Ekonomi & Pembangunan Vol 11 No 1 Januari-Juni 2017

IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah)

Jamil Afrianto

Fakultas Ekonomi, Universitas Dehasen Bengkulu

ABSTRACT

This research is quantitative research looking at the implementation of the government’s internal control system of local government performance: the structural official involvement as moderating variable at the official work unit, the District of Central Bengkulu. Data were obtained through questionnaires in 243 officers in all offices of the local work unit the district of Central Bengkulu. The analytical method used is a multiple linier regression by using statistical software.

The results showed that the application of the system of internal control in the government agencies working unit in Central Bengkulu proved to affect the performance of official work unit in Central Bengkulu. The Structural official involvement proved to strength the implementation of internal control systems in the government work unit of Central Bengkulu.The office work unit at Central Bengkulu has implemented the internal control system with good government.

Key Words: Government’s internal control system, the structural official   involvement, local government performance

1.        PENDAHULUAN

Kinerja dapat diartikan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target, tujuan atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005: 50). Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, dituntut adanya peningkatan kinerja pejabat struktural sebagai penggerak pada tingkat pemerintah daerah, capaian kinerja dari penyelenggaraan pemerintah daerah sudah menjadi tolak ukur wajib bagi penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pentingnya kinerja pemerintah daerah telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, pemerintah mulai mendorong setiap instansi pemerintah untuk merubah orientasi dari orientasi output ke orientasi outcome, capaian kinerja tersebut diwujudkan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Keberhasilan dari penerapan SPIP sangat bertumpu tidak hanya pada rancangan pengendalian yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga kepada setiap orang dalam organisasi sebagai faktor yang dapat menjamin sistem pengendalian intern pemerintah berfungsi. Keterlibatan sumber daya manusia tersebut menjadi strategi manajemen organisasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama lain serta kerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan Pasal 47 PP Nomor 60 Tahun 2008, Menteri/Pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Dengan penerapan SPIP yang merupakan sarana untuk menghasilkan kinerja yang baik maka instansi/organisasi memiliki kebijakan yang transparan, PP Nomor 60 tahun 2008 setiap pimpinan instansi diwajibkan menerapkan kebijakan yang kondusif, kebijakan kondusif terjadi apabila pimpinan instansi membuat suatu pedoman kebijakan termasuk pendelegasian wewenang dan uraian jabatan sesuai dengan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Mengacu pada Locke's model (1968), penetapan tujuan (goal) mempunyai empat mekanisme dalam memotivasi individu untuk mencapai kinerja. Pertama, tujuan (goal) dapat mengarahkan perhatian individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan (goal) tersebut. Kedua, tujuan (goal) dapat mambantu mengatur usaha yang diberikan oleh individu untuk mencapai tujuan (goal). Ketiga, adanya tujuan (goal) dapat meningkatkan ketekunan individu dalam mencapai tujuan (goal) tersebut. Keempat, tujuan (goal) membantu individu untuk menetapkan strategi dan melakukan tindakan sesuai yang direncanakan (Kinichi & Kreitner, 2004). Dengan demikian dengan adanya penetapan tujuan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di pemerintahan baik kabupaten maupun kota, selalu menyusun dan membuat rancangan anggaran yang menjadi acuan dan tujuan kerja, dalam penyusunan anggaran ini diharapkan melibatkan pejabat struktural di SKPD yang bersangkutan dan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai landasan dalam menyusun anggaran tahun berikutnya agar konsep pelayanan publik yang melekat di SKPD dapat berjalan dengan baik, SPIP merupakan never ending process yang fleksibel dan memberikan value dalam evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Salah satu unsur SPIP yakni informasi dan komunikasi yang berjalan efektif pada suatu SKPD, maka hal tersebut membantu pimpinan untuk dapat memperoleh informasi kinerja SKPD secara up to date.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penerapan SPIP terhadap Kinerja SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah, Keterlibatan Pejabat Struktural sebagai Variabel Moderating, khususnya dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan anggaran kebijakan daerah, bersifat spesifik menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum.

Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1)        Untuk memberikan bukti empiris bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

2)        Untuk memberikan bukti empiris bahwa keterlibatan pejabat struktural dapat memperkuat pengaruh penerapan SPIP terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kerangka Analisis

Kerangka analisis merupakan hubungan logis dari landasan teoritis dan kajian empiris yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.    

