Ekonomi & Pembangunan Vol 11 No 1 Januari-Juni 2017

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN OKU

Ali Akbar

Fakultas Ekonomi, Universitas Baturaja OKU Sumatera Selatan

ABSTRACT

            The purpose of this research is to identify the regional financial performance of OKU district,

 for the year 2010 to 2014, assessed from the regional financial independence ratio, the ratio of public

 expenditures, the ratio of public spending and effectiveness ratio to the economic growth of OKU. 

As for the financial performance of the efficiency ratio is considered less efficient. Local Government 

independence in meeting the needs of funds for the implementation of government activities, 

development and service of high society. Using the funds of the apparatus and public services with

 a balanced, due to the overall budget years 2010 to 2014 are used for personnel expenses and the cost

 of public services have done with balance. The financial performance for the years 2010 to 2014 in 

terms of local revenue management aspects was effective but less efficient.

Key Words:   Regional financial performance, economic growth 

1.        PENDAHULUAN

            Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban ini akan bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya daerahnya dengan cara mengoptimalkan pendapatan daerah dan membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat guna menunjang pertumbuhan kemandirian ekonomi daerah. Oleh karena itu, di dalam mengelola potensi sumber daya yang ada harus ditunjang dengan rencana keuangan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil atau kinerja yang baik serta berorientasi terhadap kepentingan publik. Anggaran yang berbasis pada kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya pemerintah daerah di dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih terarah dan seimbang dengan pertimbangan value for money sebagai dasar untuk menentukan beban yang layak untuk setiap program yang akan dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Sebagai bentuk evaluasi maka dilakukan penilaian terhadap kinerja suatu program pemerintah.

            Menurut Abdullah (2014: 181) pengukuran kinerja berbasis anggaran dilakukan dengan menilai selisih (varian) antara anggaran dengan realisasinya. Teknik tersebut dikenal dengan istilah analisis jumlah pengeluaran aktual lebih kecil dari jumlah pengeluaran yang dianggarkan. Sebaliknya apabila selisihnya overspending itu berarti jumlah pengeluaran aktual lebih besar dari pada yang dianggarkan. Organisasi publik (instansi/satuan kerja) yang realisasi anggarannya lebih kecil dari jumlah anggaran yang dianggarkan, maka kriterianya dianggap baik. Sebaliknya bila realisasi anggaran aktualnya lebih besar daripada jumlah anggaran yang dianggarkan maka kinerjanya dianggap jelek. Hasil analisis ini dapat dijadikan umpan balik (feedback) oleh instansi di atasnya kepada instansi yang ada dalam pembinaannya.

            APBD merupakan  salah  satu aspek penting yang akan menentukan  berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu  mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif,  transparan, dan akuntabel.           

Tabel 1. Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010-2014

No	Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Keterangan
1	2010	615.022.961.529	631.878.817.352	Defisit
2	2011	788.391.111.941	736.278.198.329	Surplus
3	2012	863.169.352.617	813.512.895.552	Surplus
4	2013	980.796.944.530	1.018.584.561.265	Defisit
5	2014	1.083.700.903.702	1.031.868.548.192	Surplus

Sumber: BPKAD Kabupaten OKU, (2016)

            Berdasarkan tabel 1. diketahui bahwa pada tahun 2010 pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan, namun pada tahun 2011 dan 2012 penerimaan yang diterima mengalami surplus karena pengeluaran lebih kecil, kemudian di tahun 2013 pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan sehingga mengalami defisit, walaupun di tahun 2014 mengalami surplus namun jumlahnya tidak terlalu signifikan.

        Daerah defisit anggaran selama dua tahun yaitu tahun 2012 dan 2013, akibat terjadi pengurangan pembagian dana pusat ke daerah, seperti dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Pendapatan terbesar dominannya berasal dari dana perimbangan, kemudian dari sektor PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara hibah dan dana darurat nihil. APBD merupakan salah satu aspek penting yang akan menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kabupaten Ogan Komering Ulu karena biaya penyelenggaraan bersumber dari APBD. Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perlu dilakukan penelitian tentang “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten OKU”.

2.        METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis keterkaitan rasio keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan analisis rasio keuangan yaitu  Rasio Kemandirian Daerah, Rasio  Aktivitas Belanja Daerah, Rasio Aktivitas Belanja Publik, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2010-2014.

