Ekonomi & Pembangunan Vol 12 No 1 Januari-Juni 2018

PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN

BENGKULU TENGAH

Jamil Afrianto

jam.afrian@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

ABSTRACT

            Research discussed the implementation of ADD management which not maximum. This research to understand empirically about the performance of BPD in the allocation of village funds so that beneficial for village society. Research methodology is qualitative with intent could reveal, outlines and understanding the phenomena that occur at ADD. The data collected/obtained from interview with some informants and secondary data from the documents. The result showed that BPD has not involved in the plan of ADD drafting activities. BPD only has controlled therefore  BPD has not done the maximum supervisory to the society activities by using the ADD.

Keywords: Performance, Supervision, Development

1.    PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menerapkan sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Otonomi daerah sudah diberlakukan di Indonesia dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah dalam berbagai urusan penyelenggaraan negara dengan tujuan tertentu Salah satu tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah ialah mempercepat terwujudnya pembangunan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah, dan pemerataan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar tujuan tersebut tercapai. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan daerah sangat penting karena kita bisa membaca dan menginterpretasikan arah dan tujuan daerah kedepannya dengan tetap memperhatikan potensi  sumber daya yang dimiliki.

Pada tahun 2015 semester I dan II, jumlah penduduk miskin di pedesaan sebesar 62,74% dan 62,75% dari total seluruh penduduk miskin di kota dan desa. Pada tahun 2016 semester I dan II, jumlah penduduk miskin di pedesaan sebesar 63,07% dan 62,23% dari total seluruh penduduk miskin di kota dan desa. Jumlah penduduk miskin yang lebih terkonsentrasi di pedesaan inilah yang membuat dana desa perlu digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan. (sumber: www.bps.go.id).

Masalah itu ditindaklanjuti  pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Pembelanjaan Negara (APBN). Dana Desa merupakan wujud rekognisi negara terhadap daerah khususnya daerah pedesaan. Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Secara teknis, Dana Desa sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Dalam PMK dijelaskan bahwa dana desa hanya digunakan untuk program prioritas, meliputi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip prioritas penggunaan dana desa berdasarkan bentuk keadilan yang tidak diskriminatif, kebutuhan yang mementingkan sebagian besar masyarakat desa, serta tipologi desa yang berbeda-beda dengan mempertimbangkan kenyataan dan keadaan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan masyarakat desa PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan TKDD merupakan revisi dari PMK Nomor 187 /PMK.07/2016. Revisi PMK tersebut bertujuan memperbaiki mekanisme penyaluran dana transfer dan dana desa berdasarkan kinerja penyerapan dana serta ketercapaian output untuk efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. PMK tersebut juga bertujuan meningkatkan kualitas belanja infrastruktur daerah melalui optimalisasi penggunaan dana transfer dan dana desa serta melaksanakan komitmen untuk mewujudkan pelayanan dasar publik yang berkualitas.

Jumlah nilai TKDD yang fantastis tersebut memunculkan banyak dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dari dana desa. Berdasarkan data dari Kemendesa PDT, pada tahun 2016 terdapat 932 aduan adanya dugaan penyimpangan dari penggunaan Dana Desa (sumber: tirto.id, 7 April 2017). Penyimpangan tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan dana desa masih kurang dalam hal pengawasan, sehingga masih banyak terjadi penyimpangan dalam proses penggunaannya. Penyimpangan ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti belum siapnya sumber daya manusia yang mengelola, mekanisme pelaporan yang kurang transparan, dan kurangnya memaknai akan pentingnya fungsi dana desa itu secara keseluruhan. Maka dari itu, perlu dilakukan pencegahan dan pengawasan yang ketat dari masyarakat dan Kementarian/Lembaga terkait.

