
Utang Lancar
|
Rp 121,060,000
|
Rp 150,927,500
|
|
Nilai
|
1,01
|
1,42
|
Sumber:
Data LK Neraca Balai Wilayah Sungai Sumatera VII
Rasio lancar Balai
Wilayah Sungai Sumatera VII pada tahun 2015 adalah sebesar 1,01 yang merupakan
hasil dari perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar untuk memenuhi
kewajiban jangka pendek instansi yang mana bahwa setiap Rp. 1,- utang lancar dijamin pengembaliannya dengan
aktiva lancar sebesar Rp. 1,01,-.
Sedangkan pada tahun
2016 untuk perhitungan rasio lancar Balai Wilayah Sungai Sumatera VII adalah
sebagai berikut:
Pada tahun 2016 rasio lancar Balai Wilayah
Sungai Sumatera VII adalah sebesar 1,42 yang mana bahwa setiap Rp. 1,- hutang
lancar dijamin pengembaliannya dengan aktiva lancar sebesar Rp. 1,42,-.
Untuk melihat peningkatan dan penurunan rasio
lancar dapat dihitung sebagai berikut:
Kenaikan = rasio lancar tahun sekarang-rasio
lancar tahun lalu
= 1,42-1,01
= 0,41 atau 41%
Berdasarkan perhitungan rasio diatas maka rasio
lancar mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai 2016 sebesar 0,41 atau 41%.
Adanya peningkatan jumlah aktiva lancar dari tahun 2015 sebesar Rp121,719,500,
sedangkan tahun 2016 sebesar Rp. 215,627,500, sehingga adanya kenaikan aktiva
lancar sebesar 47% dari tahun lalu peningkatan jumlah aktiva lancar disebabkan
oleh adanya kenaikan kas dibendahara pengeluaran. Adanya peningkatan jumlah
utang lancar pada tahun 2015 sebesar Rp 121,060,000 sedangkan tahun 2016
sebesar Rp 150,927,500, sehingga
kenaikannya sebesar 30% dari tahun lalu, peningkatan utang lancar disebabkan
oleh adanya peningkatan uang muka dari KPPN. Meskipun aktiva lancar dan utang
lancar mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya Balai Wilayah Sungai
Sumatera VII memliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya
dikarenakan jumlah aktiva lancar lebih besar dari pada utang lancar. Adapun
rekapitulasi hasil dari perhitungan rasio lancar dari tahun 2015 sampai 2016
adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Rekapitulasi
Hasil Perhitungan Rasio Lancar (CurrentRatio)
pada Tahun 2015 dan
2016.
|
Tahun
|
Current Ratio
|
Tingkat Persentase
|
kriteria
|
|
2015
|
1,01
|
>1
|
Baik
|
|
2016
|
1,42
|
>1
|
Baik
|
Sumber: Data diolah 2017
Meskipun demikian pada kedua tahun tersebut
berada pada posisi yang baik karena sama-sama pada kisaran >1 (lebih besar
dari satu).
b.
Rasio kas (cash ratio)
Kemampuan Balai wilayah sungai sumatera VII dalam membayar
utang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang dapat
segera diuangkan. Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan cara
membandingkan antara kas yang tersedia ditambah efek yang dapat segera diuangkan (investasi jangka
pendek) dibagi dengan utang lancar.
Tabel 4. Data Keuangan
Kas, Efek, dan Utang Lancar
|
Keterangan
|
Tahun
|
|
|
2015
|
2016
|
|
|
Kas
|
Rp 121,060,000
|
Rp 150,927,500
|
|
Utang Lancar
|
Rp 121,060,000
|
Rp 150,927,500
|
|
Bank
|
0
|
0
|
|
Nilai
|
1
|
1
|
Sumber: Data Laporan Keuangan
Neraca Balai Wilayah
Sungai Sumatera VII
Rasio Kas Balai Wilayah
Sungai Sumatera VII pada tahun 2015 adalah sebesar 1, yang artinya setiap Rp.
