Ekonomi & Pembanguan Vol 11 No 1 Januari-Juni 2017

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rini Efrianti

Fakultas Ekonomi, Universitas Baturaja OKU Sumatera Selatan

ABSTRACT

This research aims to test the effect of government expenditure on economic growth in the regencies/cities in South Sumatera Province during the period 2005-2015. Government expenditure plays an important role in increasing the economic growth. Government expenditure that used in this research as independent variables, and the dependent variable in this research is the Gross Regional Domestic Product (GRDP) which is representation of economic growth. The method used in this research is simple linier regression. The results showed government expenditure have a positive effect and significant on increasing economic growth. If government expenditure has increased, economic growth will also increase, and otherwise if decline in government expenditure, economic growth will also decline. Variations in the economic growth of 40 percent influenced by government expenditure. The remaining 60 percent influenced by other factors such as house hold consumption, private investment and foreign trading.

Key Words: Government expenditure, gross regional domestic product, economic  growth

1.        PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dalam perspektif yang luas dipandang sebagai suatu proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2011). Salah satu indikator kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini pada dasarnya mengukur kemampuan suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduknya.

Menurut Sukirno (2006), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan prasyarat bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi. Kemiskinan yang berlangsung terus di banyak negara Afrika merupakan salah satu akibat tidak adanya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Karena itu, masalah pertumbuhan ekonomi telah banyak mendapat perhatian ekonom, baik di negara sedang berkembang maupun negara-negara industri maju (Tambunan, 2006).

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005) ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumber daya manusia, (2) sumber daya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi. Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi social overhead capital (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya.

Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Tinjauan Pustaka

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro dan Smith (2006) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang penting bagi setiap masyarakat adalah (1) Akumulasi modal, termasuk di dalamnya semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja, (2) Pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja, (3) Kemajuan teknologi yang secara luas diartikan sebagai cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Tambunan, 2006). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor terpenting dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan suatu negara/wilayah diukur berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi selama periode tertentu. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi  suatu wilayah dapat diperoleh melalui tingkat pertumbuhan nilai  PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Pengeluaran Pemerintah

            Menurut Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 pengeluaran pemerintah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

            Menurut Teori Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen output nasional dari sisi permintaan agregat. Dalam persamaan identitas yang sangat terkenal, Keynes menyatakan bahwa output nasional merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga, investasi sektor swasta, pengeluaran pemerintah, dan selisih antara ekspor dan impor, yang dirumuskan sebagai berikut:

Y  =  C  +  I  +  G  +  (  X  -  M  )

dimana Y  =  output nasional, C  =  konsumsi masyarakat, I  =  investasi sektor swasta, G  =  pengeluaran pemerintah, X  =  ekspor, dan M  =  impor.

            Berdasarkan konsepsi diatas nampak bahwa dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi yang tidak lain adalah pertumbuhan output nasional  ditentukan oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat, investasi swasta, pengeluaran  pemerintah, dan net export yang besarnya dipengaruhi oleh angka pengganda dari perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut, Keynes percaya bahwa untuk  memacu pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan kebijakan fiskal baik berupa pengeluaran pemerintah (government expenditure) maupun penerimaan pemerintah yaitu perpajakan (tax).

2.        METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

            Penelitian dilakukan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dua Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Musi Rawas Utara (Muratara) tidak dimasukan dalam unit analisis dikarenakan kedua kabupaten tersebut baru dimekarkan tahun 2013 sehingga data yang tersedia sangat terbatas. Periode penelitian dilakukan selama 11 (sebelas) tahun yaitu dari tahun 2005-2015. Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota  Provinsi Sumatera Selatan.

Jenis dan Sumber Data

            Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota berdasarkan harga konstan tahun 2000 untuk data PDRB tahun 2005-2010 dan berdasarkan harga konstan tahun 2010 untuk data PDRB tahun 2011-2015, dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2015.

Teknik Analisis

            Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana, dengan formulasi sebagai berikut:

            Ge  =  a  +  bGEx +  e

Dimana:

Ge       = Laju pertumbuhan PDRB

a          = Nilai Konstanta

b          = Koefisien Regresi

GEx     = Pengeluaran Pemerintah

e          = Variabel Pengganggu

Batasan Operasional Variabel

1.       Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 untuk PDRB tahun 2005-2010 dan harga konstan tahun 2010 untuk PDRB tahun 2011-2015. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan rumus:

2.   Pengeluaran Pemerintah Daerah adalah total pengeluaran pemerintah daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam penelitian ini pengeluaran pemerintah daerah diproksi dengan kontribusi pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang dihitung dengan menggunakan rumus:

3.        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

      Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Hal ini dapat diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Dengan kata lain PDRB merupakan tolok ukur perkembangan ekonomi secara regional yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi regional yang dicerminkan oleh PDRB sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang turut memberi andil dalam pertumbuhan produksi dari masing-masing sektor. Perkembangan PDRB baik berdasarkan atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun dapat mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, pertumbuhan ini tentunya akan dapat menggambarkan kemajuan pembangunan ekonomi di daerah tersebut selama kurun waktu tertentu.