Pencegahan preventif paling tidak bisa dilakukan dengan tiga cara untuk menyiasati ini. Pertama, kepala desa harus membuat struktur organisasi desa/perangkat desa dengan memilih orang-orang yang berkompeten sehingga dapat mengelola Dana Desa dengan baik. Pemilihan orang-orang ini bertujuan agar pengelolaan nantinya bersifat terorganisir dan terstruktur sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, perangkat desa harus belajar menyiapkan laporan penggunaan Dana Desa yang transparan serta akuntabel, sehingga masyarakat tidak akan bersifat skeptis terhadap realisasi penggunaan Dana Desa. Jika perlu, realisasi penggunaan Dana Desa tersebut dapat dipublikasikan di wilayah-wilayah strategis seperti papan pengumuman kantor-kantor di pedesaan. Ketiga, dalam hal penggunaan/penyaluran dana tersebut harus ada pengawasan masyarakat lewat Badan Permusyarawatan Desa (BPD). Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 51 disebutkan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa dapat digunakan oleh BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dengan adanya fungsi tersebut diharapkan masyarakat dapat menjadi mekanisme kontrol lewat BPD, dan BPD sendiri diharapkan dapat menjalankan perannya semaksimal mungkin terkait penggunaan anggaran.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam pengalokasian dana desa diperlukan fungsi BPD sebagai pengawas untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang dilakukan BPD dengan melihat rencana awal program dan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya serta besaran dana yang digunakan adalah ukuran yang dijadikan BPD dalam melakukan pengawasan. Selama pelaksanaan program pemerintahan desa dan pemakaian dana desa  sesuai dengan rencana anggaran maka mekanisme kontrol lewat BPD telah dijalankan. Sehingga peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terhadap Kinerja Badan Permusyawaratan  Desa (BPD) Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Landasan Teori

Konsep Kinerja

Bernardin dan Russel (1993 : 379) mengartikan kinerja sebagai the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time  period.  Dalam  definisi  ini, aspek  yang ditekankan  oleh  kedua  pengarang tersebut adalah catatan tentang outcome atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan  atau aktivitas  dijalankan  selama kurun waktu tertentu.  Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.

Istilah  kinerja  merupakan   terjemahan   dari  performance   yang`    sering diartikan  oleh  para  cendekiawan   sebagai  "penampilan",   "unjuk  kerja",  atau "prestasi" (Keban, 2004 : 191). Menurut Sedarmayanti (2010: 260), kinerja didefinisikan  sebagai  catatan  mengenai  out  came  yang  dihasilkan  dari  suatu aktivitas tertentu, selama kurun waktu tertentu pula.

Prawirosentono (1999 : 2) mendefinisikan  kinerja  sebagai  performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Berdasarkan  pengertian di atas maka untuk mengukur kinerja organisasi dimulai dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Produktivitas dari suatu organisasi dapat dilihat dari rasio input dan output,  kualitas  layanan  dapat  dilihat  dari sumber  daya manusia  dan kepuasan masyarakat,  responsivitas dapat dilihat dari prosedur dan keinginan masyarakat, responsibilitas dapat dilihat dari tanggung jawab dan administrasi pelayanan sedangkan  akuntabilitas  dapat dilihat dari ukuran target yang dicapai.  Menurut Kumorotomo  dalam  Dwiyanto  (2008),  menggunakan  beberapa  kriteria  dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain adalah berikut ini:

1.   Efisiensi. Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik  mendapatkan  laba,  memanfaatkan  faktor-faktor  produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.

2.      Efektivitas.  Apakah  tujuan  dari  didirikannya  organisasi  pelayanan  publik tersebut  tercapai? Hal tersebut  erat kaitannya  organisasi  rasionalitas  teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. Salah satu faktor yang berkaitan dengan keberhasilan  suatu organisasi adalah kemampuannya untuk mengukur seberapa baik semua komponen organisasi bekerja dan menggunakan informasi, guna memastikan bahwa pelaksanaannya memenuhi standar  sekarang  dan meningkat  sepanjang  waktu. Pada  dasarnya  pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

3.      Keadilan. Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.

4.     Daya Tanggap. Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan  oleh perusahaan swasta,organisasi pelayanan  publik  merupakan  bagian  dari  daya  tanggap negara  atau  pemerintah  akan kebutuhan  vital  masyarakat.  Oleh  sebab  itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini (dalam Dwiyanto, 2008: 52-53).