Hipotesis Penelitian

Menurut Narbuko dan Achmadi (2013: 28), hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya. Penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan model Analisis Regresi Linier Berganda. Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2012: 95). Dengan persamaan, sebagai berikut:

Kinerja Pemerintah Daerah (Y)          = a + β₁SPIP + e

Kinerja Pemerintah Daerah (Y)          = a + β₁SPIP + β₃KPS + e

Kinerja Pemerintah Daerah (Y)          = a + β₁SPIP + β₃KPS + β₃₁SPIP*KPS + e

Pengaruh Penerapan SPIP terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Goal setting theory (Locke, 1968) menyatakan bahwa setiap organisasi harus menetapkan tujuan (goal) yang diformulasikan dengan penerapan SPIP agar setiap organisasi mampu untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan visi dan misi organisasi itu sendiri. Latham dan Yukl (1975) dalam Mirayanti (2012) menyatakan, sebuah goal merupakan sesuatu yang ingin dilakukan seseorang secara sadar. Sesungguhnya penentuan tujuan (goal) merupakan sesuatu yang sederhana, namun kesederhanaan ini tidak dapat diartikan secara sederhana ataupun biasa, melainkan harus ditanggapi dengan perencanaan yang matang. Dengan penentuan tujuan (goal) yang spesifik, seseorang akan mampu membandingkan apa yang telah dilakukan dengan tujuan (goal) itu sendiri, dan kemudian menentukan dimana posisinya saat itu. Goal-setting mengijinkan individu untuk melihat hasil kerja disaat ini dan membandingkannya dengan hasil kerja dimasa lalu. Hal ini akan menimbulkan sebuah motivasi tersendiri bagi individu untuk berusaha lebih baik lagi.

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah terdiri lima komponen utama yang saling berkaitan. Komponen tersebut bersumber dari cara manajemen (pimpinan) menyelenggarakan tugasnya. Jika kinerja pimpinan organisasi baik, maka seluruh komponen utama tersebut akan menyatu (built in) dan saling menjalin (permeatted) di dalam proses manajemen. Lima komponen sistem pengendalian intern dirumuskan sebagai: lingkungan pengendalian (control environment); penilaian risiko (risk assessment); aktivitas pengendalian (control activities); informasi dan komunikasi (information and communication); serta pemantauan (monitoring). Dalam perkembangannya, kemudian terjadi pergeseran karakter pengendalian yang tidak hanya mencakup rangkaian kegiatan dan prosedur, namun menjadi suatu proses yang integral yang dipengaruhi oleh setiap orang di dalam organisasi. Akibatnya karakter pengendalian intern bergeser dari hard control menuju soft control. Hal ini akan ditandai dengan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas kinerja organisasi. Capaian itu tidak hanya dilakukan melalui prosedur dan mekanisme pengendalian tetapi juga dengan meningkatkan kompetensi, kepercayaan, nilai etika, dan penyatuan pandangan terhadap visi, misi, dan strategi organisasi.

Latham, et al (2008) dalam Mirayanti (2012) tujuan (goal) berpengaruh pada  kinerja pegawai dalam organisasi publik. Salah satu bentuk nyata dari penerapan goal-setting theory dengan diterapkannya kelima unsur pengendalian intern dan ciri yang paling berpengaruh pada efektivitas pengendalian terletak pada proses. Hal ini membawa konsekuensi bahwa kesadaran terhadap pentingnya pengendalian tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pimpinan lembaga (manajemen puncak). Kesadaran terhadap manfaat pengendalian harus tersebar ke seluruh anggota organisasi, tidak hanya kepada unit dan bagian organisasi terkecil, tetapi juga sampai ke tingkat individu yang berkaitan dengan kinerja (Latham, 2003 dalam Badiyah dkk, 2013).