      Selama tahun pengamatan, laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Selatan selalu mengalami fluktuasi baik PDRB dengan migas maupun tanpa migas. Pertumbuhan PDRB dengan migas tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,09 persen, sedangkan tingkat pertumbuhan PDRB dengan migas terendah terjadi pada tahun 2015 dengan angka pertumbuhan sebesar 4,5 persen. Di sisi lain, pertumbuhan PDRB tanpa migas tertinggi terjadi pada tahun 2006 dengan angka pertumbuhan sebesar 7,31 persen dan pertumbuhan PDRB tanpa migas terendah terjadi pada tahun 2009 dengan angka pertumbuhan sebesar 4,11 persen.

Apabila kita bandingkan pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan dengan migas dan tanpa migas maka dapat dilihat bahwa PDRB dengan migas tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB tanpa migas.  Pada tahun 2005 laju pertumbuhan PDRB tanpa migas adalah sebesar 6,91 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB dengan migas yang hanya tumbuh sebesar 4,84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor migas terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan cukup besar. Perkembangan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan dengan migas dan tanpa migas dari tahun 2005 hingga 2015 dapat digambarkan pada grafik di bawah ini.

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2016 (Diolah)

Gambar 1.      Laju Pertumbuhan PDRB Dengan Migas dan Tanpa Migas

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2015

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh faktor lokal dan eksternal. Faktor lokal meliputi: ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, kemampuan teknologi, permodalan dan kewirausahaan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya ialah perkembangan situasi perekonomian nasional maupun internasional serta berbagai kebijakan pemerintah baik yang berkaitan dengan sektor riil maupun moneter.

Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar 2. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota selama periode 2005-2015  tertinggi adalah sebesar 6,45 persen yaitu laju pertumbuhan ekonomi Kota Palembang, selanjutnya Kabupaten Muara Enim dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,17 persen dan Kabupaten OKU Timur dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,16 persen.

Laju pertumbuhan PDRB Kota Palembang yang lebih tinggi dikarenakan Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi dan sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan barang dan jasa pelayanan pendidikan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan.  Sebaliknya, rata-rata laju pertumbuhan PDRB terendah terjadi pada Kabupaten Musi Banyu Asin dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB selama periode tahun 2005 hingga tahun 2015 sebesar 3,52 persen.

Analisis Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

         Pemerintah daerah sebagai penguasa daerah mempunyai kewajiban konstitusi dalam memajukan perekonomian daerahnya. Peran pemerintah terhadap perekonomian daerahnya dapat dilihat dari komposisi ataupun

struktur belanja daerah yang direalisasikan dari tahun ke tahun. Sebagaimana diketahui bahwa belanja daerah ditujukan untuk menciptakan infrastruktur daerah karena infrastruktur yang baik mampu menjadi daya tarik bagi sektor swasta untuk melakukan investasi didaerah tersebut (Arifin, 2013).

            Pertumbuhan pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2005-2015 secara nominal terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005, pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  hanya sebesar 4,3 triliun rupiah, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga tahun 2015 pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencapai hampir 20,4 triliun rupiah.

            Meskipun secara nominal pengeluaran pemerintah terus mengalami peningkatan, namun pertumbuhan pengeluaran pemerintah tersebut sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 terus mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2009 pertumbuhan pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009 secara nominal lebih rendah dibandingkan tahun 2008, yaitu 10,3 triliun rupiah turun menjadi 10,1 triliun rupiah.

Tabel 1.  Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2005-2015

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (Persen)
2005	4,334,249,861.00	-
2006	7,066,593,823.00	38,67
2007	9,120,205,742.00	22,52
2008	10,330,192,690.00	11,71
2009	10,133,588,948.00	-1.94
2010	11,325,822,791.00	10,53
2011	14,313,051,947.00	20,87
2012	16,630,819,813.00	13,94
2013	20,359,818,382.00	18,32
2014	22,445,550,985.00	9,29
2015	23,134,703,784.00	2,98

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2016 (Diolah)

Jika boleh dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah menggambarkan kinerja pemerintahan suatu daerah, maka berdasarkan besarnya pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan bahwa Kota Palembang memiliki kinerja pemerintahan yang paling baik dibandingkan dengan  kabupaten/kota yang lain pada tahun 2015 karena pengeluaran pemerintah Kota Palembang sebesar hampir 3,2 triliun rupiah. Sementara itu pengeluaran pemerintah daerah Kota Pagar alam 744 juta rupiah. 