Berdasarkan  beberapa  pendapat  diatas  bahwa  kinerja  organisasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai dimensi seperti dimensi dari mulai produktifitas,  kualitas Iayanan, akuntabilitas,  efisiensi, efektivitas,  responsivitas, responsibilitas, keadilan, daya tangkap, masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat bahkan dampak dari suatu kebijakan atau program tersebut, setiap dimensi saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Produktifitas, tidak hanya mengukur efisiensi seperti menyangkut tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis tetapi juga efektifitas di dalam suatu organisasi apakah  tujuan  dari  didirikannya  organisasi  pelayanan  publik  tersebut  tercapai ataukah  belum  sehingga  dapat  mengukur  kemampuan  suatu  organisasi  atau instansi    untuk   seberapa   baik   semua   komponen    organisasi    bekerja dan menggunakan  informasi,  guna  memastikan  bahwa  pelaksanaannya  memenuhi standar  sekarang  dan  meningkat  sepanjang  waktu.  Apabila  efektivitas  sudah tercapai  sesuai harapan  didapat  suatu  rasio antara  input dan output  dari suatu kegiatan atau program disuatu organisasi atau instansi, sehingga dihasilkan suatu kualitas layanan yang baik yang diharapkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat meningkatkan kinerja disuatu organisasi sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Adanya kualitas layanan yang baik maka kinerja organisasi  akan sangat respon terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Responsivitas  sangat diperlukan  karena merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun   agenda,   dan  mengembangan  program-program   pelayanan   publik. Adanya responsivitas ini maka keadilan dalam suatu organisasi dapat dirasakan. Responsivitas  dapat berpengaruh ke dalam responsibilitas  karena responsibilitas dapat   menggambarkan   apakah   pelaksanaan   kegiatan   organisasi   publik   itu dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  administrasi  yang  benar  atau  sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit, sehingga akuntabilitas di dalam suatu organisasi akan lebih pro rakyat dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di dalam program-program kerja suatu organisasi dapat mensejahterakan rakyatnya agar manfaat dari kebijakan tersebut akan terasa oleh semua pihak, baik masyarakat  ataupun instansi atau organisasi yang mengelola kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut akan bermanfaat dan tidak percuma dengan adanya kebijakan yang telah dibuat agar dampak yang dihasilkan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan akan lebih mementingkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan patuh dan tunduk terhadap kebijakan yang telah dibuat.

Dimensi-dimensi didalam mengukur indikator kinerja organisasi pada dasarnya  memiliki  kesamaan  substansial  yakni  untuk  melihat  seberapa  jauh tingkat  pencapaian  hasil  yang  telah  dilakukan  oleh  birokrasi  pelayanan  atau instansi  tersebut  apakah  sesuai  atau tidak dengan  tujuan  yang telah  ditetapkan sebelumnya.   Kinerja  organisasi  merupakan  suatu  konsep  yang disusun  dari berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya  untuk mencapai tujuan yang telah atau ingin dicapai oleh suatu organisasi atau instansi.

Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi  yang  dimaksud  adalah  bahwa  agar  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan pembangunan  harus memperhatikan  aspirasi  dari masyarakat yang  diartikulasikan   dan  diagresiasikan   oleh  BPD  dan  lembaga  masyarakat lainnya.

Badan  Permusyawaratan  Desa  merupakan  perubahan  nama  dari  Badan Perwakilan  Desa  yang  ada  selama  ini.  Perubahan  ini  didasarkan  pada  kondisi faktual  bahwa  budaya  politik  lokal  yang  berbasis  pada  filosofi  "musyawarah untuk   mufakat".   Musyawarah   berbicara   tentang  proses,   sedangkan   mufakat berbicara tentang basil. Hasil yang diharapkan  diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  berfungsi  menetapkan  peraturan desa  bersama  Kepala  Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa,  juga dapat menjadi  lembaga  yang berperan  sebagai  lembaga  representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut :

1.         Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.

2.    Agresi adalah proses megumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.

3.         Formulasi   adalah   proses   perumusan   Rancangan   Peraturan   Desa   yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.

4.   Konsultasi  adalah  proses dialog bersama  antara Pemerintah  Desa dan BPD dengan masyarakat.

2.        METODE PENELITIAN

Metode   penelitian   yang   dipakai   ialah   penelitian   lapangan   dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data yang ada tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, dan peristiwa tertentu (Subagyo, 1991 : 94). Informan   dalam penelitian  ini  pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan masyarakat di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Inplementasi   Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan rincian yaitu kinerja BPD dalam Proses Implementasi Kebijakan ADD yang meliputi: penyusunan rencana kegiatan, pengawasan penyelesaian kegiatan ADD, mengawasi kesesuaian program dengan kebijakan yang telah ditetapkan, mengawasi ketepatan sasaran sesuai dengan kebijakan yang ditentukan dan Pengawasan Pertanggungjawaban Kegiatan ADD.

Analisis Data

Analisis   data   kualitatif   menurut   Moleong   (2006) merupakan upaya   yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasikan data, memilahnya  menjadi  satuan yang dapat  dikelola,  mensintesiskan, mencari  dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Analisis data dalam penelitian   ini   dimulai   dengan   kegiatan   pengumpulan   data   dengan   teknik interview, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dikaji secara mendalam, dan mengklarifikasinya menjadi sebuah kesimpulan.