Berdasarkan teori goal-setting dan penelitian-penelitian terdahulu maka dengan adanya penerapan SPIP yang dinyatakan secara spesifik akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi sehingga akan mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan meningkatnya penerapan SPIP maka akan diikuti dengan meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah di SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan uraian di atas, disusun hipotesis dalam konteks pemerintah daerah, sebagai berikut:

H₁: Penerapan SPIP berpengaruh positif pada Kinerja Pemerintah Daerah

Pengaruh Penerapan SPIP terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Keterlibatan Pejabat Struktural Sebagai Variabel Moderating

Keterlibatan adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih, yang membawa efek di masa yang akan datang bagi mereka yang membuat keputusan (Weiner dalam Coryanata, 2002). Keterlibatan pejabat Struktural merupakan keikutsertaan para pejabat dalam proses pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Keterlibatan dalam proses penerapan kelima unsur Pengendalian Intern Pemerintah merupakan pendekatan yang efektif terhadap perbaikan motivasi perilaku individu dalam organisasi SKPD. Oleh karena itu, Keterlibatan Pejabat Struktural ini mendorong para pegawai berusaha lebih aktif dalam rangka mencapai kinerja yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Murray (1988) yang menyatakan bahwa keterlibatan pejabat dinilai mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi.

Selain itu, keterlibatan pejabat struktural merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasi dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern yang efektif untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Nouri dan Parker, 1996; McClurg, 1999; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002).

Pasal 47 PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP merupakan tanggung jawab pimpinan  dan seluruh  pegawai  untuk mencapai target Kinerja yang telah ditetapkan, baik dalam skala kegiatan ataupun unit dengan cara memahami dan menginternalisasikan unsur-unsur dalam SPIP. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan keterlibatan seluruh pejabat struktural dilingkungan SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan kegiatan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta melakukan pengawasan intern yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan peraturan pemerintah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan keterlibatan pejabat, ditentukan bahwa keterlibatan Pejabat Struktural mempunyai pengaruh positif terhadap penerapan SPIP dalam meningkatkan kinerja pemerintah. 

H₂:  Semakin tinggi tingkat keterlibatan Pejabat Struktural maka semakin kuat pengaruh penerapan SPIP terhadap kinerja pemerintah daerah

2.        METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012: 7), data yang diperoleh dari sampel penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik menggunakan software statistik, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Pemerintah Derah Kabupaten Bengkulu Tengah, Keterlibatan Pejabat Struktural sebagai variabel moderating.

3.        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini terdapat hipotesis satu (H₁) untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam upaya meningkatkan Kinerja Pemerintah daerah di SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hipotesis satu (H₁) menyatakan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Artinya, makin tinggi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam setiap aktifitas kegiatan di SKPD, semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh Penerapan Sistem pengendalian Intern pemerintah dilakukan dengan analisa Regresi Sederhana dengan menggunakan software Statistik. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil uji hipotesis tersebut:

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis - Persamaan Regresi 1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta
	(Constant)	31,315	3,674		8,524	0,000
	SPIP	0,227	0,043	0,322	5,271	0,000
	F-hitung				27,783	0,000
Determinasi berganda (R2)				0,103
Adjusted R Square				0,100
Sumber: Data primer diolah (2015)

            Tabel 1. menunjukkan bahwa besarnya nilai Determinasi Berganda (R²) adalah 0,103 yang berarti variabilitas variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel bebas sebesar 10,3 persen, sedangkan sisanya 89,7 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

Hasil uji t menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai t_hitung bernilai positif sebesar 5,271 yang berarti sistem pengendalian intern pemerintah memiliki kontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 5 persen.  Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kinerja Pemerintah Daerah, hipotesis satu (H₁) terbukti.

Hipotesis dua (H₂) untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam upaya meningkatkan Kinerja Pemerintah daerah dengan Keterlibatan Pejabat Struktural sebagai variabel moderating di SKPD pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Hipotesis dua (H₂) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat keterlibatan pejabat struktural maka semakin memperkuat pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam setiap aktifitas kegiatan di SKPD yang semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Untuk menguji apakah keterlibatan pejabat struktural memperkuat pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah dilakukan dengan analisa regresi linier berganda dengan menggunakan software statistik. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil uji hipotesis tersebut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda - Persamaan Regresi 3

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta
	(Constant)	-100,995	32,752		-3,084	0,002
	SPIP	1,654	0,384	2,341	4,310	0,000
	KPS	6,793	1,672	2,757	4,064	0,000
	SPIP*KPS	-0,073	0,020	-3,231	-3,737	0,000
	F-hitung				20,325	0,000
	Determinasi berganda (R2)			0,203
	Adjusted R Square			0,193