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

            Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi maka digunakan alat analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS 20. Dengan menggunakan data panel 15 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan periode pengamatan dari tahun 2005-2015, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Ge =   4,766   +   0,117 GEx   +   e

Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa konstanta yang nilainya sebesar 4,766 menunjukkan bahwa jika ada pengeluaran pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar nilai konstanta, yaitu sebesar 4,766 persen atau sekitar 4,8 persen.

           

Selanjutnya, besarnya koefisien regresi dari pengeluaran pemerintah daerah adalah sebesar 0,11 yang berarti bahwa apabila pengeluaran pemerintah daerah naik sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,11 persen. Tanda positif pada angka koefisien regresi menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, dan sebaliknya apabila pengeluaran pemerintah mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi juga akan turun.

Tabel 2. Estimasi Persamaan Regresi

Coefficientsa
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	4.766	.332		14.367	.000
	Pengeluaran Pemerintah	.117	.045	.199	2.596	.010
a. Dependent Variable: Pertumbuhan PDRB

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi  kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan uji t dengan cara membandingkan nilai probability dengan taraf signifikansi. Jika nilai probability lebih kecil dari 0,05 maka signifikan atau variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, dan apabila nilai probability-nya lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan atau variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini dimana dari hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 20 diperoleh output seperti yang disajikan pada tabel diatas.

            Berdasarkan tabel 2. Estimasi Persamaan Regresi diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung adalah sebesar 2,596, sedangkan nilai t tabel adalah sebesar 1, 974 yang diperoleh dari df = n-k-1 untuk uji 2 sisi dengan taraf signifikansi 5%. Artinya nilai t hitung lebih besar dari t tabel bermakna pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya pengujian hipotesis berdasarkan nilai sig adalah dengan cara membandingkan nilai probability dengan taraf signifikansi dapat dilihat nilai probability. Pada tabel coefficient diatas nilai probability-nya adalah sebesar 0,01 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa output nasional dalam hal ini Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ditentukan oleh salah satunya adalah pengeluaran pemerintah.

Analisis Koefisien Determinasi

            Berdasarkan hasil olah data menggunakan program SPSS 20 pada tabel 3. dapat dilihat bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai R square sebesar 0,40 yang berarti bahwa dalam penelitian ini sebesar 40 persen variasi dari pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran pemerintah, sedangkan sisanya sebesar 60 persen dipengaruhi oleh variabel lain seperti konsumsi sektor rumah tangga, investasi sektor swasta, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) dan variabel lain yang tidak dijelaskan atau tidak dimasukkan kedalam model.

Tabel.3

Koefisien Determinasi

Model Summary
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.199a	.040	.034	1.87550
a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah

4.        KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

            Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.        PDRB Provinsi Sumatera Selatan dengan migas tumbuh lebih tinggi dibandingkan PDRB tanpa migas. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor migas terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Selatan sangat besar. Selanjutnya, pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tertinggi dicapai oleh Kota Palembang dan kemudian diikuti oleh Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten OKU Timur.

2.    Meskipun secara nominal pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan, namun pertumbuhan pengeluaran pemerintah terus mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2009 pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pertumbuhannya negatif, yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009 lebih rendah dibandingkan tahun 2008. Selanjutnya pengeluaran pemerintah kabupaten/kota tertinggi adalah Kota Palembang, kemudian diikuti oleh Kabupaten Muara Enim dan Musi Banyu Asin.

3.        Pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.    Variasi pertumbuhan sebesar 40 persen dipengaruhi oleh  pengeluaran pemerintah, sementara sisanya sebesar 60 persen dipengaruhi oleh faktor lain seperti konsumsi sektor rumah tangga, investasi sektor swasta dan perdagangan luar negeri.

Saran

Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan hendaknya mampu meningkatkan pengeluarannya, khususnya yang berkaitan dengan belanja modal sehingga mampu mendorong peningkatan investasi swasta yang bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Kiagus Zainal (2013). “Elastisitas Belanja Daerah Atas Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. Tesis. Fakultas Ekonomi Universiats Sriwijaya.

Badan Pusat Statistik. Berbagai Edisi. Sumatera Selatan Dalam Angka. Palembang.

Samuelson, PA, dan Nordhaus WD. 2005. Ilmu Makroekonomi. Edisi Tujuh Belas, Diterjemahkan oleh Gretta, Theresa Tanoto, Bosco Carvallo, dan Anna Elly. PT. Media Global Edukasi. Jakarta.

Sukirno, Sadono. 2006. Pengantar Teori Makroekonomi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Suryabrata, Sumadi. 2005. Metodelogi Penelitian. PT. Raja Grafindo. Jakarta.

Tambunan, Tulus TH. 2006. Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Todaro, Michael P. 2011. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Terjemahan Haris Munandar. Erlangga. Jakarta.

Todaro, M.P and Stephen C. Smith,  (2006). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Haris Munandar (Alih Bahasa), Jilid 1, Edisi Kedelapan. Erlangga. Jakarta.

Kemendagri Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.