1,- utang lancar dijamin pengembaliannya dengan kas dan bank sebesar Rp. 1,-.
Sedangkan pada tahun
2016 untuk perhitungan rasio kas pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VII adalah
sebagai berikut:
Pada tahun 2016 rasio kas Balai Wilayah Sungai
Sumatera VII adalah sebesar 1, yang artinya setiap Rp. 1,- setiap utang lancar
dijamin pengembaliannya dengan kas dan bank sebesar Rp.1,-.
Pada kedua tahun tersebut menunjukkan bahwa
Balai Wilayah Sungai Sumatera VII memiliki kemampuan untuk membayar utang
lancar yang harus segera dipenuhi dengan kas dan bank yang dapat segera
diuangkan. Ini menyebabkan jumlah kas dan bank Balai Wilayah Sungai Sumatera
VII pada kedua tahun tersebut mampu menjamin utang lancarnya dengan jumlah
nilai yang sama besarnya, meskipun demikian pada kedua tahun tersebut
dinyatakan cukup baik, karena berada pada kisaran nilai =1 (sama dengan satu).
Tabel 5. Rekapitulasi
Rasio Kas (Cash Ratio) Tahun 2015 dan
2016
|
Tahun
|
cash ratio
|
Tingkat Persentase
|
kriteria
|
|
2015
|
1
|
=1
|
Cukup Baik
|
|
2016
|
1
|
=1
|
Cukup Baik
|
Sumber: Data diolah 2017
c.
Rasio cepat (quick ratio)
Kemampuan Balai Wilayah Sungai Sumatera
VII dalam membayar utang yang segera harus dapat dipenuhi dengan aktiva lancar
yang likuid (quick assets).
Table 6. Data Keuangan Aktiva Lancar, Persediaan
dan Utang Lancar
Tahun 2015 dan 2016
|
Keterangan
|
Tahun
|
|
|
2015
|
2016
|
|
|
Aktiva Lancar
|
Rp
121,719,500
|
Rp
215,627,500
|
|
Utang Lancar
|
Rp
121,060,000
|
Rp
150,927,500
|
|
Persediaan
|
Rp 659,500
|
Rp
64,700,000
|
|
Nilai
|
1
|
1
|
Sumber: Data Laporan Keuangan Neraca
Balai Wilayah Sungai Sumatera VII
Rasio cepat Balai Wilayah Sungai Sumatera
VII pada tahun 2015 adalah sebesar 1, yang artinya bahwa setiap Rp. 1,- utang
lancar dijamin dengan Rp. 1,- aktiva
lancar yang
segera
diuangkan.
Sedangkan pada tahun
2016 untuk perhitungan rasio cepat pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VII
adalah sebagai berikut:
Sama halnya pada tahun 2015 rasio cepat
Balai Wilayah Sungai Sumatera VII pada tahun 2016 adalah sebesar 1, yang
artinya bahwa setiap Rp. 1,- hutang lancar dijamin dengan Rp. 1,- aktiva lancar
yang segera diuangkan. Pada kedua tahun tersebut sama-sama menunjukkan bahwa
aktiva lancar yang dimiliki pada kedua tahun tersebut memadai untuk membayar
kewajiban jangka pendeknya berupa uang muka dari KPPN. Ini menyebabkan aktiva
lancar Balai Wilayah Sungai Sumatera VII yang telah dikurangi dengan jumlah
persediaan pada kedua tahun tersebut mampu menjamin hutang lancar dengan jumlah
nilai rasio yang sama besar. Meskipun demikian nilai rasio cepat pada kedua
tahun tersebut berada pada posisi yang cukup baik karena sama-sama berada pada
kisaran nilai =1 (sama dengan satu).