Sumber: Data primer diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 2. Koefisien leverage SPIP sebesar 1,654 yang berarti setiap kenaikan SPIP maka kinerja pemerintah daerah akan naik sebesar 1,654 dengan asumsi variabel yang lain dari model regresi adalah tetap. Nilai KPS sebesar 6,793 yang berarti setiap kenaikan KPS maka kinerja pemerintah daerah akan naik sebesar 6,793 dengan asumsi variabel yang lain dari model regresi adalah tetap. Nilai interaksi SPIP*KPS  sebesar 0,073 dan bertanda negatif yang berarti keterlibatan pejabat struktural memperkuat penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada saat pejabat struktural tidak terlibat dalam aktivitas di dinas SKPD dengan asumsi variabel yang lain dari model regresi adalah tetap.

Uji F menghasilkan nilai F_hitung sebesar 20,325 dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 (α = 5 persen), yang berarti model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah dengan keterlibatan pejabat struktural sebagai variabel moderating. Tabel 2. menunjukkan nilai determinasi berganda (R²) adalah 0,203 yang berarti bahwa pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah yang dimoderasi oleh keterlibatan pejabat struktural mempunyai pengaruh sebesar 20,3 persen sedangkan sisanya 79,7 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model regresi.

Hasil uji t menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah  mempunyai t_hitung sebesar 4,310 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 5 persen hasil ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai kontribusi terhadap kinerja pemerintah  daerah, hasil uji t keterlibatan pejabat struktural mempunyai t_hitung sebesar 4,064 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 5 persen, ini menunjukkan bahwa keterlibatan pejabat struktural mempunyai kontribusi terhadap penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah, interaksi sistem pengendalian intern pemerintah dengan keterlibatan pejabat stuktural memiliki nilai t_hitung negatif sebesar -0,3737 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 5 persen, hasil ini menunjukkan bahwa interaksi SPIP*KPS memiliki kontribusi yang tidak searah terhadap penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa Keterlibatan pejabat struktural memoderasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

Dari hasil uji hipotesis pada tabel 2. di atas, peneliti melakukan uji hipotesis persamaan regresi linear yang ke tiga, untuk membuktikan pengaruh keterlibatan pejabat struktural sebagai variabel moderating yang memperkuat penerapan sistem pengendalian intern pemeritah terhadap kinerja pemerintah daerah secara partial atau komprehensif. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil uji hipotesis tersebut:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda - Persamaan Regresi 2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta
	(Constant)	20,264	4,560		4,444	0,000
	SPIP	0,228	0,042	0,323	5,448	0,000
	KPS	0,569	0,146	0,231	3,897	0,000
	F-hitung				22,301	0,000
	Determinasi berganda (R2)			0,157
	Adjusted R Square			0,150

Sumber: Data primer diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 3. Koefisien leverage SPIP sebesar 0,228 yang berarti setiap kenaikan SPIP maka kinerja pemerintah daerah akan naik sebesar 0,228 dengan asumsi variabel yang lain dari model regresi adalah tetap. Nilai KPS sebesar 0,569 yang berarti setiap kenaikan KPS maka kinerja pemerintah daerah akan naik sebesar 0,569 dengan asumsi variabel yang lain dari model regresi adalah tetap.

Uji F menghasilkan nilai F_hitung sebesar 22,301 dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 (α = 5 persen), yang berarti model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah dengan keterlibatan pejabat struktural sebagai variabel moderating. Tabel 3. menunjukkan nilai determinasi berganda (R²) adalah 0,157 yang berarti bahwa pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah yang dimoderasi oleh keterlibatan pejabat struktural mempunyai pengaruh sebesar 15,7 persen sedangkan sisanya 84,3 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

Hasil uji t menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah  mempunyai t_hitung sebesar 4,444 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 5 persen, hasil uji t keterlibatan pejabat struktural mempunyai t_hitung sebesar 5,448 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 5 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa Keterlibatan pejabat struktural memoderasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah secara partial, sehingga hipotesis dua (H₂) terbukti.