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan berupa data sekunder. Data sekunder didapatkan dari dokumentasi Perkembangan Target dan Realisasi APBD Kabupaten OKU Tahun 2010-2014 yang diperoleh dari Badan Pusat Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Teknik Analisis Data

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Teknik analisis data yang akan digunakan untuk menganalisis rasio keuangan  daerah antara lain (Abdullah, 2014: 184):

1.      Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 2. Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan
0% - 25%	Rendah Sekali
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

                       Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327/1996

2.      Rasio  Aktivitas Belanja Daerah

Tabel 3. Kriteria Penilaian Belanja Daerah

Prosentase Belanja Aparatur Terhadap Total Belanja	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00% - 10,00%	Kurang Baik
10,01% - 40,00%	Cukup Baik
> 40,00%	Baik

                       Sumber: Departemen Dalam Negeri, (2015)

3.      Rasio Aktivitas Belanja Publik

Tabel 4. Kriteria Penilaian Belanja Publik

Prosentase Belanja Pelayanan Publik Terhadap Total Belanja	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00% - 10,00%	Kurang Baik
10,01% - 40,00%	Cukup Baik
> 40,00%	Baik

                       Sumber: Departemen Dalam Negeri, (2015)

4.      Rasio Efektivitas

Tabel 5. Kriteria Penilaian Efektivitas

Nilai	Ketergantungan Keuangan Daerah
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

                       Sumber: Departemen Dalam Negeri, (2015)

5.      Rasio Efisiensi

Tabel 6. Kriteria Penilaian Efisiensi

Nilai	Ketergantungan Keuangan Daerah
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
di bawah 60%	Sangat Efisien

                       Sumber: Departemen Dalam Negeri, (2015)

Batasan Operasional Variabel

            Batasan operasional variabel yang akan diteliti adalah elemen dan aspek mengenai variabel penelitian sesuai dengan teori. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel 7. Batasan Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Rasio Keuangan Daerah	Indeks yang digunakan untuk mengevaluasi  kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah	1. Rasio Kemandirian Daerah 2. Rasio Aktvitas Belanja     Daerah 3. Rasio Aktivitas Belanja     Publik 4. Rasio Efektifitas 5. Rasio Efisiensi
Kriteria Keuangan Daerah	Tingkat pencapaian dari suatu hasil pencapaian anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran	1. Kriteria Penilaian     Kemandirian Daerah 2. Kriteria Penilaian Aktvitas     Belanja Daerah 3. Kriteria Penilaian       Aktivitas Belanja Publik 4. Kriteria Penilaian      Efektifitas 5. Kriteria Penilaian Efisiensi

3.        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

            Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2010-2014. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Aktivitas Belanja Daerah, Rasio Aktivitas Belanja Publik, Rasio  Efektivitas, dan Rasio Efisiensi.

1.    Rasio Kemandirian Daerah (RKD)

            Berdasarkan data hasil perhitungan pada tabel 8. dapat  diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu rata-rata sebesar 340,33% atau memiliki tingkat kemampuan keuangan tinggi.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Subsidi Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pinjaman Daerah	KD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
2010	Rp. 30.410.549.751,-	Rp.   3.416.100.000,-	890,21	Tinggi
2011	Rp. 42.119.727.834,-	Rp. 26.720.638.336,-	157,63	Tinggi
2012	Rp. 41.429.319.509,-	Rp. 18.701.769.487,-	221,53	Tinggi
2013	Rp. 46.643.643.950,-	Rp. 31.406.899.511,-	148,51	Tinggi
2014	Rp. 79.344.461.048,-	Rp. 27.959.143.958,-	283,79	Tinggi

Sumber: Data diolah (2017)

            Dimulai pada tahun 2010 rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 890,21% atau tergolong tinggi. Pada tahun 2011 menurun menjadi pada rasio 157,63% namun tetap berada pada kategori kemampuan keuangan tinggi. Rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu di tahun 2012-2014 menjadi masing-masing sebesar 221,53%, menurun menjadi 148,51% dan meningkat menjadi 283,79%.

2.    Rasio  Aktivitas Belanja Daerah

            Berdasarkan data hasil perhitungan pada tabel 9. diketahui bahwa rata-rata rasio aktivitas belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 47,47% termasuk dalam kriteria baik.

Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	Belanja Aparatur (Belanja pegawai secara langsung dan tidak langsung)	Total Belanja	ABD (%)	Kriteria Penilaian Belanja Daerah
2010	Rp. 337.665.107.104,-	Rp.    631.878.817.352,-	53,44	Baik
2011	Rp. 347.439.011.504,-	Rp.    736.278.198.329,-	47,19	Baik
2012	Rp. 391.033.365.166,-	Rp.    813.512.895.552,-	48,07	Baik
2013	Rp. 445.122.126.567,-	Rp. 1.018.584.561.265,-	43,70	Baik
2014	Rp. 464.036.611.728,-	Rp. 1.031.868.548.192,-	44,97	Baik

Sumber: Data diolah (2017)

            Pada tahun 2010-2014 rasio aktivitas belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu masing-masing sebesar 53,44%, 47,19%, 48,07%, 43,70%, dan 44,97%. Rasio aktivitas belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 2010-2014.

3.    Rasio Aktivitas Belanja Publik

            Berdasarkan data pada tabel 10. diketahui rasio aktivitas belanja publik Kabupaten Ogan Komering Ulu dari tahun 2010 hingga 2014 termasuk dalam kriteria baik dengan rata-rata nilai rasio dengan besaran 51,28%.

Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Publik

Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	Belanja Pelayanan Publik	Total Belanja	ABP (%)	Kriteria Penilaian Belanja Publik
2010	Rp. 272.145.249.569,-	Rp.    631.878.817.352,-	43,07	Baik
2011	Rp. 383.689.090.894,-	Rp.    736.278.198.329,-	52,11	Baik
2012	Rp. 419.696.056.286,-	Rp.    813.512.895.552,-	51,59	Baik
2013	Rp. 565.283.306.441,-	Rp. 1.018.584.561.265,-	55,50	Baik
2014	Rp. 558.480.365.904,-	Rp. 1.031.868.548.192,-	54,12	Baik

Sumber: Data diolah (2017)

            Tidak terjadi perubahan signifikan dalam rasio aktivitas belanja publik di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2010-2014. Pada tahun 2010 sampai dengan 2014 masing-masing besaran rasio aktivitas belanja publik di Kabupaten ini yaitu: 43,07%, 52,11%, 51,59%, 55,50% dan 54,12%.

4.    Rasio Efektivitas

            Berdasarkan data pada tabel 11. dapat diketahui bahwa rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dari tahun 2010 hingga 2014 termasuk kedalam kriteria sangat efektif atau berada pada rata-rata nilai rasio dengan besaran 103,14%.

Tabel 11. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Efk (%)	Kriteria Penilaian Efektivitas
2010	Rp.   615.022.961.529,-	Rp.   658.375.040.230,-	93,42	Efektif
2011	Rp.   788.391.111.941,-	Rp.   793.298.081.096,-	99,38	Efektif
2012	Rp.   863.169.352.617,-	Rp.   848.626.816.470,-	101,71	Sangat Efektif
2013	Rp.   980.796.944.530,-	Rp.1.043.111.184.257,-	94,03	Efektif
2014	Rp.1.083.700.903.702,-	Rp.1.104.242.383.679,-	98,14	Efektif

Sumber: Data diolah (2017)

            Pada tahun 2012 rasio efektivitas berada pada nilai 101,71% atau sangat efektif.

Sedangkan tahun 2010, 2011, 2013 dan 2014 rasio efektivitas berada pada nilai 90% - 100% atau efektif.

5.    Rasio Efisiensi

            Berdasarkan data pada tabel 12. diketahui rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2010 hingga 2014 termasuk dalam kriteria tidak efisien atau berada pada nilai 100,22%.

Tabel 12. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Efs (%)	Kriteria Penilaian Efisiensi
2010	Rp.   631.878.817.352,-	Rp.   615.022.961.529,-	102,74	Tidak Efisien
2011	Rp.   736.278.198.329,-	Rp.   788.391.111.941,-	93,39	Kurang Efisien
2012	Rp.   813.512.895.552,-	Rp.   863.169.352.617,-	94,25	Kurang Efisien
2013	Rp.1.018.584.561.265,-	Rp.   980.796.944.530,-	103,85	Tidak Efisien
2014	Rp.1.031.868.548.192,-	Rp.1.083.700.903.702,-	95,22	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah (2017)  

            Pada tahun 2010 dan 2013 rasio efisiensi berada pada nilai di atas 100% atau termasuk dalam kategori tidak efisien. Sedangkan pada tahun 2011, 2012 dan 2014 rasio efisiensi berada pada nilai di antara 90% - 100% atau termasuk dalam kategori kurang efisien.