Tabel 7. Rekapitulasi Hasil dari Quick Ratio Tahun 2015 dan 2016
|
Tahun
|
Quick Ratio
|
Tingkat Persentase
|
Kriteria
|
|
2015
|
1
|
=1
|
Cukup Baik
|
|
2016
|
1
|
=1
|
Cukup Baik
|
Sumber: Data diolah 2017
2. Rasio Solvabilitas
Kemampuan Balai Wilayah Sungai
Sumatera VII dalam membayar seluruh kewajiban finansialnya apabila sekiranya Balai Wilayah Sungai
Sumatera VII pada saat itu dilikuidasi. Rasio solvabilitas dapat digunakan untuk
melihat kemampuan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dalam memenuhi seluruh
kewajibannya.
Tabel 8. Data Total
Aktiva dan Total Utang Tahun 2015 dan 2016
|
Keterangan
|
Tahun
|
|
|
2015
|
2016
|
|
|
Total Aktiva
|
Rp 1,766,456,871,663
|
Rp 1,809,193,269,853
|
|
Total Utang
|
Rp 1,766,335,811,663
|
Rp 1,809,042,342,353
|
|
Nilai
|
1,01
|
1,01
|
Sumber: Data Laporan Keuangan Neraca Balai Wilayah Sungai Sumatera VII
Rasio solvabilitas Balai Wilayah Sungai Sumatera VII pada
tahun 2015 adalah sebesar 1,01, yang artinya 1,01 aktiva milik Balai Wilayah
Sungai Sumatera VII dibiayai dengan hutang.
Sedangkan
pada tahun 2016 untuk perhitungan rasio solvabilitas pada Balai Wilayah Sungai
Sumatera VII adalah sebagai berikut:
Sama halnya pada tahun
2015 Balai Wilayah Sungai Sumatera VII pada tahun 2016 adalah sebesar 1,01 yang
artinya 1,01 aktiva milik Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dibiayai dengan
hutang.
Dapat disimpulkan bahwa
nilai rasio solavabilitas Balai Wilayah Sungai Sumatera VII tidak mengalami
peningkatan atau pada posisi yang stabil. Nilai rasio solvabilitas pada kedua
tahun tersebut sama-sama berada nilai >1 (lebih besar dari satu) yang
menunjukkan bahwa Balai Wilayah sungai sumatera VII sudah mampu memenuhi
seluruh kewajiban finansialnya.
Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Rasio
Solvabilitas Tahun 2015 dan 2016
|
Tahun
|
Rasio solvabilitas
|
Tingkat Persentase
|
Kriteria
|
|
2015
|
1,01
|
>1
|
Baik
|
|
2016
|
1,01
|
>1
|
Baik
|
Sumber: Data diolah
2017
Dari hasil perhitungan diatas dapat
diketahui bahwa rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang
datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio digunakan untuk
mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan dari tahun ke tahun dan membandingkannya
dengan kinerja keuangan lain yang sejenis. Bagi tipe organisasi sektor publik
yang bertujuan non profit seperti Balai
Wilayah Sungai Sumatera VII, maka rasio keuangan yang berhubungan dengan
kemampuan pembiayaan dalam menyediakan barang dan jasa publik dapat menjadi
ukuran kinerja organisasi tersebut. Analisis rasio keuangan yang digunakan
dalam mengukur kinerja keuangan di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII adalah
rasio likuiditas dan solavabilitas berdasarkan dari data laporan keuangan
neraca tahun 2015 dan 2016.
Tabel 10.
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII
Tahun 2015 dan 2016.
|
Rasio Keuangan
|
Kinerja Keuanga Balai
Wilayah
|
Rata-Rata
|
Keterangan
|
|
|
Sungai Sumatera VII
|
Kinerja
|
|||
|
2015
|
2016
|
Keuangan
|
||
|
1. Rasio Likuiditas
|
|
|
|
|
|
a. Current Ratio
|
1,1
|
1,42
|
>1
|
Baik
|
|
b.
Cash Ratio
|
1
|
1
|
=1
|
Cukup Baik
|
|
c.
Quick Ratio
|
1
|
1
|
=1
|
Cukup Baik
|
|
2. Rasio Solvalitas
|
1,01
|
1,01
|
>1
|
Baik
|
Sumber: Data diolah 2017
Berdasarkan
dari tabel 10 diatas diketahui bahwa kinerja keuangan Balai Wilayah Sungai
Sumatera VII Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 sampai tahun 2016 dilihat dari rasio likuiditas dan
solvabilitas dalam keadaan baik dan cukup baik.