Pembahasan

Penerapan SPIP Berpengaruh Positif pada Kinerja Pemerintah Daerah

Keberadaan SPIP sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai di dinas SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan, dengan menjalankan ke lima unsur sistem pengendalian intern pemerintah.

Lingkungan pengendalian, dalam hal ini pimpinan di seluruh dinas SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah memberikan keteladanan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif didasari dengan integritas dan nilai etika yang luhur. Pengendalian ini terdiri dari delapan sub unsur meliputi:  (1) penegakan integritas dan nilai etika. (2)  komitmen terhadap kompetensi. (3) kepemimpinan yang kondusif. (4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. (5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. (6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM. (7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.  (8) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden atas pernyataan nomor satu sampai dengan pernyataan nomor 5 mengenai lingkungan pengendalian, dimana nilai rata-rata jawaban responden lebih dari 3,5.

Penilaian risiko, sebagai unsur kedua SPIP, memberikan kesadaran bagi seluruh pegawai di dinas SKPD untuk peduli pada risiko yang bakal terjadi. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan di dinas SKPD Bengkulu Tengah sudah menentukan tujuan dinas SKPD memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Tujuan dinas SKPD telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan, hal ini didasarkan pada tujuan dan rencana strategis dinas SKPD Bengkulu Tengah, saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, relevan dengan seluruh kegiatan utama dinas SKPD, memiliki kriteria pengukuran, didukung sumber daya dinas SKPD yang cukup dan melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya. (3) pimpinan dinas SKPD Bengkulu Tengah telah melakukan penilaian terhadap faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden atas pernyataan nomor 6 sampai dengan pernyataan nomor 9 mengenai penilaian resiko, dimana nilai rata-rata jawaban responden lebih dari 3,63.

Kegiatan pengendalian, dalam hal ini pimpinan dinas SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah telah menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi  dinas SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok dinas SKPD, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dipilih disesuaikan dengan sifat khusus dinas SKPD Bengkulu Tengah; kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis, prosedur yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis,  kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan pimpinan dinas SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah mereviu atas kinerja pegawai di dinas SKPD Bengkulu Tengah, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas asset, penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, serta dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden atas pernyataan nomor 10 sampai dengan pernyataan nomor 16 mengenai aktivitas pengendalian, dimana nilai rata-rata jawaban responden lebih dari 3,74.

Informasi dan komunikasi. Pimpinan dinas SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan dinas SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden atas pernyataan nomor 17 sampai dengan pernyataan nomor 18 mengenai informasi dan komunikasi, dimana nilai rata-rata jawaban responden lebih dari 3,83.

Pemantauan pengendalian, Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden atas pernyataan nomor 19 sampai dengan pernyataan nomor 22 mengenai pemantauan pengendalian, dimana nilai rata-rata jawaban responden lebih dari 3,82.

Penerapan sistem pengendalian intern di dinas SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan dinas SKPD dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas operasi (goal setting theory), yang diformulasikan dengan penerapan SPIP sehingga dinas SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan visi dan misi organisasi SKPD, hal ini berdampak positif pada kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Keterlibatan Pejabat Struktural sebagai Moderating Pengaruh Penerapan SPIP terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa derajat keterlibatan pejabat struktural (responden) tinggi, pejabat struktural di dinas SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah terlibat dalam setiap aktivitas kegiatan di unit kerja masing-masing dalam proses penentuan rencana kegiatan, serta secara aktif terlibat dalam proses perencanaan “bottom up” sehingga memotivasi mereka bekerja sesuai dengan tujuan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Rencana kegiatan disusun berdasarkan usulan yang dikemukakan oleh pejabat struktural di unit kerja masing-masing dan diputuskan sesuai dengan usulan pejabat struktural yang berada di dinas SKPD, dengan tetap menjalankan pengawasan dan pengendalian dalam proses pelaksanaannya, dimana perjabat struktural di dinas SKPD mengkomunikasikan rencana kegiatan dan tujuan (goal) yang telah ditetapkan sesuai dengan usulan kepada pegawai di dinas SKPD dengan penerapan sistem pengendalian intern dalam setiap aktivitas untuk meningkatkan kinerja di unit kerja masing-masing yang berdampak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah yang dimoderasi oleh keterlibatan pejabat struktural memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Keterlibatan pejabat struktural dalam setiap aktivitas kegiatan di dinas SKPD berarti memberi mereka tanggung jawab yang lebih besar untuk mencapai tujuan (goal) yang ditetapkan sebelumnya. Rasa tanggung jawab yang tinggi pejabat struktural merupakan kunci keberhasilan dari penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang berujung pada peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardika, Bagia dan Suwendra (2015), keterlibatan pejabat struktural sebagai pimpinan yang memegang peranan yang penting dalam menentukan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi kegiatan dalam unit kerjanya dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern yang efektif untuk pencapaian kinerja yang diharapkan. Serta mendukung penelitian Nouri dan Parker, 1996; McClurg, 1999; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002, keterlibatan pejabat struktural dalam aktivitas kegiatan yang lebih besar akan menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap situasi yang dihadapi oleh dinas SKPD. Selain itu, mereka akan senantiasa memanfaatkan informasi yang lebih baik dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam mengambil langkah-langkah strategis selama proses penetapan tujuan (goal) dan pencapaiannya.