Pembahasan

1.        Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

            Dapat dilihat bahwa rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tergolong tinggi. Berdasarkan hasil tersebut Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu selama tahun 2010, 2012 hingga 2014 memiliki pola hubungan delegatif yaitu campur tangan pemerintah pusat tidak ada karena daerah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pola hubungan partisipatif terlihat pada tahun 2011 dimana pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Meskipun mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat, namun tidak lebih dominan dari keuangan yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

            Jadi, kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu secara keseluruhan dapat dikatakan sangat tinggi, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern sangat rendah. Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai sendiri pembangunan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kesadaran dan partisipasi dari masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam pembayaran pajak dan retribusi serta pendapatan yang diperoleh dari BUMD yang dimiliki Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sehingga dari tahun 2010 hingga 2014 PAD Kabupaten Ogan Komering Ulu terus meningkat.

2.        Rasio Aktivitas Belanja Daerah

            Kinerja keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu jika dilihat dari rasio aktivitas belanja daerah termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menggambarkan program belanja aparatur daerah terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu masih dibawah batas normal. Artinya dari keseluruhan dana PAD tidak hanya digunakan dialokasikan untuk belanja aparatur seperti belanja dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS.

3.        Rasio Aktivitas Belanja Publik

            Berdasarkan data dan hasil perhitungan diatas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu berusaha memprioritaskan dana belanja untuk pelayanan publik sehingga rasio belanja modal relatif sangat seimbang dengan belanja aparatur. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja pelayanan publik balance dengan belanja aparatur. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mengatur pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan pengeluaran untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah secara seimbang.

4.        Rasio Efektivitas

            Berdasarkan data dan hasil perhitungan efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah sangat efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 103,14%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah sebagian besar melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang sangat baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD dari sektor potensial lainnya.

5.        Rasio Efisiensi

            Diketahui rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2010 hingga 2014 termasuk dalam kriteria tidak efisien atau berada pada nilai 100,22%. Pada tahun 2010 dan 2013 rasio efisiensi berada pada nilai diatas 100% atau termasuk dalam kategori tidak efisien. Sedangkan pada tahun 2011, 2012 dan 2014 rasio efisiensi berada pada nilai di antara 90% - 100% atau termasuk dalam kategori kurang efisien.

            Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dikatakan efisien jika rasio yang dicapai di bawah 60%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu, perlu prhitungan secara detail mengenai besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang ada, sehingga dapat diketahui cara memungut pendapatannya efisien atau tidak.    

4.        KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.        Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk tahun 2010 hingga 2014 termasuk dalam kriteria baik, dinilai dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio belanja daerah, rasio belanja publik dan rasio efektifitas. Sedangkan untuk rasio efisiensi kinerja keuangan daerah dinilai kurang efisien.

2.    Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat tinggi.

3.   Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menggunakan dana aparatur dan pelayanan publik dengan seimbang, karena keseluruhan APBD tahun 2010 hingga 2014 digunakan untuk biaya belanja pegawai dan pelayanan publik dilakukan dengan balance.

4.   Kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk tahun 2010 hingga 2014 ditinjau dari aspek pengelolaan pendapatan asli daerahnya sudah efektif tetapi kurang efisien.

Saran

1.        Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD-nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD sehingga ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat bisa semakin berkurang.

2.        Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu agar lebih proporsional didalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ma’ruf. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Yogyakarta: Aswaja Presindo.

Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE.

BPKAD Kabupaten OKU. 2016. Kebijakan Umum APBD Kabupaten OKU. OKU.

BPS. 2015. Ogan Komering Ulu dalam Angka: Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2012. Ogan Komering Ulu Timur: Badan Pusat Statistik.

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Darise, Nurlan. 2008. Akuntasi Keuangan Daerah. Jakarta: PT Gramedia.

Djanegara dan Wakhyudi. 2007. Analisis Keterkaitan Rasio Keuangan Daerah dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Setda Kabupaten Bogor). Jurnal Akuntasi dan Keuangan Vol. 5 No. 2.

Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Kasmir. 2010. Pengantar Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Kencana.

Mahsun dkk. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mulyadi. 2007. Sistem Perencanan dan Pengendalian Manajemen: Sistem Pelipatganda Kinerja. Jakarta: Salemba Empat.

Pramono. 2012. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Stiesia Vol. 7 No. 13.

Rahayu. 2013. Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008-2012. Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 2 Volume 9 Oktober.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Sun'an, Muammil & Abdurrahman Senuk. 2015. Ekonomi Pembangunan Daerah. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Tarigan, R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.

Tampubolon, Manahan. 2013. Manajemen Keuangan (Finance Management). Jakarta: Mitra Wacana Media.

Yuwono. 2008. Memahami APBD dan Permasalahannya. Malang: Bayumedia.