1.
Rasio Likuiditas
Berdasarkan hasil
penelitian bahwa rasio lancar berada pada posisi yang baik sedangkan rasio kas
dan rasio cepat berada pada posisi yang cukup baik, hal ini membuktikan bahwa
Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dalam
melunasi kewajiban jangka pendeknya semakin baik dan tepat waktu sehingga dapat
dikatakan bahwa likuiditas Balai Wilayah Sungai Sumatera VII semakin baik dan
tidak menemukan kesulitan dalam memperoleh kewajibannya.
a.
Dari segi rasio
lancar (current ratio) dapat
dijelaskan bahwa pada tahun 2016 mengalami kenaikan rasio lancar sebesar 0,41
atau 41% dari tahun 2015 bahwa aktiva lancar lebih besar dari pada utang
lancar. Sehingga Balai Wilayah Sungai Sumatera VII mempunyai kemampuan dalam
memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar berupa kas
dibendahara pengeluaran dan persediaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Balai
Wilayah Sungai Sumatera VII dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya
dinyatakan baik, karena memiliki nilai rasio >1 dapat dilihat pada tabel 10.
b.
Dari segi rasio
kas (cash ratio) dapat dijelaskan
bahwa pada tahun 2015 dan 2016 sama-sama memiliki nilai rasio yang sama yaitu
sebesar 1, hal ini menunjukkan bahwa kedua tahun tersebut sama-sama memiliki
kemampuan untuk membayar hutang lancar Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, yang
harus dipenuhi dengan kas dan bank yang segera diuangkan. Sehingga ini menyebabkan jumlah kas dan bank yang dimiliki
Balai Wilayah Sungai Sumatera VII mampu menjamin hutang lancar. Dapat
disimpulkan bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dalam memenuhi kewajiban
jangka pendeknya dikatakan cukup baik, karena nilai rasio =1 (sama dengan satu) dapat dilihat pada tabel
10.
c.
Dari segi rasio
cepat (quick ratio) dapat dijelaskan
bahwa pada tahun 2015 dan 2016 sama-sama memiliki nilai yang sama yaitu sebesar
1, hal ini menunjukkan bahwa aktiva lancar yang dimiliki dari kedua tahun
tersebut mampu memenuhi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya yang
menyebabkan aktiva lancar yang telah dikurangi dengan jumlah persediaan pada
kedua tahun tersebut mampu menjamin hutang lancarnya dengan jumlah nilai yang
sama. Dapat disimpulkan bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dalam memenuhi
kewajiban jangka pendeknya dikatakan cukup baik, karena nilai rasio sama dengan
1 (=1) dapat dilihat pada tabel 10.
2.
Dari segi rasio
solvabilitas pada tahun 2015 dan 2016 memiliki nilai yang sama sebesar 1,01,
hal ini menujukkan bahwa kondisi Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dalam
keadaan baik, karena nilai rasio solvabilitas Balai Wilayah Sungai Sumatera VII
tidak mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2016 atau berada pada posisi
yang stabil, meskipun demikian nilai rasio solvabilitas pada kedua tahun
tersebut berada pada kisaran >1 (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa
Balai Wilayah Sungai Sumatera VII mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya
semakin besar dan memenuhi seluruh kewajibannya, karena jumlah aktiva lebih
besar dibandingkan dengan jumlah utang.
4.
KESIMPULAN
DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil penelitian perhitungan rasio keuangan pada Balai
Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu dapat disimpulkan bahwa:
1.