4.        KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1.      Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.  Keterlibatan pejabat struktural memperkuat pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan kata lain, sistem pengendalian intern pemerintah yang dimoderasi oleh keterlibatan pejabat struktural berpengaruh positif terhadap  kinerja pemerintah daerah.

Saran

1.  Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan untuk merencanakan program-program pengembangan untuk meningkatkan dan mempertahankan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sampai ke tingkat pegawai, terutama yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan khususnya pejabat struktural agar semakin terlibat dalam setiap aktivitas kegiatan di satuan kerja perangkat daerah agar kinerja pemerintah daerah semakin meningkat.

2.  Kepada penelitian selanjutnya agar dapat melakukan pengujian ulang terhadap variabel moderating keterlibatan pejabat struktural atau dengan pengujian di lokasi yang berbeda serta menggunakan metode interview dalam pengumpulan data guna memperoleh hasil yang lebih kredibel.

  

DAFTAR PUSTAKA

Badriyah, Nurul. Ria Nelly Sari, dan Enni Savitri. (2013). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggran, Evaluasi Anggaran, dan Umpan Balik Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Vol 1 No 2. Universitas Riau.

Chong, V. K. dan K. M. Chong. 2002. Budget Goal Commitment and Informational Effect of Budget Participation on Performance: A Structural Equation Modeling Approach. Behavioral Research In Accounting. Vol 14. 65-86.

Coryanata, Isma 2004. Pelimpahan Wewenang dan Komitmen Organisasi dalam Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VII. Denpasar.

Halim, Achmad Tjahjono dan M. F. Husien. (2000). Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Kreitner, Robert, dan Angelo Kinichi. 2005. Perilaku Organisasi. Buku 2, Edisi Kelima. Penerjemah: Erly Suandy. P. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Latham, G. P., dan Yukl, G. A. (1975). A Review of Research on the Applocation of Goal Setting in Organizations. Academy of Management Journal. Vol. 18, No. 4, pp: 824-845.

Locke, E.A. (1968). Toward a Theory of Task Motivations and Incentives. Organizational Behavior and Human Performance. Vol. 3. pp. 157-189.

McClurg, L.N. 1999. Organizational Commitment in The Temporary Help Service Industry. Journal of Applied Management Studies. Pp: 5-26.

Mirayanti, A. A. Ayu Putri. 2012. Pengaruh Interaksi Partisipasi Penganggaran dan Ketidakpastian Yang Dipersepsikan Terhadap Kinerja Pada Organisasi Non-Profit The Nature Conservacy Indonesia Marine Program. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Udayana.

Nouri, H  dan R. J. Parker 1996. The Effect of Organization Commitment On Relation Between Budgetary Participation and Budgetary Slack. Behavioral Research in Accounting. Vol 8 pp: 74-90.

Republik Indonesia (1999). Inpres Nomor 7. Tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Jakarta: Biro Peraturan Perundang-undangan Bagian Politik dan Kesejahteraan Rakyat.

Rivai, Vethzal & Basri. (2005). Peformance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Steers, Richard M dan Porter, Lymann W. (1976). Motivation and Work Behavior. New York: Mc Graw-Hill.

Sugiyono. (2011). Statistik Untuk Penelitian. Bandung, Alfabeta.