3.        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari  hasil  penelitian  didapati  bahwa  Kinerja  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  Dalam  Pengawasan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Di  Kabupaten Bengkulu Tengah belum maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan  bahwa BPD tidak terlibat langsung dalam penyusunan rencana kegiatan dari Alokasi Dana Desa (ADD), akan tetapi BPD bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya penyusunan kegiatan-kegiatan  yang akan dilakukan dari alokasi dana desa yang ada. Kinerja Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penggunaan Alokasi   Dana   Desa   (ADD)   belum   maksimal padahal   faktor pengawasan sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam   penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan  masyarakat  sehingga  hasil  pelaksanaan  pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa dimana  dapat  diterima  semua  pihak,  semua  proses  perencanaan  dan pemeliharaannya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa diantaranya adalah pengawasan  terhadap pelaksanaan  perencanaan serta pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membantu dalam memasyarakatkan   tujuan,  prinsip  dan  kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) kepada masyarakat, memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), memberikan saran-saran  terhadap  perencanaan  dan pelaksanaan  Alokasi  Dana Desa (ADD), memastikan   adanya   keterpaduan   dan   mencegah   terjadinya   tumpang   tindih kegiatan  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan  membangun  kerja  sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Dengan  demikian  harapan  dari  pemberian  Alokasi Dana  Desa  (ADD)  yang  terintegrasi  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa  (APBDes)  dapat  tercapai  diantaranya  terwujudnya  kelembagaan  di  desa yang mandiri  yang didukung  oleh  Sumber  Daya Manusia  (SDM) yang  handal dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana utama sebagai pendukung kemajuan dan perkembangan desa, terselenggaranya pembangunan didesa serta terjadinya proses pembelajaran dalam masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa BPD melakukan pengawasan pada setiap tahapan dalam penyusunan rencana kegiatan dari Alokasi Dana  Desa (ADD).  Tahapan  penyusunan  rencana  kegiatan  Alokasi  Dana Desa (ADD) merupakan  tahapan yang sangat penting dimana jika perencanaan  yang dibuat   tidak   sesuai   dengan   peruntukan   maka   secara   otomatis   hasil   dari perencanaan  tersebut tidak dapat dilaksanakan,  disinilah  peran dari BPD untuk mengawasi tahapan dalam penyusunan rencana kegiatan dari Alokasi Dana Desa (ADD) agar program dan kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan peruntukan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan program dan kegiatan tersebut benar-benar  aspirasi  dari  masyarakat  serta  merupakan  program  dan  kegiatan  yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan.

Salah  seorang  informan  berpendapat  bahwa  terwujudnya  pelaksanaan peran dan fungsi BPD secara maksimal di Desa khususnya pada pengawasan pada setiap  tahapan  dalam  penyusunan  rencana  kegiatan  dari  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  dikarenakan  adanya  kerjasama  yang  baik  antara  Kepala  Desa  beserta aparatur desa yang kooperatif dan menjadikan BPD sebagai mitra kerja yang solid sehingga  mampu  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  baik serta  menghasilkan  produk-produk  berupa  aturan  desa  ataupun  produk perencanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil  penelitian  selanjutnya  didapati  bahwa  BPD  melaksanakan pengawasan penyelesaian kegiatan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut informan BPD melakukan pengawasan kegiatan dengan cara mengumpulkan informasi tentang perkembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan. Pengawasan biasanya dilakukan secara berkala selama proses berlangsungnya kegiatan terkait. Di  dalam  pelaksanaan  pengawasan  inilah  BPD  dapat  melihat  apakah  kegiatan yang   sedang   dilaksanakan   tersebut   merupakan   kegiatan   yang   ada   dalam perencanaan,  selanjutnya   BPD   melihat   bagaimana   mekanisme   pelaksanaan kegiatan  tersebut  apakah  sudah sesuai  dengan  yang  direncanakan  atau  tidak. Dalam pelaksanaan kegiatan yang menyangkut fisik (proyek) ataupun pengadaan barang dan jasa, BPD melihat apakah ada kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan melalui spesifikasi yang sudah ditetapkan. Jika didapati pelaksanaan tidak sesuai maka BPD melakukan tindakan menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan dan mengadakan pertemuan antara perangkat desa, pelaksana kegiatan dan BPD untuk  melihat  kembali  bagaimana  mekanisme  pekasanaan  pekerjaan,  jika memang terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan pekerjaan harus dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, namun apabila ada unsur kesengajaan maka BPD akan memerintahkan untuk pelaksana kegiatan segera menyesuaikan kegiatan tersebut dengan apa yang sudah ditetapkan dalam perencanaan awal.