Untuk tingkat rasio likuiditas dari
hasil perhitungan rasio keuangan diatas diketahui bahwa posisi keuangan Balai
Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu berdasarkan hasil analisis untuk: Rasio
lancar (current ratio) tahun 2015
sebesar 1,01 dan untuk tahun 2016 sebesar 1,42 bahwa setiap tahunnya mengalami
peningkatan. Dapat disimpulkan baik, ini dilihat dari nilai rasio >1 (lebih
dari satu). Untuk rasio kas (cash rastio)
tahun 2015 sebesar 1 dan untuk tahun 2016 sebesar 1 bahwa setiap tahunnya tidak
mengalami peningkatan atau dalam posisi yang stabil. Dapat disimpulkan cukup baik, ini dilihat dari nilai rasio =1 (sama
dengan satu). Dan untuk rasio cepat (quick ratio) tahun 2015 sebesar 1 dan untuk tahun 2016 sebesar 1
bahwa setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan atau dalam posisi yang
stabil. Dapat disimpulkan cukup baik, ini
dilihat dari nilai rasio jika =1 (sama dengan satu)
2.
Sedangkan untuk
tingkat rasio solvabilitas dari hasil perhitungan diatas
diketahui bahwa posisi keuangan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu pada
tahun 2015 dan 2016 dikatakan baik, karena pada kedua tahun terebut memiliki nilai
rasio sebesar 1,01 atau dinyatakan dalam posisi yang stabil. Dapat disimpulkan
dalam keadaan baik, ini dilihat dari nilai rasio >1 (lebih dari satu).
Saran
Dari hasil penelitian diatas dengan menggunakan analisis
rasio likuiditas dan solvabilitas untuk tahun 2015 dan 2016 menunjukkan kinerja
keuangan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu dikategorikan baik
karena berada pada standar >1.
1.
Dilihat dari tingkat likuiditasnya,
Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu dapat terus mempertahankan tingkat
likuiditasnya dengan baik dari tahun ke tahun dengan menambah jumlah aktiva
lancar terutama kas dengan cara meningkatkan jumlah kas dibendahara pengeluaran
serta jumlah persediaan barang-barang yang digunakan oleh instansi.
2.
Tingkat solvabilitasnya, diharapkan
manajemen Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu dapat lebih memaksimalkan
pengendalian kebutuhan dana yang dibelanjai dengan hutang serta selalu memperhatikan
jumlah hutang keseluruhan yang dimilikinya dan disesuaikan dengan aktiva maupun
modal yang dimiliki agar tingkat solvabilitas instansi selalu terjaga dengan
baik atau bahkan meningkat.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek
(edisi revisi). Jakarta. Rineka Cipta.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.
Jakarta: Penerbit Erlangga.
Fahmi, Irham. 2011.
Analisis Kinerja Keuangan (Panduan Bagi
Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari
Aspek Keuangan). Bandung:
Alfabeta.
Harahap,
Sofyan Syafri. 2010. Analisa Kritis atas Laporan Keuangan.
PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Handoko, 2010. Analisa
Laporan Keuangan. Bumi Aksara. Jakarta.
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Penerbit Salemba
Empat. Jakarta.
Jumingan. 2010. Analisa Laporan
Keuangan. PT Bumi Askara. Jakarta.
Kasmir. 2008. Analisis Laporan Keuangan. Rajawali Pers. Jakarta.
Mamduh M. Hanafi dan Abdull Halim. 2011. Analisis Laporan Keuangan. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
Mahsun, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit
BPFE. Yogyakarta.
Mahsun, Sulisyowati Firman
dan Andre Purwanugraha, Herbertus. 2007. Akuntansi
Sektor Publik. Edisi Ke-2: Penerbit BPFE. Yogyakarta.
Mahmudi.
2011. Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi. UII Press. Yogyakarta.
Munawir, S. 2010. Analisa Laporan Keuangan. Liberty. Yogyakarta.
, 2012.
Analisis Informasi Keuangan. Liberty.
Yogyakarta.
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi
Pemerintah.
Rahardjo,
Budi. 2007. Keuangan dan Akuntansi. Edisi Pertama Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Sugiyono.
2012. Metode Penelitian Kuantitatif
Kualitatif dan R &D. Alfabeta. Bandung.
Tunggal,
Amin Widjaja. 2010. Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan. Rineka
Cipta. Jakarta.
Komentar
Posting Komentar