4.        KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Inplementasi  Alokasi Dana Desa Di Kecamatan  Karang Tinggi Kabupaten  Bengkulu Tengah sudah dikategorikan cukup maksimal. Dalam penyusunan rencana kegiatan dari dana  alokasi  desa BPD tidak  terlibat  langsung,  akan  tetapi  BPD bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya penyusunan perencanaan kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilakukan,  hal  ini  dilakukan  agar  supaya  semua kegiatan yang direncanakan merupakan kegiatan yang menjadi prioritas. BPD melaksanakan pengawasan   penyelesaian   kegiatan   ADD,  pegawasan   tersebut untuk  melihat  apakah  pelaksanaan  kegiatan  sudah  sesuai  dengan  standar  yang sudah ditetapkan. BPD juga melakukan pegawasan terhadap kesesuaian program dengan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Jika  program  dengan  kebijakan  yang telah   ditetapkan   tidak   sesuai   maka   BPD   dapat   melakukan   koreksi.   BPD mengawasi  ketepatan  sasaran  sesuai  dengan  kebijakan  yang  ditentukan  agar kegiatan   itu  yang  dilakukan   akan  dapat  memberikan   dampak   berarti  bagi masyarakat.  BPD  melakukan  Pengawasan  Pertanggungjawaban  Kegiatan  ADD dan BPD mengambil tindakan tegas jika dalam Pengawasan Pertanggungjawaban Kegiatan ADD ternyata terdapat kekeliruan ataupun penyimpangan.

Saran

1.            Peningkatan  sumberdaya  manusia  di  kalangan  BPD dengan mengikuti pelatihan-pelatihan khususnya bidang pengawasan agar  anggota BPD dapat menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan pengawasan dapat berjalan dengan maksimal.

2.            Pembuatan APBDes dapat lebih berlandaskan kepada  kebutuhan masyarakat desa yang menjadi kebutuhan primer masyarakat desa,  sehingga semua kegiatan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bernardin, H. J. and Russel, E.A. 1993. Human Resource Management, An Experiential Approach. Mc. Graw Hill International Edition, Singapore: Mac Graw Hill Book Co.

Bush,  T.  dan  M.  Coleman.  2006.  Leadership  and  Strategic  Management  in Education. Ircisod. Yogyakarta.

Cushway,   B.  2002.   Manajemen    Sumber   Daya   Manusia.   Elex   Media Komputindo. Jakarta.

Dwiyanto,   A.   2008.   Mewujudkan   Good   Governance   Melalui   Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Hessel N. S. T. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yayasan Pembaruan.

Keban,Y.T. 2004. Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. PT. Gava Media. Yogyakarta.

Mahsun,   M.   2006.   Pengukuran   Kinerja   Sektor   Publik. Penerbit BPFE. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mangkunegara. A.A. P. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Moleong,    Lexy.    2002.    Metodologi    Penelitian    Kualitatif.    PT.    Remaja Rosdakarya. Bandung.

....................,   2006.  Metodologi   Penelitian   Kualitatif.   PT.  Remaja   Rosdakarya. Bandung.

Muhadjir,  N.  2000.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Penerbit  Rave  Sarasin.Yogyakarta.

Nordiawan, D. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.

Prawirosentono.   S.  1999.  Manajemen  Sumber  Daya  Manausia,  Kebijakan Kinerja Karyawan. Penerbit BPFE. Yogyakarta.

Salusu,  J.  2001.  Pengambilan  Keputusan  Strategik  untuk  Organisasi  Publik Non Profit. PT. Grasindo. Yogyakarta.

Sedarmayanti. 2010. Manajemen  Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. PT Refka Aditama. Bandung.

Subarsono. 2005. Analisa Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Subagyo, M. 1991. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Bumi Aksara. Jakarta.

Suparmoko,  M. 2002. Ekonomi  Publik, untuk Keuangan  dan Pembangunan Daerah. Andi. Yogyakarta.

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Ganesha. Bandung.

Sugiarto. 2001. Teknik Sampling. PT. Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta.

Supriyadi, G. 2001. Modul Diklat Prajabatan Golongan III: "Etika Birokrasi". LAN RI. Jakarta.

Surahmat W. 1992. Pengantar Penelitian Ilmiah. Tarsito. Bandung.

Tarwiyah, T. 2005. Kebijakan pendidikan Era Otonomi Daerah. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Tangkilisan, H. 2003. Kebyakan Publik. Lukman Offset. Yogyakarta.

....................., 2005.  Manajemen  Publik.  PT  Gramedia  Widiasarana  Indonesia. Jakarta.

Undang-undang  Nomor  33 tahun 2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.